Badan Intelijen Negara Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

|sekretaris_utama =Rahmadi

Pasca kemerdekaan, Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mendirikan [[badan intelijen]] republik yang pertama, yang dinamakan '''Badan Istimewa (BI).''' Kolonel Zulkifli Lubis kembali memimpin lembaga itu bersama sekitar 40 mantan tentara Peta yang menjadi penyelidik militer khusus. Setelah memasuki masa pelatihan khusus intelijen di daerah [[Ambarawa]], awal Mei 1946 sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota '''Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI)'''. Lembaga ini menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit ''[[ad hoc]]'', bahkan operasi luar negeri.

Pada bulan Juli 1946, Menteri Pertahanan (Menhan) [[Amir Sjarifuddin]] membentuk '''"Badan Pertahanan B"''' yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Alhasil, 30 April 1947 seluruh badan intelijen digabung di bawah Menhan, termasuk Brani menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.

Pada tahun 1949 Menteri Pertahanan Sri Sultan HB IX tidak puas dengan kinerja dan performa intelijen saat itu yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik, maka Sri Sultan HB IX membentuk '''Dinas Chusus (DC)''', yang diharapkan mampu menghadapi tantangan ancaman negara dan bangsa kedepan, serta mampu menjaga NKRI. Program rekrutmen DC merupakan program intelijen dari kader-kader Sipil Non Militer pertama di Indonesia yang dilatih oleh [[Central Intelligence Agency|Centra Intelligence Agency]] [[Amerika Serikat]] (CIA). Para calon-calon intelijen dikirim ke Pulau Saipan Filipina untuk mengikuti program pelatihan hingga beberapa angkatan yang kemudian pelatihannya diteruskan di Indonesia. Para alumni ditempatkan di berbagai operasi klandestin yang sangat tertutup dan mampu menembus jantung musuh seperti operasi (Trikora, Dwikora, G30. S PKI, dll). DC dikenal dengan nama samaran '''Ksatria Graha''' yang merupakan kader-kader intelijen profesional terlatih, yang merupakan bagian penting yang tak dapat dilepaskan dari sejarah intelijen Indonesia.

Pada awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, [[T.B. Simatupang]], menurunkan lembaga intelijen menjadi '''Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP).''' Akibat persaingan di tubuh militer, sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional. Maka pada 5 Desember 1958, Presiden [[Soekarno]] membentuk '''Badan Koordinasi Intelijen (BKI)''' dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala.

Selanjutnya, 10 November 1959, BKI diubah kembali menjadi '''Badan Pusat Intelijen (BPI)''' yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh Dr. Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa [[Orde Lama]], pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi komunis dan non-komunis di tubuh militer, termasuk intelijen.

Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, [[Soeharto]] mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berikutnya, di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI). Kemudian pada 22 Agustus 1966, Soeharto mendirikan '''Komando Intelijen Negara (KIN)''' dengan Brigjen TNI Yoga Sugomo sebagai kepala yang langsung bertanggung jawab kepadanya.

Sebagai lembaga intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsus) di bawah Letkol. [[Ali Moertopo]] dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto. Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi '''Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)'''. Mayjen TNI Soedirgo ditunjuk sebagai Kepala BAKIN pertama.

* [[Torry Djohar Banguntoro|Letnan Jenderal TNI Torry Djohar Banguntoro, S.Sos., M.Si.,]] (2015-2017)