Proyek Strategis Nasional: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 33:
 
== Latar belakang ==
Ketersediaan atau stok infrastruktur [[Indonesia]] sejak [[Krisis finansial Asia 1997|krisis ekonomi 1998]] tercatat anjlok karena tidak adanya pembangunan infrastruktur yang masif, terlihat dari anggaran infrastruktur yang anjlok dari posisi 9% terhadap Produk Domestik Bruto pada pertengahan tahun 1990-an menjadi 2% pada tahun 2001.<ref name=":19">{{Cite journal|last=Salim|first=Wilmar|last2=Negara|first2=Siwage Dharma|date=2018|title=Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies|url=http://www.jstor.org/stable/26545320|journal=Journal of Southeast Asian Economies|volume=35|issue=3|pages=386–401|issn=2339-5095}}</ref> Pada tahun 1998, ketersediaan infrastruktur [[Indonesia]] mencapai 49% terhadap [[Produk domestik bruto|Produk Domestik Bruto]], kemudian menyusut menjadi 32% pada 2012, lalu tahun 2015 menjadi 35% dan berhasil meningkat menjadi 43% pada awal 2019. [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia]] periode 2016-2019, [[Bambang Brodjonegoro]], menilai, [[Indonesia]] perlu mengejar standar rata-rata ketersediaan infrastruktur negara maju yang mencapai 70%, seperti [[Republik Rakyat Tiongkok|Tiongkok]] dan [[India]] yang stok infrastrukturnya sudah mencapai 76% dan 57%, termasuk mengejar ketertinggalan dengan [[Afrika Selatan]] yang [[Produk domestik bruto|Produk Domestik Bruto]]-nya di bawah [[Indonesia]], namun ketersediaan infrastrukturnya sudah mencapai 87%.<ref>{{Cite web|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190314/45/899737/stok-infrastruktur-indonesia-naik-jadi-43-tahun-ini|title=Stok Infrastruktur Indonesia Naik Jadi 43% Tahun Ini {{!}} Ekonomi|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-04}}</ref>
 
Menurut [[Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]] (Bappenas), untuk mengejar ketertinggalan kapasitas infrastruktur, [[Indonesia]] membutuhkan investasi besar di sektor ini, yakni Rp 4,796,2 triliun selama periode 2015-2019.<ref name=":16" /> Sebesar 41,3% atau Rp 1.978,6 triliun disumbangkan oleh [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia|Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]] (APBN) dan [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah]], kemudian 22,2% atau senilai Rp 1.066,2 triliun berasal dari [[Badan usaha milik negara|Badan Usaha Milik Negara]] (BUMN), dan sisanya sebesar 36,5% atau Rp 1.751,5 triliun berasal dari pihak swasta.<ref name=":16">{{Cite web|url=http://fmb9.id/document/1524818011_Materi_Bappenas.pdf|title=Pembangunan Infrastruktur 2015-2019|last=|first=|date=|website=Forum Merdeka Barat|access-date=4 Maret 2020}}</ref> Kebutuhan dana investasi kembali meningkat menjadi Rp 6.445 triliun untuk periode 2019-2024, dengan kontribusi paling banyak berasal dari sektor swasta, yakni 42%, disusul [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia|Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]] (APBN) sebesar 37%, dan [[Badan usaha milik negara|Badan Usaha Milik Negara]] (BUMN) sebesar 21%.<ref>{{Cite web|url=http://nasional.kontan.co.id/news/kebutuhan-pendanaan-infrastruktur-hingga-tahun-2024-mencapai-rp-6445-triliun|title=Kebutuhan pendanaan infrastruktur hingga tahun 2024 mencapai Rp 6.445 triliun|last=|first=|date=2019-10-02|website=Kontan.co.id|language=id|access-date=2020-03-04}}</ref>
Baris 101:
{{Main article|Jalan Tol Trans Sumatra}}[[Jalan Tol Trans Sumatra]] merupakan jaringan jalan tol terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 2.704 kilometer, yang menghubungkan [[Aceh]] hingga [[Lampung]]. [[Susilo Bambang Yudhoyono|Presiden Susilo Bambang Yudhoyono]] melalui [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] No 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di [[Sumatra]], menugaskan PT [[Hutama Karya]] untuk membangun empat ruas [[Jalan Tol Trans Sumatra]], yakni [[Jalan Tol Medan–Binjai|Jalan Tol Medan-Binjai]], Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya, [[Jalan Tol Pekanbaru–Dumai|Jalan Tol Pekanbaru-Dumai]], dan [[Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar|Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar]].<ref>{{Cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41530/perpres-no-100-tahun-2014|title=Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera|last=|first=|date=|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2020-03-05}}</ref>
 
[[Jalan Tol Medan–Binjai|Jalan tolTol Medan-Binjai]] sepanjang 16,72 km menelan investasi sebesar Rp 1,6 triliun, terdiri atas tiga seksi, yakni Tanjung Mulia-Helvetia (seksi I), Helvetia-Semayang (seksi II), dan Semayang-Binjai (seksi III). Seksi II dan III telah beroperasi pada Oktober 2017, sedangkan seksi I, yakni Tanjung Mulia-Helvetia akan beroperasi pada pertengahan tahun 2020.<ref>{{Cite web|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20200121/45/1192348/jalan-tol-medanbinjai-tersambung-seluruhnya-medio-tahun-ini|title=Jalan Tol Medan—Binjai Tersambung Seluruhnya Medio Tahun Ini {{!}} Ekonomi|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-05}}</ref> Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya sepanjang 22 km dengan investasi sebesar Rp 3,3 triliun, telah selesai dibangun dan beroperasi. [[Jalan Tol Pekanbaru–Dumai|Jalan Tol Pekanbaru-Dumai]] sepanjang 131,5 km dengan investasi sebesar Rp 16,2 triliun ditargetkan beroperasi pertengahan 2020. Sementara itu, [[Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar|Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar]] sepanjang 140,9 km dengan investasi sebesar Rp 16,7 triliun telah beroperasi Maret 2019.<ref name=":11">{{Cite web|url=http://www.hutamakarya.com/id/about-trans-sumatera|title=PT Hutama Karya (Persero)|website=www.hutamakarya.com|access-date=2020-03-05}}</ref>
 
<br />[[Berkas:Peta Jalan Tol Trans Sumatra.jpg|jmpl|453x453px|Peta Jalan Tol Trans Sumatra yang dikerjakan oleh Hutama Karya. Salah satu Proyek Strategis Nasional|al=]]
Baris 126:
* Jalan Tol Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang
* Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga
* Jalan tolTol Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim.<br />
 
==== Jalan Tol Trans Jawa ====
Baris 216:
=== Tahun 2016 ===
[[Berkas:Bendungan Titab Ularan.jpg|jmpl|528x528px|Bendungan Titab Ularan, di Buleleng, Bali, adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang selesai tahun 2016]]
Pada tahun 2016, terdapat 20 Proyek Strategis Nasional yang telah selesai, dengan nilai Rp 33,3 triliun. Proyek Strategis Nasional yang telah selesai terdiri atas 7 bandara, 1 jalan tol, 6 bendungan, 1 pelabuhan, 1 jalur pipa gas dan 4 PLBN.<ref name=":3">{{Cite web|url=https://kppip.go.id/sorotan-media/infografis/kemajuan-proyek-strategis-nasional-agustus-2019/|title=Kemajuan Proyek Strategis Nasional-Agustus 2019|last=|first=|date=|website=KPPIP|access-date=31 Agustus 2020}}</ref>
 
Ke-20 Proyek Strategis Nasional tersebut adalah [[Jalan Tol Gempol–Pandaan|Jalan Tol Gempol-Pandaan]], [[Jawa Timur]], sepanjang 13,61 km; tujuh bandar udara, yakni [[Bandar Udara Sentani|Bandara Sentani]] ([[Kota Jayapura|Jayapura]]), [[Bandar Udara Internasional Juwata]] ([[Kota Tarakan|Tarakan]]), [[Bandar Udara Fatmawati Soekarno|Bandar Udara Fatmawati-Soekarno]] ([[Bengkulu]]), [[Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie]] ([[Kota Palu|Palu]]), [[Bandar Udara Matahora]] ([[Kabupaten Wakatobi|Wakatobi]]), [[Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat|Labuan Bajo]] ([[Pulau Komodo]]) dan Terminal 3 Soekarno Hatta; Pelabuhan Terminal Peti Kemas 1, Kalibaru, DKI Jakarta; Pipa Gas Belawan-Sei Mengkei, Sumatera Utara; empat PLBN Entikong (Kalimantan Barat), Mota'ain, Motamassin (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua); enam bendungan, yakni Bendungan Paya Seunara (Sabang), Rajui (Pidie), Jatigede (Sumedang), Bajulmati (Banyuwangi), Nipah (Madura), Titab (Buleleng)<ref name=":4">{{Cite web|url=https://bisnis.tempo.co/read/889486/20-proyek-strategis-nasional-selesai-dibangun|title=20 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun|last=Priyanto|first=Wawan|date=2017-07-07|website=Tempo.co|language=id|access-date=2020-01-31}}</ref>
Baris 275:
 
=== Tahun 2019 ===
Pada tahun 2019, Proyek Strategis Nasional terdapat 30 Proyek Strategis Nasional yang telah selesai, dengan nilai Rp 165,3 triliun. Proyek Strategis Nasional yang telah selesai, terdiri atas 4 bandara, 4 bendungan, 9 jalan, 6 kawasan, 2 kereta api, 1 pelabuhan, 2 smelter dan 2 teknologi.<ref>{{Cite web|url=https://kppip.go.id/berita/kppip-laporkan-capaian-psn-hingga-desember-2019/|title=KPPIP Laporkan Capaian PSN Hingga Desember 2019|date=2019-12-27|website=KPPIP|language=id-ID|access-date=2020-01-31}}</ref>
 
Ke-30 Proyek Strategis Nasional tersebut adalah:
Baris 295:
Selain itu, beberapa kalangan dan ekonom mengkhawatirkan semakin membesarnya utang luar negeri badan usaha milik negara. Aliran uang kas para [[badan usaha milik negara]] (BUMN) yang mendapat penugasan untuk membangun infrastruktur diistilahkan oleh Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, sudah kuning dan sebagian sudah merah.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/kolom/d-4580827/dilema-bumn-membangun-infrastruktur|title=Dilema BUMN Membangun Infrastruktur|last=Pambagio|first=Agus|date=|website=Detiknews|language=id-ID|access-date=2020-03-09}}</ref> Menurut A Prasetyantoko, aspek manajemen risiko dari beberapa Proyek Strategis Nasional juga sedikit longgar, kurang kuatnya studi kelayakan seperti terlihat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan ''Light Rail Transit'' (LRT) yang masih menimbulkan permasalahan skema pendanaan meski proyeknya telah berjalan.<ref name=":14" />
 
Wakil Presiden [[Jusuf Kalla]] tercatat beberapa kali melontarkan kritikannya terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional, seperti [[LRT Jabodebek]], Kereta Api Trans Sulawesi, dan Bandara Udara Kertajati, [[Jawa Barat]]. [[Jusuf Kalla]] menilai, pembangunan [[LRT Jabodebek|Light Rail Train]] (LRT) Jabodebek ''elevated'' (struktur bangunan di atas) menimbulkan biaya yang mahal dan membuat jalan tol tidak bisa diperlebar lagi.<ref>{{Cite web|url=http://nasional.kontan.co.id/news/jk-kritik-pembangunan-lrt-10-kali-lebih-mahal|title=JK kritik pembangunan LRT, 10 kali lebih mahal|last=|first=|date=2019-01-22|website=Kontan.co.id|language=id|access-date=2020-03-10}}</ref> Hingga 2020, [[Lintas Rel Terpadu Palembang|LRT Palembang]] yang telah beroperasi, sejauh ini masih sepi dan hanya menjadi ajang coba-coba turis lokal, dinilai. Jusuf Kalla, menilai proyek tersebut telah membuat pemerintah daerah rugi, karena kurangnya kajian ekonomis dan teknis dari proyek tersebut.<ref>{{Cite web|url=https://www.merdeka.com/politik/sudah-dibangun-4-proyek-infrastruktur-dikritisi-wapres-jusuf-kalla.html|title=Sudah Dibangun, 4 Proyek Infrastruktur Dikritisi Wapres Jusuf Kalla|last=|first=|date=|website=Merdeka.com|language=id|access-date=2020-03-10}}</ref> Pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Manado hingga Makassar diperkirakan akan sepi mengangkut barang dan penumpang.<ref>{{Cite web|url=https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4395493/kritik-kereta-trans-sulawesi-jk-barang-apa-yang-mau-diangkut|title=Kritik Kereta Trans Sulawesi, JK: Barang Apa yang Mau Diangkut?|last=Antony|first=Noval Dhwinuari|date=|website=Detikfinance|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref> Bandara Udara Kertajati yang sudah dibangun dengan biaya Rp 2,6 triliun atas inisiatif Gubernur Jawa Barat, hingga kini juga masih sepi, karena letaknya yang serba nanggung, jauh dari Jakarta dan jauh dari Bandung (berjarak 100 kilometer dari kota Bandung).<ref>{{Cite web|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190409140657-4-65453/jk-kritik-lagi-proyek-infrastruktur-kini-bandara-kertajati|title=JK Kritik Lagi Proyek Infrastruktur, Kini Bandara Kertajati|last=Asmara|first=Chandra Gian|date=|website=CNBCIndonesia.com|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref>
 
Pengerjaan konstruksi beberapa Proyek Strategis Nasional juga mendapat sorotan terkait manajemen risiko proyek dan kehati-hatian menyusul adanya beberapa kali kejadian ambruknya konstruksi dari proyek, seperti [[Jalan Tol Depok–Antasari|Jalan Tol Depok-Antasari]] yang mengalami dua kali ambruk konstruksinya pada 2018 dan Oktober 2019.<ref>{{Cite web|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009160404-4-105653/tol-desari-proyek-prioritas-jokowi-yang-2-kali-ambruk|title=Tol Desari, Proyek Prioritas Jokowi yang 2 Kali Ambruk|last=Anwar|first=Muhammad Choirul|date=|website=CNBCIndonesia.com|language=id-ID|access-date=2020-03-09}}</ref> Dua crane seberat 70 ton dan 80 ton proyek Light Rail Transit (LRT) di [[Kota Palembang|Palembang]], [[Sumatra Selatan]], Agustus 2017, jatuh menimpa rumah warga, ambruknya jembatan tol penyeberangan orang proyek [[Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi]] pada September 2017, bekisting head proyek [[Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu|Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu]] ambruk, konstruksi [[Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo|Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo]] runtuh, dan lain sebagainya.<ref>{{Cite web|url=https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQyV1vN-runtuh-beruntun-proyek-infrastruktur|title=Runtuh Beruntun Proyek Infrastruktur|last=|first=|date=2018-02-20|website=Medcom.id|language=id|access-date=2020-03-09}}</ref>