Ibu kota kabupaten: Perbedaan antara revisi

Dalam perkembangannya, banyak ibu kota kabupaten yang dimekarkan menjadi [[Kota]] mandiri, yang secara hukum terpisah dari kabupaten induk, dan memiliki pemerintahan daerah sendiri, seperti wali kota atau DPRD tingkat kota. Namun, seringkalisering kali pemekaran ini tidak selalu diikuti dengan pemindahan fasilitas dan gedung perkantoran pemerintah ke wilayah kabupaten, sehingga kabupaten induk seolah-olah masih memiliki ibu kota kabupaten di wilayah lain, yang dalam aturan geografis [[Indonesia]] tidak dibenarkan. Untuk ke depannya, ibu kota kabupaten harus berada di wilayah kabupaten itu sendiri. Misalnya, di [[Kabupaten Kediri]], banyak terdapat fasilitas gedung perkantoran pemerintah daerah yang berada di luar wilayah kabupaten, yakni masuk dalam wilayah [[Kota Kediri]]. Untuk itu, secara bertahap harus dilakukan pemindahan ibu kota kabupaten baru ke wilayah yang sudah ditentukan, yakni di [[Pare, Kediri|Pare]].