Operasi Trikora: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
AK47sopmod (bicara | kontrib) |
k ←Suntingan AK47sopmod (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh AABot Tag: Pengembalian |
||
Baris 25:
Pada bulan Desember [[1950]], [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e [[Piagam PBB]]. Karena Indonesia mengklaim Irian Barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke [[Mahkamah Internasional]] untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Irian Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada [[1956]] dan tentara Papua pada [[1957]]. Sebagai kelanjutan, pada [[17 Agustus]] [[1956]] Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di [[Soasiu]] yang berada di Pulau [[Tidore]], dengan gubernur pertamanya, [[Zainal Abidin Syah]] yang dilantik pada tanggal [[23 September]] 1956.<br />
Pada tanggal [[6 Maret]] [[1959]], harian ''[[New York Times]]'' melaporkan penemuan [[emas]] oleh pemerintah Belanda di dekat [[laut Arafura]]. Pada tahun [[1960]], [[Freeport Sulphur]] menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang [[tembaga]] di [[Timika]], tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.
== Persiapan ==
=== Militer ===
Baris 130 ⟶ 125:
}}</ref> Lebih dari [[100 (angka)|100]] [[kapal perang]] dan 16.000 [[prajurit]] disiapkan dalam operasi tersebut.
== Akhir dari konflik ==
Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan [[New York]] pada tanggal [[15 Agustus]] 1962. Pemerintah [[Australia]] yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.<ref>{{cite web
|url = http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/frus/summaries/950306_FRUS_XXIII_1961-63.html
|title = 95/03/06 Foreign Relations, 1961-63, Vol XXIII, Southeast Asia
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = United States Department of State
|language = Inggris
}}</ref><ref>{{cite web
|url = ftp://ftp.halcyon.com/pub/FWDP/Oceania/jfkpapua.txt
|title = Surat John F. Kennedy
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = John F. Kennedy
|language = Inggris
|archiveurl = http://web.archive.org/web/20060926135903/http://www.cwis.org/fwdp/Oceania/jfkpapua.txt
|archivedate = 22 September 2007
}}</ref>
=== Persetujuan New York ===
Pada tanggal [[15 Agustus]] 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar [[PBB]] di [[New York]]. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh [[Soebandrio]], dan Belanda diwakili oleh [[Jan Herman van Roijen]] dan [[C.W.A. Schurmann]]. Isi dari Persetujuan [[New York]] adalah:
* Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority ([[UNTEA]]), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
* Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
* Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
* UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.
* Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Irian Barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui
*# musyawarah dengan perwakilan penduduk Irian Barat
*# penetapan tanggal penentuan pendapat
*# perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk
*#* tetap bergabung dengan Indonesia; atau
*#* memisahkan diri dari Indonesia
*# hak semua penduduk [[dewasa]], [[laki-laki]] dan [[perempuan]], untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional
* Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun [[1969]].
Pada tanggal [[1 Mei]] [[1963]], UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Ibu kota [[Hollandia]] dinamai [[Kota Baru]], dan pada [[5 September]] 1963, Irian Barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan [[OPM|Organisasi Papua Merdeka (OPM)]] pada [[1965]]. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pengeboman udara. Menurut [[Amnesty International]], lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.
=== Penentuan Pendapat Rakyat ===
Pada tahun 1969, diselenggarakan [[Penentuan Pendapat Rakyat]] (Pepera) yang diatur oleh Jenderal [[Sarwo Edhi Wibowo]]. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.<ref>{{cite web
|url = http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB128/
|title = Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice"
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = The National Security Archive
|language = Inggris
}}</ref><ref>{{cite web
|url = http://www.freewestpapua.org/docs/saltford.htm
|title = UNTEA and UNRWI: United Nations Involvement in West New Guinea During the 1960’s
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = Saltford, John Francis
|language = Inggris
|quote = Indonesia's final preparation for the assembly meetings have been described by several people, including assembly members. They allege that members were isolated beforehand in camps for several weeks. Forbidden to contact friends and relatives and often under armed guard, they were then subjected to a series of threats and bribes by the authorities to do exactly as they were told.
}}</ref><br />
Pepera ini disaksikan oleh dua utusan [[PBB]], tetapi mereka meninggalkan [[Papua]] setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.<ref>{{cite web
|url = http://tapol.gn.apc.org/reports/droogleverengsum.htm
|title = Act of Free Choice: The Papuans of Western New Guinea and the limitations of the right to self determination
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = The Indonesia Human Rights Campaign
|language = Inggris
}}</ref> Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, tetapi keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis [[Uni Soviet]], mendukung hasil ini, dan Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama [[Irian Jaya]].
=== Setelah penggabungan ===
[[Berkas:Irian Barat Statue.JPG|jmpl|ka|200px|Patung di [[Jakarta]] untuk merayakan "pembebasan" Papua barat.]]
Setelah Irian Barat
# Irian Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak [[17 Agustus]] [[1945]] namun masih dipegang oleh Belanda
# Belanda berjanji menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dalam [[Konferensi Meja Bundar]]
# penggabungan Irian Barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
# penggabungan Irian Barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.
Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.<ref name="Sibero" /><ref name="Pusjarah" /><br />
Setelah Jenderal Soeharto menjadi Presiden Indonesia, [[Freeport Sulphur]] adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun [[1981]] (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun [[1972]]), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun [[1991]] sampai tahun 2041. Setelah pembukaan [[tambang Grasberg]] pada tahun [[1988]], tambang ini menjadi tambang [[emas]] terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan [[Organisasi Papua Merdeka]] memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran [[Hak Asasi Manusia]] yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari [[Eropa]] dan Indonesia pada tahun [[1996]]. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.<br />
Pada tahun [[1980-an]], Indonesia memulai gerakan [[transmigrasi]], di mana puluhan ribu orang dari pulau [[Jawa]] dan [[Sumatra]] dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat.<ref>{{cite web
|url = http://www.newint.org/issue305/control.html
|title = Golden Promises: Indonesian migrants find themselves pawns in a war for control of West Papua
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = Andrew Kilvert
|language = Inggris
}}</ref><ref>{{cite web
|url = http://dte.gn.apc.org/ctrans.htm
|title = Indonesia's Transmigration Programme - An Update
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = M.Adriana Sri Adhiati & Armin Bobsien (ed.)
|language = Inggris
}}</ref><ref>{{cite web
|url = http://wbln0018.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/4e0750259652bf5885256808006a000d/4b8b0e01445d8351852567f5005d87b8?
|title = Transmigration in Indonesia
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = The World Bank
|language = Inggris
}}</ref>
Pada tahun [[2000]], presiden [[Abdurrahman Wahid]] memberi [[otonomi]] khusus kepada provinsi [[Papua]] untuk meredam usaha [[separatis]]. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: [[Papua]] dan [[Irian Jaya Barat]] (sekarang [[Papua Barat]]) melalui instruksi Presiden [[Megawati Soekarnoputri]] pada tahun [[2001]].
== Lihat juga ==
Baris 194 ⟶ 243:
[[Kategori:Indonesia dalam tahun 1962]]
[[Kategori:Operasi Militer]]
|