Kuota penangkapan ikan individu: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
Baris 13:
Penggunaan kuota penangkapan ikan individu dalam manajemen sumber daya alam kembali kepada tahun 1960an di mana terlihat pertama kali sebuah [[perdagangan emisi]] polusi yang saat ini secara luas digunakan untuk mengelola emisi karbon dari pembangkit listrik.<ref>{{cite journal|last=Grafton|first=Quentin|coauthors=Delvin,Rose|title=Paying for pollution: permits and charges|journal=Scandinavian Journal of Economics|year=1996|volume=98|issue=2|pages=275–288|doi=10.2307/3440859}}</ref> Namun berbeda dengan perdagangan emisi yang mengatur jumlah polusi yang dikeluarkan industri, kuota penangkapan ikan mengatur jumlah output penangkapan ikan.
 
Penggunaan kuota penangkapan ikan seringkalisering kali dikaitkan dengan proses yang lebih luas dalam mekanisme pasar [[neoliberalisme]] yang bertujuan memanfaatkan pasar sebagai alat pengatur.<ref>{{cite journal|last=Mansfield|first=Becky|title=Neoliberalism in the oceans: rationalization, property rights and the commons question|journal=Geoforum|year=2004|volume=35|pages=313–326|doi=10.1016/j.geoforum.2003.05.002|issue=3}}</ref> Alasan dibalik mekanisme neoliberal adalah karena penganut mekanisme ini percara bahwa mekanisme pasar memberikan motivasi keuntungan untuk mendayagunakan inovasi dan efisiensi lingkungan dibandingkan dengan apa yang telah diperintahkan oleh negara.<ref>{{cite journal|last=Mansfield|first=Becky|title=Rules of privatization: contradictions in neoliberal regulation of North Pacific fisheries'|journal=Annals of the Association of American Geographers|year=2004|volume=94|pages=565–584|doi=10.1111/j.1467-8306.2004.00414.x|issue=3}}</ref> Sementara peraturan neoliberal seringkalisering kali memposisikan diri menjauh dari pengelolaan dan pengawasan negara,<ref>{{cite book|last=Leitner|first=Helga|title=Contesting Neoliberalism|year=2006|publisher=Guildford Press|location=Guildford|coauthors=Peck, Jamie and Sheppard Eric}}</ref> tetapi dalam kasus privatisasi, negara adalah bagian integral dari proses penciptaan dan pemeliharaan [[hak properti]].
 
Penggunaan rezim privatisasi [[neoliberal]] juga telah memunculkan kontradiksi dengan hak masyarakat pribumi. Sebagai contoh pengecualian suku [[Maori]] dari kuota penangkapan ikan di [[Selandia Baru]] mendorong terjadinya pertarungan hukum yang memperlambat pengembangan kebijakan perikanan nasional. Hal yang sama terjadi pada suku [[Mi'kmaq]] di Kanada dan suku [[Sami]] di Norwegia.<ref>{{cite journal|last=Davis|first=Anthony|coauthors=Jentoft, Svein|title=The challenge and promise of indigenous peoples' fishing rights:from dependency to agency|journal=Marine Policy|year=2001|volume=25|pages=223–237|doi=10.1016/S0308-597X(01)00014-8|issue=3}}</ref>