Bandar Udara Internasional Kemayoran: Perbedaan revisi

(→‎Sejarah: Menambahkan informasi tentang sejarah bandara di Indonesia dari masa pemerintah Belanda.)
Setelah dihentikan kegiatan operasionalnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1985, untuk menghindarkan perebutan kewenangan antar instansi terhadap areal bekas bandar udara itu, berdasarkan peraturan itu, kekayaan negara yang merupakan sebagian modal Perum Angkasa Pura I ditarik kembali sebagai kekayaan negara.
 
Untuk pemanfaatan lebih lanjut, maka dibentuklah Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK) berdasarkan Keputusan Presiden RI no. 53 Tahun 1985 jo Keppres No. 73 tahun [[1999]]. Sebagai pelaksana, diunjuklah DP3KK yang melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan pihak swasta di Indonesia yang mulai tahun 2008 telah berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU) [[Www.setneg-ppkk.co.id|Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK)]]. Pembangunan dimulai pada [[1990-an]] dengan rumah susun sederhana pada tahun [[1988]] di bekas Apron bandar udara dengan nama jalan-jalan yang mengambil nama pesawat seperti Jl. Dakota. Kemudian pembangunan kondominium dan proyek kotabaru Kemayoran yang sempat menuai masalah. Juga sempat diselenggarakan proyek '''Menara Jakarta''' ('''Jakarta Tower''') dengan ketinggian 558 meter di depan gedung perkantoran PT Jakarta International Trade Fair Corporation. Namun rencana ini kandas karena badai [[Krisis finansial Asia 1997|Krisis Asia]] pada tahun [[1990]]. Bahkan ironisnya, pada saat krisis ekonomi tersebut, menara ini dijuluki masyarakat sebagai ''Menara Kesenjangan''.
 
Selain itu, di bekas Bandar Udara Kemayoran juga diselenggarakan Jakarta Fairground Kemayoran (JFK) yang dulu dikenal sebagai [[Pekan Raya Jakarta]] (PRJ) yang sebelumnya diselenggarakan di taman '''[[Monumen Nasional]]''' ('''[[Monas]]''') Jakarta yang diselenggarakan setiap hari ulang tahun [[DKI Jakarta]] setiap 22 Juni.
Pengguna anonim