Sistem politik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 2:
Dalam perspektif sistem, '''sistem politik''' adalah subsistem dari [[sistem sosial]]. Perspektif atau [[pendekatan sistem]] melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya.<ref>{{Cite journal|last=Imran|first=Hasyim Ali|date=2014|title=Mediasi Struktur Politik Oleh Surat kabar|url=https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/download/180103/164|journal=Jurnal Studi Komunikasi dan Media|volume=18|issue=1|pages=32|doi=}}</ref> Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai [[kebudayaan politik]], lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.<ref name=":0">{{Cite book|last=Prajarto|first=Nunung|date=2013|url=http://repository.ut.ac.id/4518/|title=Sistem Sosial, Sistem Politik, dan Sistem Komunikasi|location=Jakarta|publisher=Universitas Terbuka|isbn=978-979-011-606-1|volume=2|pages=13|language=en|url-status=live}}</ref>
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (''input'') ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (''output'').<ref>{{Cite web|last=Anggara|first=Sahya|date=2013|title=Sistem Politik Indonesia|url=http://digilib.uinsgd.ac.id/11047/1/11.%20Buku%20Sistem%20Politik%20Indonesia.pdf|website=|page=20|access-date=14-01-2021}}</ref> Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.<ref name=":0" /> Ditambah juga bahwasanya tidak jarang efektivitas sistem politik diukur dari kemampuan seseorang untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang [[demokrasi|demokratis]] dan sistem politik yang [[Otoritarianisme|otoriter]].<ref>{{Cite book|last=Prajarto|first=Nunung|date=2013|url=http://repository.ut.ac.id/4518/|title=Sistem Sosial, Sistem Politik, dan Sistem Komunikasi|location=Jakarta|publisher=Universitas Terbuka|isbn=978-979-011-606-1|volume=2|pages=14|language=en|url-status=live}}</ref>
== Ciri umum sistem politik ==
Menurut David Easton, terdapat empat ciri-ciri umum sistem politik. Pertama adanya unit yang membentuk sistem-sistem tersebut serta batasan dan juga pengaruhnya. Dalam hal ini semua tindakannya yang tidak langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat [[masyarakat]]. Kedua, terdapat ''input'' dan ''output'', tercermin dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat (''output'') dan proses pembuatan keputusan (''input''-proses). Ketiga, adanya berbagai jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem, dan yang terakhir Ada [[integrasi]] yang mencerminkan tingkat efisiensinya.<ref>{{Cite web|last=Rahman|first=Arifin, dkk|date=|title=Sistem Politik Indonesia|url=https://repository.unikom.ac.id/35303/1/Materi%20I%20SPI.doc|website=|access-date=14-01-2021}}</ref>
== Macam-macam sistem politik ==
Secara umum terdapat dua macam sistem [[politik]]. Pertama yakninya sistem politik [[demokrasi]] dan yang kedua sistem politik otoriter atau [[Totaliterisme|totaliter]]. Pada sistem politik demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip [[Kedaulatan Rakyat|kedaulatan rakyat]], persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Sedangkan untuk politik yang totaliter diartikan kendali pemerintah dipegang oleh sekelompok orang yang berhak mengawasi setiap penduduknya.<ref>{{Cite web|last=Mulyadi|first=Ari Muharif|date=|title=Sistem Politik|url=http://amuharif_mulyadi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/67899/SISTEM+POLITIK.ppt|website=|access-date=14-01-2021}}</ref>
[[Indonesia]] menganut sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia ini mempunyai arti sebagai sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi di Indonesia memiliki
== Demokrasi sebagai sistem politik ==
Nilai-nilai [[demokrasi]] harus dipraktekkan dan dilaksanakan [[masyarakat]] dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi nantinya akan berubah menjadi perilaku hidup. Nantinya dari nilai-nilai dan perilaku hidup ini, akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kebiasaan.<ref>{{Cite web|last=Yuliana|first=Rini|date=|title=IMPLEMENTASI NILAI – NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 3 GRINGSING BATANG|url=https://lib.unnes.ac.id/19998/1/3401406555.pdf|website=|page=27|access-date=14-01-2021}}</ref> Hal ini sesuai dengan pendapat [[Miriam Budiardjo|Miriam Budiarjo]], bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut, pertama pemerintah yang bertanggungjawab. Kedua, [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] yang mewakili masyarakat yang dipilih dari pemilihan umum. Ketiga, organisasi politik yang memcakup satu atau lebih [[partai politik]]. Keempat, [[Media massa|pers]] atau [[Media massa|media masa]] yang bebas menyatakan pendapat, dan yang terakhir sistem peradilan yang menjamin [[Hak asasi manusia|hak
== Referensi ==
| |||