Revisi per 27 Februari 2021 05.31 sunting Radityo Wisnu Aji (bicara \| kontrib) 2 suntingan Perbaikan nama pejabat Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 9 Mei 2021 19.13 sunting balikkan RianHS (bicara \| kontrib) Pengurus 20.736 suntingan Update Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 48: * [[Kejaksaan tinggi]], berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. * [[Kejaksaan negeri]], berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. == Susunan organisasi == Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Agung diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2021.<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176388/Perpres_Nomor_15_Tahun_2021.pdf Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung]</ref> * Jaksa Agung * Wakil Jaksa Agung * Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan * Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen * Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum * Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus * Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara * Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer * Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan * Badan Pendidikan dan Pelatihan * Staf Ahli; dan * Pusat. == Sejarah ==

Kejaksaan Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi