Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Rescuing 78 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
Tipo dan ejaan
Baris 166:
}}</ref>
 
Islam sebenarnya sudah memasuki Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun penyebarannya belum signifikan seperti hanya yang terjadi pada abad ke-15 hingga ke-16. Agama Islam memasuki Indonesia pertama kali melalui para pedagang dan ulama Arab, dan selanjutnya melalui pedagang Persia dan India (Gujarat). Para pedagang dan pelaut dari Tiongkok beragama muslim dibawahdi bawah pimpinan [[Laksamana Cheng Ho]] juga ikut serta dalam menyebarkan Islam di Indonesia.<ref>*Kong Yuanzhi, [http://www.solusihukum.com/resensi.php?id=33 ''Muslim Tionghoa Cheng Ho, Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara.''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081207180851/http://www.solusihukum.com/resensi.php?id=33 |date=2008-12-07 }} Penyunting: HM. Hembing Wijayakusuma. Pustaka Populer Obor, Oktober 2000, xliv + 299 halaman</ref> Kerajaan Islam pertama (atau disebut kesultanan) yang diketahui adalah [[Kerajaan Jeumpa]] yang berdiri di Aceh pada tahun 777 Masehi. Kesultanan ini terletak di daerah pantai utara di sebelah timur Banda Aceh sekarang. KesultakanKesultanan-kesultanan lain yang juga mulai berdiri di Aceh yaitu [[kesultanan Perlak]] (840–1292) dan [[kesultanan Lamuri]] (851–1514). Sejak saat itu, Islam mulai mempengaruhi kebudayaan Aceh dan daerah Nusantara lainnya pada masa-masa selanjutnya.{{butuh rujukan}} Di Semenanjung Malaya berdiri [[kesultanan Malaka]] pada tahun 1405 Masehi. Kesultanan ini kemudian memperluas wilayahnya hingga pesisir Riau. Kesultanan-kesultanan lain di Sumatra juga mulai berdiri dan berkembang seperti [[kesultanan Samudera Pasai]] (1267–1521), [[Kesultanan Pagaruyung]] (1347–1825), [[kesultanan Aceh]] (1507–1903), [[kesultanan Jambi]] (1615–1903), dan [[kesultanan Siak]] (1723–1945). Kesultanan Aceh adalah kesultanan terkuat di Sumatra. Kesultanan ini berdiri selama 4 abad dan sempat menguasai seluruh Sumatra bagian utara dan tengah (kecuali tanah Batak) dan semenanjung Malaya. Bahkan Penjajah Belanda sampai kewalahan menghadapi kesultanan ini.
 
Kesultanan pertama di pulau Jawa adalah [[kesultanan Demak]] yang berdiri tahun 1475 Masehi. Namun apakah benar bahwa kesultanan Demak adalah kesultanan pertama di Jawa sampai saat ini masih diperdebatkan. Ada yang menyebut bahwa kesultanan pertama di Jawa adalah kerajaan Lumajang, yang berdiri di daerah Lumajang, Jawa Timur pada tahun 1295 Masehi. Dikatakan pula bahwa kerajaan Lumajang waktu itu sudah mengadopsi Islam. Kerajaan Demak sendiri pada masanya meliputi wilayah seluruh Jawa (kecuali Banten selatan yang merupakan pusat [[kerajaan Pajajaran]] yang beragama Hindu), [[Madura]], Sumatra (Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bangka-Belitung), dan pesisir Kalimantan (kecuali pesisir utara yang dikuasai [[kesultanan Brunei]]). Setelah kesultanan Demak, beberapa kesultanan yang berdiri di pulau Jawa yaitu [[Kerajaan Djipang]] (1470–1554) [[kesultanan Banten]] (1526–1813), [[kerajaan Pajang]] (1560–1585), dan [[kesultanan Mataram]] (1588–1755).{{sfn|Ricklefs|2001|p=}}
 
Di Kalimantan, terdapat dua kesultanan besar yang mulai berdiri pada abad ke-14 dan abad ke-16, yaitu [[kesultanan Banjar]] di pesisir selatan dan [[kesultanan Brunei]] di pesisir utara. [[Kesultanan Banjar]] sendiri sebelumnya menjadi bawahan kesultanan Demak, dan selama menjadi bawahan Demak pula, kesultanan ini memperluas wilayah pemerintahannya hingga mencakup seluruh pesisir Kalimantan, kecuali pesisir utara yang di bawah pemerintahan Brunei. Sekitar tahun 1569 hingga 1800-an, kesultanan Banjar terpecah menjadi beberapa kesultanan yang independen. Kesultanan-kesultanan tersebut diantaranyadi antaranya adalah [[kesultanan Sambas]] (1671–1950), [[Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura|kesultanan Kutai Kartanegara]] (1300 — sekarang), [[Kerajaan Landak|kesultanan Landak]] (1472 – Sekarang), dan [[kesultanan Bulungan]] (1731–1964).{{sfn|Ricklefs|2001|p=}}
 
Di Sulawesi dan [[Maluku]], terdapat tiga kesultanan besar, yaitu [[kesultanan Gowa]] di Sulawesi Selatan, serta [[kesultanan Ternate]] dan [[Kesultanan Tidore|Tidore]] di Maluku Utara. Wilayah kesultanan Gowa mencakup Sulawesi bagian selatan dan tengah, sedangkan Sulawesi bagian utara dan timur waktu itu dibawahdi bawah kesultanan Ternate. Kesultanan Gowa juga meliputi wilayah [[pulau Lombok]] dan [[Sumbawa]] di [[Nusa Tenggara Barat]]. Kesultanan Ternate sempat memiliki wilayah yang luas meliputi kepulauan [[Maluku Selatan]], [[Maluku Utara]], dan [[Nusa Tenggara Timur]]. Akan tetapi, Maluku Selatan dan Nusa Tenggara Timur jatuh ke tangan pendatang [[Spanyol]] dan [[Portugis]] yang berdatangan pada awal abad ke-17. Sementara kesultanan Tidore meliputi [[Maluku Utara]] bagian timur hingga pesisir barat dan utara [[Papua]]. Sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, satu-persatu kerajaan dan kesultanan yang tersisa di Nusantara mulai dikuasai oleh aliansi Uni-Iberia ([[Spanyol]]-[[Portugis]]), kemudian [[VOC]], [[Inggris]], dan selanjutnya dikuasai [[Hindia Belanda]] selama sekitar tiga abad.{{butuh rujukan}}
 
=== Kolonialisme ===
Baris 182:
* [[Spanyol]] pada tahun 1521, hanya [[Sulawesi Utara]], tetapi berhasil diusir pada tahun 1692.{{fact}}
* [[Belanda]] pada tahun 1602, sebagian besar wilayah Indonesia.{{fact}}
* [[Prancis]] (1795–1811). Prancis menaklukanmenaklukkan [[Republik Belanda]] pada 1795 dalam [[Perang Revolusi Prancis]], dan Prancis mendirikan [[Republik Batavia]] (1795–1806) dan [[Kerajaan Hollandia]] (1806–1810) yang berstatus sebagai negara bawahan Prancis. Dengan demikian, secara tidak langsung Prancis adalah penguasa tertinggi Hindia Belanda. Pada 1810 Kerajaan Hollandia dileburkan dalam [[Kekaisaran Pertama Prancis]], sehingga wilayah Hindia Belanda menjadi jajahan Prancis secara langsung. Meskipun demikian pemerintahan dan pertahanan tetap dipegang oleh warga Belanda (termasuk [[Herman Willem Daendels]] yang berkuasa 1908–1811 dan dikenal pro-Prancis) Kekuasaan Prancis berakhir pada tahun 1811 ketika Britania [[Penyerbuan Jawa 1811|mengalahkan]] kekuatan Belanda-Prancis di pulau Jawa.{{fact}}
* [[Britania Raya]] pada tahun [[1811]], sejak ditandatanganinya [[Kapitulasi Tuntang]] yang salah satunya berisi penyerahan [[Pulau Jawa]] dari [[Belanda]] kepada Britania, Pada tahun [[1814]] dilakukanlah [[Konvensi]] [[London]] yang isinya pemerintah [[Belanda]] berkuasa kembali atas wilayah jajahan Britania di Indonesia. Lalu baru pada tahun [[1816]], pemerintahan Britania di Indonesia secara resmi berakhir.{{fact}}
* [[Jepang]] pada tahun [[1942]] dan berakhir pada tahun [[1945]], oleh karena kekalahan [[Jepang]] kepada [[Blok Sekutu (Perang Dunia II)|pasukan Sekutu]].{{fact}}
Baris 225:
Jenderal [[Soeharto]] menjadi Pejabat Presiden [[Surat Perintah Sebelas Maret|pada tahun 1967]] dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman [[komunisme]]. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut [[kewarganegaraan]]nya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan [[Orde Baru]], sementara masa pemerintahan Soekarno disebut [[Orde Lama]].
 
Soeharto menerapkan ekonomi [[neoliberalisme|neoliberal]] dan berhasil mendatangkan [[investasi]] luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal [[rezim]] Orde Baru kebijakan ekomomiekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi [[Universitas California, Berkeley]], yang dipanggil "[[Mafia Berkeley]]".<ref>Wibowo, Sigit, Sjarifuddin. ''[http://www.sinarharapan.co.id/berita/0606/05/sh02.html Ekonomi Indonesia Gagal karena Mafia Berkeley] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080616191928/http://www.sinarharapan.co.id/berita/0606/05/sh02.html |date=2008-06-16 }}'', Harian Umum Sore Sinar Harapan. Copyright © Sinar Harapan 2003. Diakses: Selasa, 6 Agustus 2008.</ref> Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik [[korupsi]], [[kolusi]], dan [[nepotisme]] yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi [[demonstrasi]] besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun [[1998]].
 
Masa Peralihan ''Orde Reformasi'' atau [[Sejarah Indonesia (1998-sekarang)|Era Reformasi]] berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa [[Daftar Presiden Indonesia|presiden]]: [[Habibie|Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie]], [[Abdurrahman Wahid]] dan [[Megawati Sukarnoputri]]. Pada tahun 2004, diselenggarakan [[pemilu 2004|Pemilihan]] Umum satu hari terbesar di dunia<ref>{{cite press release
Baris 272:
|archive-url = https://web.archive.org/web/20051228011848/http://www.indonext.com/Regions/
|dead-url = no
}}</ref>, yang menyebar disekitardi sekitar [[khatulistiwa]], yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°[[LU]] – 11°08'[[LS]] dan dari 95°'[[BT]] – 141°45'[[BT]] serta terletak di antara dua [[benua]] yaitu benua [[Asia]] dan benua [[Australia]]/[[Oseania]].
 
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara [[Samudra Hindia]] dan [[Samudra Pasifik]]. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570&nbsp;km² dan luas perairannya 3.257.483&nbsp;km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: [[Pulau Jawa|Jawa]] dengan luas 132.107&nbsp;km², [[Sumatra]] dengan luas 473.606&nbsp;km², [[Pulau Kalimantan|Kalimantan]] dengan luas 539.460&nbsp;km², [[Sulawesi]] dengan luas 189.216&nbsp;km², dan [[Pulau Papua|Papua]] dengan luas 421.981&nbsp;km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorialteritorial laut: 12 [[mil laut]] serta zona ekonomi eksklusif: 200 [[mil laut]],<ref>[http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm Article 55] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080316143137/http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm |date=2008-03-16 }}, 1982 UN Convention on the Law of The Sea.</ref> searah penjuru mata angin, yaitu:
 
{{batas_USBT
Baris 299:
[[Berkas:Rafflesia sumatra.jpg|jmpl|kiri|[[Rafflesia arnoldii]] bunga terbesar di dunia, diameternya mencapai 1,3 meter.]]
[[Berkas:Varanus komodoensis6.jpg|jmpl|ka|[[Komodo]], hewan reptil langka khas dari [[Nusa Tenggara]].]]
Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga oleh beberapa pihak wilayah ekologi Indonesia disebut dengan istilah "''Mega biodiversity''" atau "keanekaragaman mahlukmakhluk hidup yang tinggi"<ref>http://www.detiknews.com/read/2009/03/08/144934/1096302/10/pemerintah-siap-dukung-dana-pengembangan-obat-herbal-aids-kanker {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090311011452/http://www.detiknews.com/read/2009/03/08/144934/1096302/10/pemerintah-siap-dukung-dana-pengembangan-obat-herbal-aids-kanker |date=2009-03-11 }} http://www.detiknews.com/read/2009/03/08/144934/1096302/10/pemerintah-siap-dukung-dana-pengembangan-obat-herbal-aids-kanker {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090311011452/http://www.detiknews.com/read/2009/03/08/144934/1096302/10/pemerintah-siap-dukung-dana-pengembangan-obat-herbal-aids-kanker |date=2009-03-11 }}</ref><ref>http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/03/08/4070.html {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090311005957/http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/03/08/4070.html |date=2009-03-11 }} Dunia Sebut Indonesia Mega Biodiversity</ref> umumnya dikenal sebagai ''Indomalaya'' atau [[Malesia]] berdasarkan penelitian bahwa 10 persen tumbuhan, 12 persen mamalia, 16 persen reptil, 17 persen burung, 25 persen ikan yang ada di dunia hidup di Indonesia, padahal luas Indonesia hanya 1,3 % dari luas Bumi. Kekayaan makhluk hidup Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah [[Brasil]] dan [[Republik Demokratik Kongo]].<ref>{{Cite web |url=http://www.cites.org/eng/prog/economics/report_mega_2001.pdf |title=Report on the CITES workshop on mega-biodiversity exporters (with the assistance of the European Commission) |access-date=2009-03-08 |archive-date=2010-10-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101007155430/http://cites.org/eng/prog/economics/report_mega_2001.pdf |dead-url=no }}</ref>
 
Meskipun demikian, [[Guinness World Records]] pada 2008 pernah mencatat rekor Indonesia sebagai negara yang paling kencang laju kerusakan hutannya di dunia. Setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 1,8 juta hektare. Kerusakan yang terjadi di daerah hulu (hutan) juga turut merusak kawasan di daerah hilir (pesisir).<ref>http://www.sinarharapan.co.id/berita/0712/29/kesra01.html {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080328164842/http://www.sinarharapan.co.id/berita/0712/29/kesra01.html |date=2008-03-28 }} Sulung Prasetyo. Ekologi Indonesia Masuki Masa Genting, Paragraf 1. Sinar Harapan Online. Diakses pada 13 November 2009</ref> Menurut catatan ''Down The Earth'', proyek [[Asian Development Bank]] (ADB) di sektor kelautan Indonesia telah memicu terjadinya alih fungsi secara besar-besaran hutan bakau menjadi kawasan pertambakan. Padahal hutan bakau, selain berfungsi melindungi pantai dari abrasi, merupakan habitat yang baik bagi berbagai jenis ikan. Kehancuran hutan bakau tersebut mengakibatkan nelayan harus mencari ikan dengan jarak semakin jauh dan menambah biaya operasional mereka dalam mencari ikan. Selain itu, hancurnya hutan bakau juga mengakibatkan semakin rentannya kawasan pesisir Indonesia terhadap terjangan air pasang laut dan banjir, terlebih di musim hujan.<ref>http://www.satudunia.net/?q=content/utang-ekologis-adb-di-indonesia {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170209033455/http://www.satudunia.net/?q=content%2Futang-ekologis-adb-di-indonesia |date=2017-02-09 }} Firdaus Cahyadi Utang Ekologis ADB di Indonesia, Tulisan pernah dimuat di [[Koran Tempo]], 2 Mei 2009</ref>
Baris 485:
{{Utama|Pembagian administratif Indonesia}}
{{Peta Indonesia}}
Indonesia saat ini secara de facto terdiri dari 34 [[provinsi]], lima di antaranya memiliki status yang berbeda ([[Aceh]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], [[Papua Barat]], [[Papua]], dan [[DKI Jakarta]]). Provinsi dibagi menjadi 416 [[kabupaten]] dan 98 [[kota]] atau 7.024 daerah setingkat [[kecamatan]]<ref>{{cite web|title= 2014BPS|publisher= |url= http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/857|accessdate= 2015-10-04|archive-date= 2015-11-13|archive-url= https://web.archive.org/web/20151113211509/http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/857|dead-url= no}}</ref> atau 81.626 daerah setingkat [[desa]].<ref>{{cite web|title= BPS|publisher= |url= http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/858|accessdate= 2015-10-04|archive-date= 2015-11-13|archive-url= https://web.archive.org/web/20151113211453/http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/858|dead-url= no}}</ref> Terdapat berbagai istilah lokal untuk suatu daerah di indonesiaIndonesia misal: [[kelurahan]], [[desa]], [[gampong]], [[kampung]], [[nagari]], [[pekon]], atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang [[Pemerintahan Daerah]]. Tiap provinsi memiliki [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi|DPRD Provinsi]] dan [[gubernur]]; sementara [[kabupaten]] memiliki [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten|DPRD Kabupaten]] dan [[bupati]]; kemudian [[kota]] memiliki [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota|DPRD Kota]] dan [[wali kota]]; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui [[Pemilu]] dan [[Pilkada]]. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.
 
Provinsi [[Aceh]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], Provinsi [[Papua Barat]], dan [[Papua]] memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum [[Syariah]].<ref>{{cite journal
Baris 609:
Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.<ref name="SCHWARZ">Schwarz, A. (1994). ''A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s''. Westview Press. ISBN 1-86373-635-2, pp. 52–57.</ref>
[[Berkas:Indonesian Rupiah (IDR) banknotes.png|200px|jmpl|ka|Uang [[rupiah]].]]
PemerintahaanPemerintahan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan [[inflasi]], menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang [[hutang luar negeri]], dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing.<ref name='SCHWARZ' /> Pada era tahun 1970-an harga [[minyak bumi]] yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981.<ref name='SCHWARZ' /> Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali,<ref name='SCHWARZ' /> selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997<ref>{{cite web
|title = Indonesia: Country Brief
|work = Indonesia:Key Development Data & Statistics
Baris 1.293:
{{utama|Perfilman Indonesia}}
[[Berkas:Tjoet Nja' Dhien.jpg|jmpl|150px|ka|Poster film ''[[Tjoet Nja' Dhien (film)|Tjoet Nja' Dhien]]'' (1988), film tentang pahlawan nasional Indonesia asal [[Aceh]].]]
Film pertama yang diproduksi pertama kalinya di nusantara adalah film bisu tahun [[1926]] yang berjudul ''[[Loetoeng Kasaroeng]]'' dan dibuat oleh sutradara [[Belanda]] G. Kruger dan L. Heuveldorp pada zaman HindiaBelandaHindia Belanda.{{fact}} Film ini dibuat dengan aktor lokal oleh Perusahaan Film Jawa NV di [[Bandung]] dan muncul pertama kalinya pada tanggal [[31 Desember]], 1926 di teater Elite and Majestic, [[Bandung]]. Setelah itu, lebih dari 2.200 film diproduksi. Pada masa awal kemerdekaan, sineas-sineas Indonesia belum banyak bermunculan. Di antara sineas yang ada, [[Usmar Ismail]] merupakan salah satu sutradara paling produktif, dengan film pertamanya ''[[Harta Karun (film)|Harta Karun]]'' (1949).{{fact}} Namun kemudian film pertama yang secara resmi diakui sebagai film pertama Indonesia sebagai negara berkedaulatan adalah film ''[[Darah dan Doa]]'' (1950) yang disutradarai Usmar Ismail. Dekade 1970 hingga 2000-an, [[Arizal]] muncul sebagai sutradara film paling produktif. Tak kurang dari 52 buah film dan 8 judul sinetron dengan 1.196 episode telah dihasilkannya.{{fact}}
 
Popularitas [[Perfilman Indonesia|industri film Indonesia]] memuncak pada tahun 1980-an dan mendominasi bioskop di Indonesia,<ref name="kompasmovies">{{cite news