Kebijakan publik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k Membatalkan 2 suntingan oleh 61.94.37.49 (bicara) ke revisi terakhir oleh LaninBot (TW)
Tag: Pembatalan
Deluluna (bicara | kontrib)
Merapihkan penulisan
Baris 4:
pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di
mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.<sup>[1]</sup>
Tahap-tahap pembuatan '''kebijakan publik''' menurut William Dunn
 
== Tahapan Kebijakan Publik ==
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn.<sup>[1]</sup> adalah sebagai berikut:
Tahap-tahap pembuatan '''kebijakan publik''' menurut William Dunn<sup>[1]</sup> adalah sebagai berikut:
 
=== '''1. Penyusunan Agendaagenda''' ===
Penyusunan agenda atau a''genda setting'' adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis
 
Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis
dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk
memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik
Baris 20 ⟶ 19:
pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai
masalah kebijakan (policy problem). ''Policy issues'' biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah
tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990),
 
mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990),
isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik
tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda
Baris 46 ⟶ 43:
keterlibatan stakeholder.
 
=== '''2.Formulasi kebijakan''' ===
 
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
Baris 57 ⟶ 53:
yang diambil untuk memecahkan masalah.<sup>[3]</sup>
 
=== '''3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan''' ===
 
'''3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan'''
 
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.<sup>[4]</sup> Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.<sup>[5]</sup>Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari
sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu
Baris 66 ⟶ 60:
orang belajar untuk mendukung pemerintah.<sup>[6]</sup>
 
=== '''4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan''' ===
 
Secara umum evaluasi
kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi