Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Suntingan OchobotNet (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Gervant of Shiganshina Tag: Pengembalian |
Merapikan format |
||
Baris 146:
Hingga tahun 75000 Sebelum Masehi, daratan Nusantara bagian barat (kira-kira kepulauan sebelah barat termasuk [[Sumatra]], [[Jawa]], dan [[Kalimantan]] sekarang) masih menyatu dengan daratan utama Asia. Pada abad ini pula terjadi [[Teori bencana Toba|erupsi Gunung Toba]], yang disebut-sebut sebagai salah satu letusan gunung api terbesar sepanjang sejarah yang menyebabkan perubahan iklim yang dikatakan hampir memusnahkan populasi manusia modern saat itu. Umat manusia sendiri sebenarnya belum sampai ke Sumatra, gelombang migrasi dari Afrika ikut terhenti untuk sementara akibat erupsi ini. Gunung Toba kemudian tenggelam dan kalderanya membentuk sebuah [[Danau Toba|danau besar dengan nama yang sama]].
Sekitar
Kedatangan bangsa [[Austronesia]] dari daratan [[Taiwan]] yang mulai tiba di Nusantara sekitar 2000 tahun SM menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan, meskipun ada sebagian yang berasimilasi/akulturasi dengan pendatang tersebut.<ref>[[#Taylor|Taylor (2003)]], pp. 5–7</ref> Dengan kondisi tanah vulkanis yang subur, melimpahnya keanekaragaman hayati, ditambah dengan kemampuan bercocok tanam yang dimiliki manusia saat itu menyebabkan kegiatan pertanian dan pemukiman mulai terbentuk dan berkembang pesat.<ref>[[#Taylor|Taylor (2003)]], pp. 8-9</ref> Peradaban-peradaban maju seperti Proto-Melayu dan Deutro-Melayu mulai berkembang pada abad ini.
Baris 228:
Soeharto menerapkan ekonomi [[neoliberalisme|neoliberal]] dan berhasil mendatangkan [[investasi]] luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal [[rezim]] Orde Baru kebijakan ekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi [[Universitas California, Berkeley]], yang dipanggil "[[Mafia Berkeley]]".<ref>Wibowo, Sigit, Sjarifuddin. ''[http://www.sinarharapan.co.id/berita/0606/05/sh02.html Ekonomi Indonesia Gagal karena Mafia Berkeley] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080616191928/http://www.sinarharapan.co.id/berita/0606/05/sh02.html |date=2008-06-16 }}'', Harian Umum Sore Sinar Harapan. Copyright © Sinar Harapan 2003. Diakses: Selasa, 6 Agustus 2008.</ref> Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik [[korupsi]], [[kolusi]], dan [[nepotisme]] yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi [[demonstrasi]] besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun [[1998]].
Masa Peralihan ''Orde Reformasi'' atau [[Sejarah Indonesia (1998-sekarang)|Era Reformasi]] berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa [[Daftar Presiden Indonesia|presiden]]: [[B. J. Habibie|Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie]], [[Abdurrahman Wahid]] dan [[Megawati Sukarnoputri]]. Pada tahun 2004, diselenggarakan [[pemilu 2004|Pemilihan]] Umum satu hari terbesar di dunia<ref>{{cite press release
|publisher = Laporan dari [[:en:Carter Center|Carter Center]]
|pages = 30
Baris 314:
Indonesia menjalankan pemerintahan [[republik]] [[sistem presidensial|presidensial]] multipartai yang [[demokrasi|demokratis]]. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada [[Pemisahan kekuasaan|Trias Politika]] yaitu kekuasaan [[legislatif]], [[eksekutif]] dan [[yudikatif]]. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR).
MPR pernah menjadi [[Majelis Permusyawaratan Rakyat#Kedudukan|lembaga tertinggi negara]] [[sistem satu kamar|unikameral]], namun setelah [[Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|amendemen ke-4]] MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. Setelah amendemen UUD 1945 pada tahun 2004, MPR berubah menjadi lembaga [[sistem dua kamar|bikameral]] yang terdiri dari 560 anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) yang berasal dari [[Partai Politik]], ditambah dengan 132 anggota [[Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur [[Independen (politikus)|independen]].<ref>{{cite web
|url = http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/88/
|title = Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Baris 325:
}}</ref> Anggota DPR dan DPD dipilih melalui [[pemilu]] dengan masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah [[utusan golongan]] dan [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]]/[[Kepolisian Negara Republik Indonesia|Polri]]. MPR saat ini diketuai oleh Bambang [[Bambang Soesatyo]]. DPR saat ini diketuai oleh [[Puan Maharani]], DPD saat ini diketuai oleh [[La Nyalla Mattalitti]].
Lembaga eksekutif berpusat pada [[Presiden Indonesia|presiden]], [[Wakil Presiden Indonesia|wakil presiden]], dan [[Kabinet Indonesia|kabinet]]. Kabinet di Indonesia adalah [[Kabinet (pemerintahan)|Kabinet Presidensial]] sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, presiden saat ini yakni [[Joko Widodo]] yang diusung oleh [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] juga menunjuk sejumlah pemimpin [[Partai Politik|partai politik]] untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
Lembaga Yudikatif setelah amendemen UUD 1945 dijalankan oleh [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]], [[Komisi Yudisial]], dan [[Mahkamah Konstitusi]], termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan [[Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia]] tetap dipertahankan.
Baris 587:
* {{flagdeco|Papua}} [[Papua]] – [[Kota Jayapura|Jayapura]]
{{col-end}}
== Ekonomi ==
{{utama|Ekonomi Indonesia}}
Baris 1.055 ⟶ 1.053:
|{{decrease}} -0,40 (-0,66%)
|}
== Budaya ==
{{utama|Budaya Indonesia}}
Baris 1.327 ⟶ 1.323:
}}</ref>
=== Kebebasan
Kebebasan pers di Indonesia meningkat setelah berakhirnya kekuasaan Presiden [[Soeharto]]. Stasiun [[televisi]] termasuk [[daftar stasiun televisi di Indonesia|14 stasiun televisi swasta nasional]], dan jaringan daerah yang bersaing dengan stasiun televisi negeri [[TVRI]]. [[Stasiun radio]] swasta menyiarkan berita mereka dan program penyiaran asing. Dilaporkan terdapat 20 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2007.<ref>{{cite web
|title = Internet World Stats
Baris 1.338 ⟶ 1.334:
|archive-url = https://web.archive.org/web/20190430095416/https://www.internetworldstats.com/asia.htm#id
|dead-url = no
}}</ref> Hingga tahun 2014, Jumlah
|url = http://wartakota.tribunnews.com/2014/11/24/inilah-data-peringkat-negara-pengguna-internet
|title = Inilah Data Peringkat Negara Pengguna Internet
| |||