Hak atas pembangunan: Perbedaan revisi

16.737 bita ditambahkan ,  1 bulan yang lalu
menambahkan isi artikel
(menambahkan isi artikel)
(menambahkan isi artikel)
{{sedang ditulis}}'''Hak atas pembangunan''' adalah salah satu [[hak asasi manusia]] yang mendasar. Pengakuan hak atas pembangunan secara resmi disampaikan dalam [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]] dan [[Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia|Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia]]. Hak atas pembangunan kemudian dibahas lebih lanjut dalam [[hukum internasional]] melalui [[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik|Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan ­Politik]], dan [[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya|Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan ­Budaya]]. Definisi hak atas pembangunan menjadi gamblang setelah [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] mengeluarkan Deklarasi Hak Atas Pembangunan melalui resolusi Nomor 41/128 pada tanggal 4 Desember 1986. Dalam Deklarasi Deklarasi Hak Atas Pembangunan, hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut dan dimiliki oleh setiap individu dan seluruh umat manusia. Hak atas pembangunan berlaku dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Keberadaan hak atas pembangunan ditegaskan kembali melalui konsesus yang menghasilkan D­eklarasi Wina dan Program Aksi pada tahun 1993. Pernyataan terhadap hak atas pembangunan kembali dipertegas pada tahun 1995 melalui DeklasasiDeklarasi Copenhagen. Dalam Deklarasi Copenhagen dijelaskan mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan. Konsensus dalam Deklarasi Copenhagen menyatakan bahwa masyarakat harus menjadi pusat perhatian dalam memperoleh hak atas pembangunan yang meliputi pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, peningkatan pekerjaan secara penuh dan produktif, serta integrasi sosial yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial.<ref>{{Cite book|last=Firdaus, dkk.|date=2013|url=https://www.komnasham.go.id/files/20131117-pembangunan-berbasis-hak-asasi-$SLP7PE.pdf|title=Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan|location=Jakarta Pusat|publisher=Komisi Nasional Hak Asasi Manusia|isbn=978-979-26-1447-3|pages=7|url-status=live}}</ref>
 
== Definisi ==
 
== Konsep dasar ==
Hak atas pembangunan merupakan salah satu tujuan awal dibentuknya [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Landasan pemikiran mengenai hak atas pembangunan tercantum dalam piagam PBB. Konsep tersebut tidak tersirat secara langsung ke pembangunan, melainkan pada tujuan pembangunan yaitu kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Selain itu, terdapat konsep yang menjelaskan tentang cara memenuhi hak atas pembangunan yaitu menyelesaikan masalah internasional guna mencapai kerjasama internasional. Konsep dari hak pembangunan ini berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, budaya atau kemanusiaan. Pemenuhan hak atas pembangunan ini sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua orang tanpa adanya pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.<ref name=":0">{{Cite web|last=TheUnited Office of the High Commissioner forNations Human Rights|title=Milestone Eventsevents in the Rightright to Developmentdevelopment|url=https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Backgroundrtd.aspx|website=ohchr.,org|access-date=2 Juni 2021|quote=The right to development can be rooted in the provisions of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights and the two International Human Rights Covenants. Through the United Nations Charter, Member States undertook to "promote social progress and better standards of life in larger freedom" and "to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion."}}</ref>
 
Hak atas pembangunan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen PBB yaitu [[Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia|Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia]]. Dokumen ini memberikan pemahaman kepada komunitas internasional tentang hal utama di dalam hak atas pembangunan. Di dalamnya disebutkan dasar bagi hak atas pembangunan antara lain adalah tujuan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dan mengakui hak nondiskriminasi, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai. Perwujudan hak dan kebebasan setiap orang atas tatanan sosial dan internasional juga dijelaskan di dalamnya.<ref>{{Cite nameweb|last="United Nations Human Rights|title=Milestone events in the right to development|url=https:0"//www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Backgroundrtd.aspx|website=ohchr.org|access-date=2 Juni 2021|quote=The Universal Declaration on Human Rights contains a number of elements that became central to the international community's understanding of the right to development. It attaches importance, for example, to the promotion of social progress and better standards of life and recognizes the right to non-discrimination, the right to participate in public affairs and the right to an adequate standard of living. It also contains everyone's entitlement to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Declaration can be fully realized.}}</ref>
 
== Sejarah ==
[[Konsep]] hak atas pembangunan mulai dibahas dalam debat ideologi yang terjadi selama periode tahun 1960-an dan 1970-an. Perintisnya adalah negara-negara anggota [[Gerakan Non-Blok|Gerakan Non Blok]]. Dalam menetapkan konsep hak atas pembangunan, Gerakan Non Bllok melakukan kampanye untuk menciptakan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil. Kampanye tersebut sejalan dengan Deklarasi Hak Atas Pembangunan tentang tatanan ekonomi internasional baru. Negara-negara Gerakan Non Blok menyatakan bahwa pembangunan termasuk dalam hak asasi manusia. Paham tersebut disebarluaskan dengan menggunakan mekanisme PBB. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi hubungan ekonomi internasional dan sistem hak asasi manusia internasional. Perdebatan ideologis ini merupakan bagian dari pengaruh Perang Dingin yang memperkuat perbedaan antara hak sipil, hak politik, hak sosial dan hak ekonomi.{{Sfn|Asfinawati|2019|p=6}} Hak atas pembangunan pertama diusulkan oleh ahli hukum dari Senegal, Keba M'baye, pada tahun 1972. Pengakuan hukum pertama terjadi pada tahun 1981 melalui Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Warga.{{Sfn|Asfinawati|2019|p=6}}
 
== Resolusi PBB ==
Pengakuan hak atas pembangunan dimulai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1161 (XII). Dalam resolusi ini dinyatakan bahwa [[pembangunan ekonomi]] dan sosial yang seimbang dan terintegrasi memberikan kontribusi terhadap promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Dampaknya meluas ke kemajuan sosial, peningkatan standar hidup yang lebih baik, dan kepatuhan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar.<ref name=":0" />
Pengakuan hak atas pembangunan dimulai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1161 (XII). Dalam resolusi ini dinyatakan bahwa [[pembangunan ekonomi]] dan sosial yang seimbang dan terintegrasi memberikan kontribusi terhadap promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Dampaknya meluas ke kemajuan sosial, peningkatan standar hidup yang lebih baik, dan kepatuhan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar.<ref>{{Cite web|last=United Nations Human Rights|title=Milestone events in the right to development|url=https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Backgroundrtd.aspx|website=ohchr.org|access-date=2 Juni 2021|quote=An important step towards the recognition of the right to development was UN General Assembly resolution 1161 (XII), made in 1957. In this resolution, the General Assembly expressed the view "that a balanced and integrated economic and social development would contribute towards the promotion and maintenance of peace and security, social progress and better standards of living, and the observance of and respect for human rights and fundamental freedoms."}}</ref>
 
Dalam resolusi 2542 (XXIV) yang dikeluarkan pada tahun 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Kemajuan dan Pembangunan Sosial. Resolusi tersebut menyatakan bahwa dengan menghormati dan mematuhi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar maka akan terjadi kemajuan sosial dan pembangunan. Kondisi tersebut kemudian akan meningkatkan standar materi dan [[Kerohanian|spiritual]] kehidupan semua anggota masyarakat.<ref>{{Cite nameweb|last="United Nations Human Rights|title=Milestone events in the right to development|url=https:0//www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Backgroundrtd.aspx|website=ohchr.org|access-date=2 Juni 2021|quote=In 1969, the General Assembly, in its resolution 2542 (XXIV), adopted the Declaration on Social Progress and Development, which states that "social progress and development shall aim at the continuous raising of the material and spiritual standards of living of all members of society, with respect for and in compliance with human rights and fundamental freedoms."}}</ref>
Pada tanggal 22 April hingga 13 Mei 1968 diadakan Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran, [[Iran]]. Dalam salah satu pernyataannya disebutkan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial dapat dinikmati secara inheren. Tiap hak harus bermakna dan saling terhubung secara mendalam berkaitan dengan realisasi hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi. Pernyataan tersebut mengakui perlunya tanggung jawab kolektif oleh komunitas internasional untuk memastikan pencapaian standar hidup minimum. Pemenuhan ini diperlukan untuk penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang di seluruh dunia.<ref name=":0" />
 
Dalam resolusi 4 (XXXIII) tanggal 21 Februari 1977, Komisi HAM PBB memutuskan untuk memberikan perhatian khusus pada pertimbangan hambatan yang menghambat realisasi penuh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya di negara-negara berkembang, dan di tingkat nasional dan internasional. tindakan untuk mengamankan penikmatan hak-hak tersebut. Menyadari hak atas pembangunan sebagai hak asasi manusia, Komisi meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan studi tentang "dimensi internasional hak atas pembangunan sebagai HAM dalam kaitannya dengan hak asasi manusia lainnya berdasarkan kerjasama internasional, termasuk hak untuk perdamaian, dengan mempertimbangkan persyaratan Tatanan Ekonomi Internasional Baru dan kebutuhan mendasar manusia". Studi ini diajukan dan dipertimbangkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada sesi ke 35 tahun 1979.<ref>{{Cite web|last=United Nations Human Rights|title=Milestone events in the right to development|url=https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Backgroundrtd.aspx|website=ohchr.org|access-date=2 Juni 2021|quote=In its resolution 4 (XXXIII) of 21 February 1977, the UN Commission on Human Rights decided to pay special attention to consideration of the obstacles impeding the full realization of economic, social and cultural rights, particularly in developing countries, and of national and international action to secure the enjoyment of those rights. Recognizing the right to development as a human right, the Commission requested the UN Secretary-General to undertake a study on "the international dimensions of the right to development as a human right in relation with other human rights based on international cooperation, including the right to peace, taking into account the requirements of the New International Economic Order and fundamental human needs." The study was submitted and considered by the Commission on Human Rights at its thirty-fifth session in 1979.}}</ref>
Dalam resolusi 2542 (XXIV) yang dikeluarkan pada tahun 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Kemajuan dan Pembangunan Sosial. Resolusi tersebut menyatakan bahwa dengan menghormati dan mematuhi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar maka akan terjadi kemajuan sosial dan pembangunan. Kondisi tersebut kemudian akan meningkatkan standar materi dan [[Kerohanian|spiritual]] kehidupan semua anggota masyarakat.<ref name=":0" />
 
Selanjutnya Komisi HAM dengan resolusi 36 (XXXVII) tanggal 11 Maret 1981, membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 15 ahli pemerintah untuk mempelajari ruang lingkup dan isi dari hak untuk pembangunan dan cara-cara paling efektif untuk memastikan realisasi, di semua negara, dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diabadikan dalam berbagai instrumen internasional, memberikan perhatian khusus pada hambatan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk mengamankan penikmatan HAM. Ia juga meminta Kelompok Kerja untuk menyerahkan laporan dengan proposal konkret untuk pelaksanaan hak untuk pengembangan dan untuk rancangan instrumen internasional tentang hal ini.<ref>{{Cite web|last=United Nations Human Rights|title=Milestone events in the right to development|url=https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Backgroundrtd.aspx|website=ohchr.org|access-date=2 Juni 2021|quote=The Commission subsequently, by its resolution 36 (XXXVII) of 11 March 1981, established a working group of 15 governmental experts to study the scope and contents of the right to development and the most effective means to ensure the realization, in all countries, of the economic, social and cultural rights enshrined in various international instruments, paying particular attention to the obstacles encountered by developing countries in their efforts to secure the enjoyment of human rights. It also requested the Working Group to submit a report with concrete proposals for implementation of the right to development and for a draft international instrument on this subject.}}</ref>
 
== Konferensi internasional ==
Pada tanggal 22 April hingga 13 Mei 1968 diadakan Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran, [[Iran]]. Dalam salah satu pernyataannya disebutkan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial dapat dinikmati secara inheren. Tiap hak harus bermakna dan saling terhubung secara mendalam berkaitan dengan realisasi hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi. Pernyataan tersebut mengakui perlunya tanggung jawab kolektif oleh komunitas internasional untuk memastikan pencapaian standar hidup minimum. Pemenuhan ini diperlukan untuk penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang di seluruh dunia.<ref name=":0">{{Cite web|last=United Nations Human Rights|title=Milestone Events in the Right to Development|url=https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Backgroundrtd.aspx|website=ohchr.org|access-date=2 Juni 2021}}</ref>
 
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, yang diadakan di Wina pada tahun 1993, membahas secara luas hak untuk pembangunan. Konferensi ini kemudian melahirkan Deklarasi Wina dan Program Aksi, yang mengakui bahwa demokrasi, pengembangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar adalah saling bergantung dan saling menguatkan. Konferensi ini menegaskan kembali hak untuk pembangunan sebagai hak universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang mendasar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sementara pembangunan memfasilitasi penikmatan semua hak asasi manusia, ketiadaan pembangunan mungkin tidak dapat digunakan untuk membenarkan pengurangan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.<ref>{{Cite web|last=United Nations Human Rights|title=Milestone events in the right to development|url=https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Backgroundrtd.aspx|website=ohchr.org|access-date=2 Juni 2021|quote=The World Conference on Human Rights, held in Vienna in 1993, dealt extensively with the right to development. It adopted the Vienna Declaration and Programme of Action, which recognizes that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing. The World Conference reaffirmed by consensus the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights. It further stated that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally}}</ref>
 
== Deklarasi ==
Deklarasi Hak Atas Pembangunan diakhir dengan dengan persetujuan dari sebagian besar perwakilan negara yang menjadi pesertanya. Sebanyak 146 negara setuju, 1 tidak setuju yaitu Amerika, dan 8 abstain. Negara yang menyatakan abstain sebagian besar merupakan negara maju, sedangkan negara yang tidak setuju hanya Amerika Serikat. Negara-negara maju yang menyetujui deklarasi ini antara lain Australia, Kanada, Prancis, Belanda dan Selandia Baru.{{Sfn|Asfinawati|2019|p=7}}
 
== Pemenuhan ==
Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (prinsip 3) dan Deklarasi Wina dan Program Aksi (paragraf 11) menyatakan bahwa hak untuk pembangunan harus dipenuhi untuk memenuhi secara adil kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi sekarang dan mendatang.{{Sfn|United Nations Human Rights|2016|p=13}}
 
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa ia ditunjukkan di antara instrumen lain oleh Deklarasi Hak untuk Pembangunan (paragraf 10) dan mengakui penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk pembangunan, sebagai prasyarat untuk perdamaian dan keamanan dan, oleh karena itu, untuk pembangunan berkelanjutan (paragraf 35).{{Sfn|United Nations Human Rights|2016|p=13-14|quote=The 2030 Agenda states that it is informed among other instruments by the Declaration on the Right to Development (para. 10) and recognizes respect for human rights, including the right to development, as a prerequisite for peace and security and, therefore, for sustainable development (para. 35).}}
 
Kelompok Kerja Pembangunan antar pemerintah (yang tidak memiliki batasan) dibentuk pada tahun 1998. Kelompok Kerja bertemu tahun itu dan melapor kepada Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB.<ref>{{Cite web|last=United Nations Human Rights|title=The Right to Development at a glance|url=https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_at_a_glance.pdf|website=un.org|access-date=2 Juni 2021|quote=The intergovernmental open-ended Working Group on the Right to Development was established in 1998.The Working Group meets once a year and reports to the Human Rights Council (HRC) and the GA.}}</ref> Mandat Kelompok Kerja Pembangunan ini antara lain:<ref>{{Cite web|last=United Nations Human Rights|title=The Right to Development at a glance|url=https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_at_a_glance.pdf|website=un.org|access-date=2 Juni 2021|quote=Its mandate is inter alia: (a) to monitor and review progress made in the promotion and implementation of the right to development as elaborated in the Declaration, at the national and international levels, providing recommendations thereon and further analyzing obstacles to its full enjoyment…; (b) to review reports and any other information submitted by States, United Nations agencies, other relevant international organizations and non-governmental organizations on the relationship between their activities and the right to development; and (c) to present for the consideration of the HRC a sessional report on its deliberations, including advice to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) with regard to the implementation of the right to development, and suggesting possible programmes of technical assistance at the request of interested countries with the aim of promoting the implementation of this right.}}</ref>
 
# Memantau dan meninjau kemajuan yang dicapai dalam promosi dan implementasi hakhak sebagaimana diuraikan dalam deklarasi, di tingkat nasional dan internasional, memberikan rekomendasi dan menganalisis hambatan untuk penikmatan sepenuhnya;
# Meninjau laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Negara, badan-badan PBB, organisasi internasional terkait lainnya dan organisasi nonpemerintah tentang hubungan antara kegiatan mereka dan hak atas pembangunan;
# Menyampaikan kepada Dewan HAM suatu laporan sesi tentang pertimbangannya, termasuk saran kepada Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) berkenaan dengan implementasi hak untuk pembangunan, dan menyarankan program-program yang memungkinkan, bantuan teknis atas permintaan negaranegara yang tertarik untuk mempromosikan pelaksanaan hak ini.
 
Hingga April 2010, Kelompok Kerja didukung oleh gugus tugas tingkat tinggi tentang implementasi hak atas pembangunan, yang dibentuk pada tahun 2004 dengan komposisi lima ahli independen, untuk memberikan saran ahli kepada Kelompok Kerja. Atas permintaan Kelompok Kerja, gugus tugas tingkat tinggi mengusulkan serangkaian kriteria dan sub-kriteria operasional yang sesuai untuk implementasi hak atas pembangunan.<ref>{{Cite web|last=United Nations Human Rights|title=The Right to Development at a glance|url=https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_at_a_glance.pdf|website=un.org|access-date=2 Juni 2021|quote=Until April 2010, the Working Group was supported by the high-level task force on the implementation of the right to development, established in 2004 with the composition of five independent experts, to provide expert advice to the Working Group. At the request of the Working Group, the high-level task force proposed a set of criteria and corresponding operational sub-criteria for the implementation of the right to development.}}</ref>
 
Resolusi Majelis Umum PBB 48/141 yang menetapkan jabatan Komisaris Tinggi secara eksplisit mencakup mandat "untuk mempromosikan dan melindungi realisasi hak untuk pembangunan dan untuk meningkatkan dukungan dari badan-badan terkait sistem PBB untuk tujuan ini." GA dan HRC juga meminta Sekretaris Jenderal dan Komisioner Tinggi PBB untuk melaporkan setiap tahun tentang kemajuan dalam pelaksanaan hak atas pembangunan termasuk kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan global untuk pembangunan antara Negara-negara Anggota, agen-agen pembangunan dan lembaga pengembangan, keuangan dan perdagangan internasional. Badan-badan PBB dan lembaga-lembaga internasional yang terlibat dalam pekerjaan hak asasi manusia dan pembangunan serta hak untuk pembangunan termasuk UNDP, UNCTAD, UNFCCC, ECA, WTO, UNESCO, WIPO, WHO, Global Fund dan ICTSD.<ref>{{Cite web|last=Uniited Nations Human Rights|title=The Right to Development at a glance|url=https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_at_a_glance.pdf|website=un.org|access-date=2 Juni 2021|quote=GA resolution 48/141 which established the post of High Commissioner (HC) explicitly includes the mandate “to promote and protect the realization of the right to development and to enhance support from relevant bodies of the UN system for this purpose.” The right to development has been consistently highlighted by the GA and the HRC which both request the Secretary-General and the HC to report annually on progress in the implementation of the right to development including activities aimed at strengthening the global partnership for development between Member States, development agencies and the international development, financial and trade institutions. UN agencies and international institutions involved in the work of human rights and development as well as the right to development include UNDP, UNCTAD, UNFCCC, ECA, the World Bank, IMF, WTO, UNESCO, WIPO, WHO, the Global Fund and ICTSD.}}</ref>
 
== Advokasi ==
Hal yang harus dipantau terkait hak atas pembangunan, antara lain:{{Sfn|Asfinawati|2019|p=17}}
 
# UU yang akan menentukan arah pembangunan, misal UU tentang Penanaman Modal Asing, UU tentang Penanaman Modal, UU Pertambangan, Peraturan pemerintah tentang Investasi
# APBN/APBD;
# Hutang luar negeri;
# Rencana Tata Ruang dan Wilayah/RTRW;
# Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJMN;
# Rencana Aksi Nasional HAM
# Rencana umum pembangunan sektoral, seperti Rencana Umum energi Nasional · Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik
# Proyek-proyek pemerintah termasuk proyek strategis nasional, proyek raksasa, dan lain-lain, misal: · Rencana pembangunan rumah secara nasional · Rencana cetak sawah
 
== Catatan kaki ==
 
# {{cite book|last=Asfinawati|first=|year=2019|url=https://ylbhi.or.id/bibliografi/hak-atas-pembangunan/|title=Hak Atas Pembangunan (Fact Sheet)|location=Jakarta|publisher=Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia|isbn=|ref={{sfnref|Asfinawati|2019}}|url-status=live}}
#{{cite book|last=United Nations Human Rights|first=|year=2016|url=https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FSheet37_RtD_EN.pdf|title=Frequently Asked Questions on the Right to Development|location=New York dan Genewa|publisher=United Nations|isbn=|ref={{sfnref|United Nations Human RIghts|2016}}|url-status=live}}
 
[[Kategori:Hak asasi manusia]]