|
|country = [[Indonesia]]
|religion = Dari [[Buddha]] berubah menjadi [[Islam]]
|image_flag = F1 yellow flag.svg
|image_flag_caption = Bendera Kesultanan Indragiri
|image_coat =
|symbol_type =
}}
'''Kerajaan Inderagiri''' merupakan sebuah [[Kerajaan Melayu]] yang pernah berdiri, sekarang dengan wilayahnya berada pada [[Kabupaten Indragiri Hilir]] dan [[Kabupaten Indragiri Hulu]], [[Provinsi Riau]], [[Indonesia]].
Sebelumnya kerajaan ini merupakan bawahan (vazal) dari [[Kerajaan Pagaruyung]] dan sekaligus merupakan kawasan pelabuhan. Kemudian kerajaan ini diperebutkan oleh [[Kesultanan Jambi]], [[Kesultanan Siak]], dan [[Kesultanan Aceh]].
'''Wilayah Kekuasaan'''
Sultan Nara Singa II atau Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan menunjuk sejumlah pejabat untuk mewakili dirinya di beberapa daerah kekuasaan Kesultanan Indragiri. Salah seorang pejabat terdekat Sultan yang bernama Datuk Patih, dianugerahi gelar sebagai Raja di Padang yang membawahi daerah-daerah pedalaman dan sejumlah tempat di pesisir sungai selain Sungai Indragiri. Sedangkan seorang pejabat lainnya, yakni Datuk Temenggung Kuning, diangkat menjadi Raka di Rantau yang menguasai tempat-tempat di sepanjang tepi sungai Indragiri dan sungai-sungai besar lainnya, seperti desa-desa di sebelah hilir Batu Sawar dan di sepanjang tepi Batang Kuantan.
Pada masa Sultan Hasanuddin (1735-1765), terdapat pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Indragiri, meliputi: (1) Daerah Cenaku, terdiri atas 3 daerah perbatinan, meliputi Pungkil, Pulau Serojan, dan Sanglap; (2) Daerah Gangsal, terdiri dari Nan Tua Riye Belimbing, Riye Tanjung, dan Pemuncak di Rantau Langsat; (3) Daerah Tiga Balai, terdiri dari Dian Cacar, Parit, dan Perigi; (4) Daerah Batin nan Enam Suku, meliputi Igal, Mandah, Pelanduk, Bantaian, Pulau Palas, serta Batang Tuaka; (4) Daerah Kuantan, mencakup Cerenti Tanah Kerajaan, Ujung Tanah Minangkabau, sdan Kerajaan Tua Gadis (Yusuf & Amin, ''et.al.,'' 1994:86-87).
Tanggal 27 September 1938, disepakatilah ''Tractaat van Vrindchaap'' (perjanjian perdamaian dan persahabatan) antara Kesultanan Indragiri dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menghasilkan keputusan bahwa Kesultanan Indragiri menjadi ''Zelfbestuur'' (semacam daerah otonomi) dan berdasarkan ketentuan tersebut akan ditempatkan seorang ''controlleur'' (pengawas dari pemerintah kolonial) wilayah Indragiri Hilir yang membawahi 6 daerah yang berupa wilayah keamiran, yaitu antara lain: Amir Tembilahan di Tembilahan, Amir Batang Tuaka di Sungai Luar, Amir Tempuling di Sungai Salak, Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah, Amir Enok di Enok, serta Amir Reteh di Kotabaru (''www.inhilkab.go.id'').
Sejak 31 Maret 1942, tentara Jepang berhasil masuk Indragiri melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda atas Indragiri. Pada masa pendudukan Jepang ini, Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang ''Cun Cho'' yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 ''Ku Cho'', yaitu: ''Ku Cho'' Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan, ''Ku Cho'' Sungai Luar, ''Ku Cho'' Enok, ''Ku Cho'' Reteh, dan ''Ku Cho'' Mandah. Sebelum tentara Jepang mendarat di Indragiri, telah dikumandangkan lagu ''Indonesia Raya'' yang dipelopori oleh Ibnu Abbas. Pemerintahan Jepang di Indragiri bertahan sampai bulan Oktober 1945, yakni lebih kurang selama 3,5 tahun (''www.inhilkab.go.id'').
Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu kabupaten. Indragiri terdiri atas 3 kawedanan, yaitu Kawedanan Kuantan Singingi beribu kota Teluk Kuantan, Kawedanan Indragiri Hulu beribu kota Rengat, dan Kawedanan Indragiri Hilir beribu kota Tembilahan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau terhitung tanggal 20 November 1965.
(Iswara NR/Ker/06/10-2009)
<br />
== Sistem Pemerintahan ==
Kesultanan Indragiri memiliki sistem pemerintahan khas yang dibangun oleh orang-orang Melayu secara turun-temurun. Model pemerintahan yang berlaku di dalam Kesultanan Indragiri yang bercirikan Islam telah memperkuat pertumbuhan dan perkembangan budaya Melayu. Upacara-upacara keagamaan di Indragiri tidak bisa dilepaskan dari Islam dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Raja Thamsir Rahman dalam Isjoni & Zulkarnain [eds.], 2007:x).
Sistem pemerintahan yang berlaku di Kesultanan Indragiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam menjalankan pemerintahannya, pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Indragiri, Nara Singa II atau Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan, didampingi bendahara kerajaan bernama Tun Ali dan diberi gelar “Raja di Balai” (Yusuf & Amin, ''et.al.,'' 1994:19). Posisi bendahara kerajaan pada masa itu adalah jabatan yang prestisius karena hanya orang terdekat dan yang paling dipercaya oleh Sultan sajalah yang bisa menduduki posisi ini.
Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan masih memiliki sejumlah hamba setia, antara lain Datuk Patih dan Datuk Temenggung Kuning serta beberapa orang lainnya. Selama Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan berada di Malaka karena tidak diperkenankan tinggal di Indragiri oleh Sultan Malaka, pemerintahan di Kerajaan Keritang/Kesultanan Indragiri dijalankan oleh hamba-hamba setia tersebut.
Sistem pemerintahan yang mulai terkonsep sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan ditingkatkan dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Kesultanan pada rezim Sultan Hasanuddin (1735-1765). Undang-Undang Kesultanan Indragiri itu meliputi Undang-Undang Adat Kerajaan Indragiri, Peradilan Adat Kerajaan, Panji-Panji Raja, serta Menteri Kerajaan (Lutfi [ed.], 1977:83). Undang-Undang Kesultanan Indragiri diuraikan sebagai berikut:
1. ''Struktur Pemerintahan Berdasarkan Lembaga Undang-Undang Adat,'' yang terdiri dari ''Beraja nan Berdua'', meliputi: (1) Yang Dipertuan Besar Sultan; (2) Yang Dipertuan Muda, dan ''Berdatuk nan Berdua'' yang meliputi: (1) Datuk Temenggung; (2) Datuk Bendahara.
2. ''Menteri nan Delapan,'' yaitu Menteri-menteri Kesultanan Indragiri atau sebagai Pembantu Datuk Bendahara, berjumlah delapan orang, antara lain: Sri Paduka, Bentara, Bentara Luar, Bentara Dalam, Majalela, Panglima Dalam, Sida-Sida, dan Panglima Muda.
3. Datuk Patih, aja di Padang daerah pedalaman Suku Talang Mamak
4. ''Tiga Datuk di Rantau,'' meliputi Orang-Orang Kaya sebagai berikut: Orang Kaya Setia Kumara di Lala, Orang Kaya Setia Perkasa di Kelayang, serta Orang Kaya Setia Perdana di Kota Baru.
5. ''Penghulu nan Tiga Lorong,'' terdiri atas (1) Yang Tua Raja Mahkota, di Batu Ginjal, Kampung Hilir; (2) Lela di Raja, di Batu Ginjal, Kampung Hilir; dan (3) Dana Lela, di Pematang.
6. ''Kepala Pucuk Rantau,'' mencakup (1) Tun Tahir di Lubuk Ramo; (2) Datuk Bendahara di sebelah kanan; serta (3) Datuk Temenggung di sebelah kiri (H. Sultan Tengku Arief, 1991).
Selain itu, terdapat juga Peradilan Adat Kesultanan Indragiri yang mengurusi hukum pidana maupun perdata. Peradilan Adat Kesultanan Indragiri meliputi dua mahkamah. Pertama adalah Mahkamah Besar, dengan keanggotaan yang terdiri dari Yang Dipertuan Muda, Datuk Bendahara, dan beberapa anggota lain yang dipilih oleh Sultan Indragiri. Setiap keputusan Mahkamah Besar disampaikan oleh Datuk Bendahara kepada Sultan Indragiri.
Mahkamah kedua adalah Mahkamah Kecil yang mencakup wilayah di desa-desa di bawah kendali seorang Penghulu. Pada perkembangannya, Mahkamah Kecil ini kemudian dikepalai oleh Amir atau Camat pada masa sekarang. Di samping itu ada pula Hukum Pidana Adat yang dikuasai Raja dan Orang Banyak, serta Hukum Perdata mengenai Hukum Salo (damai), pengaduan tentang kerugian, dan batas putusan Penghulu (Yusuf & Amin, ''et.al.,'' 1994:87-88).
<br />
== Etimologi ==
''Inderagiri'' berasal dari [[bahasa Sanskerta]], yaitu ''Indera'' yang bermaksud sama dengan ''[[raja]]'' dan ''Giri'' yang berarti ''bukit'' atau kedudukan yang tinggi, sehingga kata ''inderagiri'' secara harfiah berarti ''Raja Bukit''.
== Pendirian ==
Sampai tahun 1515, berdasarkan catatan perjalanan [[Tomé Pires]] dalam ''[[Suma Oriental]]'' kawasan ''Indragiri'' masih disebutkan sebagai kawasan pelabuhan raja [[Minangkabau]],<ref>Cortesão, Armando, (1944), ''The Suma Oriental of Tomé Pires'', London: Hakluyt Society, 2 vols.</ref> namun kerajaan ini diberi kebebasan mengatur urusan dalam dan luar negerinya sendiri. Wilayah kerajaan ini dilalui oleh [[Batang Kuantan]] (atau disebut juga [[Sungai Indragiri]] pada kawasan hilirnya), di mana hasil bumi dari kawasan pedalaman Minangkabau dulunya didistribusikan melalui sungai ini yang berhulu pada [[Danau Singkarak]] (sekarang masuk wilayah [[Provinsi SumatraSumatera Barat]]) dan bermuara pada kawasan pesisir timur [[Pulau SumatraSumatera]].
<!-- DISEMBUNYIKAN DULU MENUNGGU RUJUKAN
Berikut silsilah raja/sultan yang pernah berkuasa di Kerajaan Keritang/Kesultanan Indragiri, berdasarkan buku ''Sejarah Kesultanan Indragiri'' (1994), karya Ahmad Yusuf, Umar Amin, Noer Muhammad, dan Isjoni Ishaq:
1. Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang (1298-1337), Raja Indragiri ke-1.
2. Nara Singa I (1337-1400), Raja Indragiri ke-2.
3. Raja Merlang II (1400-1473). Raja Indragiri ke-3
4. Nara Singa II (1473-1508), Raja Indragiri ke-4 dengan gelar Sultan Alauddin Iskandara Johan Zirullah Syah (1508-1532).
5. Sultan Usuluddin Hasansyah (1532-1557), Sultan Indragiri ke-5.
6. Raja Ahmad atau Sultan Mohammadsyah (1557-1599), Sultan Indragiri ke-6.
7. Raja Jamaluddin bergelar Sultan Jamaluddin Kramatsyah (1599-1658), Sultan Indragiri ke-7.
8. Sultan Jamaluddin Sulemansyah (1658-1669), Sultan Indragiri ke-8.
9. Sultan jamaluddin Mudoyatsyah (1669-1676), Sultan Indragiri ke-9.
10. Sultan Usuludin Ahmadsyah (1676-1687), Sultan Indragiri ke-10.
11. Sultan Abdul Jalil Syah (1687-1700), Sultan Indragiri ke-11.
12. Sultan Mansursyah (1700-1704), Sultan Indragiri ke-12.
13. Sultan Mohammadsyah (1704-1707), Sultan Indragiri ke-13.
14. Sultan Musyaffarsyah (1707-1715), Sultan Indragiri ke-14.
15. Raja Ali Mangkubumi Indragiri bergelar Sultan Zainal Abidin Indragiri (1715-1735), Sultan Indragiri ke-15.
16. Raja Hasan bergelar Sultan Hasan Salahuddinsyah (1735-1765), Sultan Indragiri ke-16.
17. Raja Kecil Besar bergelar Sultan Sunan (1765-1784), Sultan Indragiri ke-17.
18. Sultan Ibrahim (1784-1815), Sultan Indragiri ke-18.
19. Raja Mun (1815-1827), Sultan Indragiri ke-19.
20. Raja Umar atau Sultan Berjanggut Kramat (1827-1838), Sultan Indragiri ke-20.
21. Raja Said atau Sultan Said Mudoyatsyah (1838-1876), Sultan Indragiri ke-21.
22. Raja Ismail bergelar Sultan Ismailsyah (1876-1877), Sultan Indragiri ke-22.
23. Tengku Husin bergelar Sultan Husinsyah (1877-1883), Sultan Indragiri ke-23.
24. Tengku Isa atau Sultan Isa Mudoyatsyah (1887-1903), Sultan Indragiri ke-24.
25. Tengku Mahmud atau Sultan Mahmudsyah (1912-1963), Sultan Indragiri ke-25.
26. H. Tengku Arif, SH atau Sultan Arifsyah (10 Februari 1986- 14 Juni 2016)<!-- DISEMBUNYIKAN DULU MENUNGGU RUJUKAN
== Raja-Raja Kerajaan Indragiri ==
Adapun Silsilah dari Kerajaan ini sebagai berikut :
# '''Raja Kecik Mambang alias Raja Merlang I'''. Memerintah pada tahun 1298 - 1337, beliau adalah Sultan Indragiri pertama yang merupakan [[Putra Mahkota]] dari [[Kerajaan Melaka]]
# '''Raja Iskandar alias Nara Singa I.''' Memerintah pada tahun 1337 - 1400 M dan merupakan Sultan Indragiri ke dua
# '''Tengku Mahmud bergelar Sultan Mahmudsyah.''' Memerintah pada tahun 1912 - 1963 M dan merupakan Sultan Indragiri ke dua puluh lima. Oleh T.N.I diberikan pangkat Mayor Honorair TNI dengan surat penetapan Panglima T.N.I No. 228/PLM/Pers/1947 tanggal 11 Desember 1947-->
<br />
== Kesultanan Indragiri Sekarang ==
Kesultanan Indragiri sekarang memiliki seorang Sultan yang bernama Tengku Parameswara SH yang merupakan seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ("'''Sultan"'''). Sultan memiliki seorang istri bernama Andi Rika Deslyna yang merupakan keturunan Kerajaan Bugis Bone (kakek merupakan Raja Bone) dan seorang Putri bernama Tengku Aniska Sabila yang berprofesi sebagai seorang Pengacara Korporat/ Corporate Lawyer.
Kesultanan Indragiri aktif mengikuti berbagai kegiatan Keraton yang diadakan oleh seluruh keraton/kerajaan se Nusantara.
<br />
== Rujukan ==
{{reflist}}
# Ahmad Yusuf & Umar Amin, ''et.al.'' 1994. ''Sejarah Kesultanan Indragiri.'' Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau
# Djuharsono. 1985. ''Perlawanan Indonesia terhadap Penetrasi Politik Barat; Modul Sejarah Indonesia.'' Jakarta: Universitas Terbuka
# Hasan Junus & Zuarman, ''et.al.'' 2003. ''Kerajaan Indragiri.'' Pekanbaru: Unri Press.
# Isjoni & Zulkarnain (eds.). 2007. ''Mengembalikan Kejayaan Melayu di Indragiri.'' Pekanbaru: Alaf Riau.
# Jamalako Sultan. tt. ''Sejarah Indragiri dan Kuantan, Manuskrip.'' Teluk Kuantan: tanpa penerbit.
# Muchtar Lutfi, ''ed''. 1977. ''Sejarah Riau.'' Pekan Baru: Universitas Riau.
# Sanusi Pane. 1965. ''Sejarah Indonesia, Jilid I.'' Jakarta: Balai Pustaka.
# Sartono Kartodirjo, ''et.al.'' 1975. ''Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III.'' Jakarta: PT Grafitas.
# Tengku Arief. 1991. ''Rakit Kulim Menjemput Raja ke Melaka''. Jakarta: Library of Congress Office.
# Wasmad Rads. 1950. ''17 Agustus 1945 di Kota Rengat; Manuskrip.'' Rengat: tanpa penerbit.
# -------. “Sejarah Singkat Indragiri Hilir”, dalam <nowiki>http://www.inhilkab.go.id/</nowiki>, data diakes pada 26 Oktober 2009.
# {{reflist}}
=== Pranala luar ===
* {{id}} [http://history.melayuonline.com/?a=UHMva0xRL1lYcXRCeDdraQ%3D%3D= Sejarah Kerajaan Indragiri di MelayuOnline.com]
{{Kerajaan di SumatraSumatera}}
[[Kategori:Kerajaan Indragiri| ]]
[[Kategori:Kerajaan di Nusantara|Indragiri]]
[[Kategori:Kerajaan di Riau|Indragiri]]
[[Kategori:Kerajaan Indragiri| ]]
| 