Sistem pemerintahan lokal Aceh: Perbedaan revisi

1.803 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
k
Penambahan referensi
k (Bot: Perubahan kosmetika)
k (Penambahan referensi)
'''Sistem pemerintahan lokal Aceh''' adalah suatu [[sistem pemerintahan]] yang dipergunakan pada masa [[Kesultanan Aceh Darussalam]] dan sampai sekarang masih dipakai seiring pemberlakuan status istimewa bagi [[Aceh]] (kecuali; [[kerajaan|keurajeuën]], [[kabupaten|sagoë]] dan [[negara bagian|nanggroë]]). Sistem pemerintahan lokal Aceh mengacu pada sistem pemerintahan yang khusus dipergunakan oleh [[suku Aceh|Aceh]]. <ref>[https://pertanahan.acehprov.go.id/uploads/Qanun_Aceh_Nomor_13_Tahun_2016_Pembentukan_dan_Susunan_Perangkat_Aceh.pdf Qanun Aceh Nomor 13 Tahun_2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.]</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/otonomi-khusus-untuk-aceh-dan-papua-barat|title=Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua Barat {{!}} Down to Earth|website=www.downtoearth-indonesia.org|access-date=2020-07-05}}</ref>
 
== Struktur daerah lokal Aceh ==
Sagoë merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat [[Kabupaten]] pada masa sekarang. Sebuah sagoë terdiri dari mukim-mukim layaknya sekarang sebuah kabupaten terdiri dari kecamatan-kecamatan. Sebuah sagoë dipimpin oleh [[Ulèëbalang]] (hulubalang) yang bergelar [[Teuku]] atau disebut Ampon.
 
=== Lembaga Wali Nanggroë ===
[[Lembaga Wali Nanggroe|Lembaga Wali Nanggroë]] merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat [[Propinsi]] pada masa sekarang. Dalam [[bahasa Melayu]], nanggroë disebut dengan nama [[Negara Bagian|Negeri]]. Sebuah nanggroë dipimpin oleh [[Lembaga Wali Nanggroe|Raja Nanggroë]] atau [[Lembaga Wali Nanggroe|Wali Nanggroë]] yang bergelar "''Paduka njangYang Mulia''". Namun hal ini sekarang tidaklah sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang dipimpin oleh [[Gubernur]], sehingga [[lembaga wali nanggroe|Wali Nanggroë]] merupakan salah satu simbol [[Budaya Aceh|kebudayaan Aceh]].<ref>{{Cite web|url=https://aceh.tribunnews.com/2018/12/05/wali-nanggroe-di-mata-ureung-aceh|title=Wali Nanggroe di Mata Ureung Aceh|website=Serambi Indonesia|language=id-ID|access-date=2019-10-21}}</ref>
 
== Sistem Ketatanegaraan Aceh ==
 
=== Parlemen ===
Sistem parlemen provinsi dipimpin [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh]] (DPRA) serta kota/kabupaten dipimpin [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]]Kota/Kabupaten kota/kabupaten(DPRK).
 
=== Kehakiman ===
Sistem kehakiman Aceh dipimpin [[Mahkamah Syar'iyah Aceh]],<ref>[https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202006.pdf UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]</ref>
 
== ReferensiPartai Lokal ==
[[Kesepakatan Helsinki|MoU Helsinki]] memperintahkan bahwa partai politik lokal harus hadir di Aceh, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disingkat UUPA), pada Bab XI Partai Politik Lokal Pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal” karena dalam MoU sendiri pada point 1.2.1 menjelaskan sesegara mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.
{{reflist}}<br />
 
Setelah adanya [[Undang-Undang Pemerintahan Aceh|UUPA]], bahwa masyarakat Aceh sendiri dapat mendirikan partai politik lokal di Aceh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 1 angka 2 menyatakan: Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.<ref>[https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/tujuan-partai-politik-lokal-di-aceh/ Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh]</ref>
 
== Referensi ==
{{reflist}}<br />
== Lihat pula ==
 
* [[Daerah istimewa]]
* [[Daerah khusus]]
 
== Referensi ==
<references />
 
== Pranala luar ==