Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan [[Indo]], yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal.
[[Ernest Douwes Dekker]] termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (''Indiers''), yang di dalamnya termasuk pula orang [[Eropa-Indonesia|Eropa]] yang menetap (''blijvers'').
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/21/0802.htm Semangat Kartini dan Politik Etis]
