Resolusi 67 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
AnsyahF (bicara | kontrib)
k Mengubah sebuah paragraf ke komentar
AnsyahF (bicara | kontrib)
Baris 20:
 
=== Komisi Tiga Negara ===
'''Komisi Tiga Negara''' atau jugaresmi dikenal sebagai '''Komisi Kantor Baik''' ([[bahasa Inggris]]: ''Committee of Good Offices''{{Efn|Nama resmi yang tercatat dalam dokumen PBB}}) adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh PBB atas dasar [[Resolusi 30 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Resolusi 30]] untuk menengahi [[Revolusi Nasional Indonesia|konflik antara Indonesia dengan Belanda]].<ref>{{Cite web|last=|first=|date=1948|title=Committee of Good Offices on the Indonesian question : 1st interim report of the Committee to the Security Council|url=https://digitallibrary.un.org/record/469227?ln=en|website=United Nations Digital Library|access-date=3 November 2020}}</ref> Anggotanya terdiri dari [[Australia]] (ditunjuk oleh Indonesia), [[Belgia]] (ditunjuk oleh Belanda), dan [[Amerika Serikat]] (ditunjuk oleh keduanya).<ref>{{Cite web|title=Renville Agreement {{!}} Netherlands-Indonesia [1948]|url=https://www.britannica.com/event/Renville-Agreement|website=Encyclopedia Britannica|language=en|access-date=2020-11-03}}</ref>
 
<!-- Meskipun PBB berusaha konsisten menyelesaikan konflik ini sesuai dengan Perjanjian Renville (yang pernah ditengahi komisi ini), hampir tidak ada kemajuan untuk menyelesaikan ini. Ini dikarenakan Belanda seringkali menolak berbagai proposal yang diberikan oleh komisi ini, dan begitu juga dengan Indonesia yang tidak melakukan kemajuan terhadap proposalnya.
 
(https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28106/1/MANIS022_001_web.pdf) -->
Komisi Tiga Negara merupakan misi pertama Australia dalam [[Pasukan pemelihara perdamaian|pemeliharaan perdama ianperdamaian PBB]].<ref>{{Cite web|title={{!}} The Australian War Memorial|url=https://www.awm.gov.au/collection/CN500116|website=www.awm.gov.au|language=en|access-date=2020-11-03}}</ref>
 
=== UNCI ===
'''Komisi PBB untuk Indonesia''' ([[bahasa Inggris]]: ''United Nations Commission for Indonesia'', disingkat '''UNCI''') adalah komisi lanjutan yang diberikan tugas Komisi sebelumnya sekaligus memantau pemilu dan menjamin [[kebebasan berkumpul]], berbicara, dan pers serta mengawasi penyerahan wilayah Indonesia ke pemerintah republik dan melapor secara rutin ke Dewan Keamanan. UNCI dibentuk setelah sebelumnya Komisi Tiga Negara dianggap gagal mendamaikan Indonesia dengan Belanda, dengan otoritas yang lebih luas.<ref>{{Cite web|last=Agha|first=Issam Abdul|date=1961|title=The United Nations and national independence: the Indonesian question: A peaceful settlement; the Algerian problem: A case study in evolution study in evolution|url=https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9687&context=etd|website=ScholarWorks at University of Montana|access-date=3 November 2020}}</ref>
 
UNCI memainkan peranan penting dalam membawa kedua pihak ke dalam [[Konferensi Meja Bundar]], dimana Belanda akhirnaya mengakui kedaulatan Indonesia.