Bentuk pemerintahan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
{{politik}}
[[Berkas:Forms of government.svg|jmpl|300px|{{legend-table|lang=id|title=Peta
|#3355dd|[[:id:Republik|Republik]] dengan [[:id:Sistem presidensial|sistem presidensial]] murni
|#66bb66|[[:id:Republik|Republik]] dengan [[:id:Sistem presidensial|sistem presidensial]], di mana kekuasaan [[:id:Presiden|presiden]] tergantung pada [[:id:Parlemen|parlemen]]
|#f0e847|[[:id:Republik|Republik]] dengan [[:id:Sistem semipresidensial|sistem semipresidensial]]
|#ff9a33|[[:id:Republik|Republik]] dengan [[:id:Sistem parlementer|sistem parlementer]]
|#e75353|[[:id:Monarki|Monarki]] [[:id:Monarki konstitusional|konstitusional]] dengan [[:id:Sistem parlementer|sistem parlementer]], di mana [[:id:Penguasa monarki|penguasa monarki]] (raja) tidak memiliki kekuasaan negara
|#ee1af9|[[:id:Monarki|Monarki]] [[:id:Monarki konstitusional|konstitusional]], di mana [[:id:Penguasa monarki|penguasa monarki]] (raja) memiliki kekuasaan negara
|#801a80|[[:id:Monarki|Monarki]] [[:id:Monarki mutlak|absolut]]
|#aa6f33|[[:id:Republik|Republik]] dengan [[:id:Sistem partai tunggal|sistem partai tunggal]] (sistem satu partai)
|#6b8e23|[[:id:Diktator|Diktator]] militer ([[:id:Junta militer|junta militer]])
|#b9b9b9|Lainnya (negara yang tidak sesuai dengan salah satu bentuk dan sistem di atas)
|notes=Perhatikan bahwa beberapa negara yang secara konstitusional menyatakan diri sebagai republik dengan sistem multipartai, oleh banyak negara lainnya dianggap sebagai negara otoriter. Peta ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk dan sistem negara secara ''{{lang|la|de jure}}'', bukan secara ''{{lang|la|de facto}}''.}}]]
'''Bentuk pemerintahan''' adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian [[institusi]] [[politik]] yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu [[negara (politik)|negara]] untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu [[komunitas]] politik<ref>[http://assets.cambridge.org/052184/3162/excerpt/0521843162_excerpt.pdf Kopstein and Lichbach, 2005]</ref>. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagalpun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan.
| |||