|
Pada bulan Desember [[1950]], [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e [[Piagam PBB]]. Karena Indonesia mengklaim Irian Barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke [[Mahkamah Internasional]] untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Irian Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada [[1956]] dan tentara Papua pada [[1957]]. Sebagai kelanjutan, pada [[17 Agustus]] [[1956]] Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di [[Soasiu]] yang berada di Pulau [[Tidore]], dengan gubernur pertamanya, [[Zainal Abidin Syah]] yang dilantik pada tanggal [[23 September]] 1956.<br />
Pada tanggal [[6 Maret]] [[1959]], harian ''[[New York Times]]'' melaporkan penemuan [[emas]] oleh pemerintah Belanda di dekat [[laut Arafura]]. Pada tahun [[1960]], [[Freeport Sulphur]] menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang [[tembaga]] di [[Timika]], tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.
'''Tanggal 17 Agustus 1960''', Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan '''pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda'''. Pada bulan Agustus 1960 Pemerintah Belanda mengirimkan sebuah kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat melalui Jepang serta meningkatkan kekuatan Angkatan Udara dan Angkatan Daratnya. Reaksi atas sikap Belanda ini Pemerintah Indonesia memulangkan semua warga negara belanda yang bekerja di Indonesia dan pembetukan Front Pembebasan Irian Barat dengan mempersiapkan kekuatan Angkatan Bersenjata Indonesia.
Bulan '''April 1961''' '''Belanda membentuk Dewan Papua''' yang kemudian akan menyelenggarakan Penentuan Nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Kemudian Belanda menyerahkan masalah Irian Barat kepada PBB serta meminta agar PBB dalam jangka 16 tahun memerdekakan daerah tersebut dengan mendirikan Negara Papua dan Belanda akan memberi '''bantuan biaya US $30 juta tiap tahun'''. '''Tanpa menanti persetujuan dari PBB''', '''Belanda kemudian mendirikan Negara Boneka Papua dengan lagu Bendera Papua.'''
== Persiapan ==
=== Militer ===
}}</ref> Lebih dari [[100 (angka)|100]] [[kapal perang]] dan 16.000 [[prajurit]] disiapkan dalam operasi tersebut.
== Akhir dari konflik ==
Keberhasilan TRIKORA adalah berkat kerjasama antara perjuangan militer dan deplomasi. Pihak Belanda bersedia menerima baik usul-usul Rencana Bunker setelah pasukan ABRI berhasil melakukan infiltrasi dari laut dan udara dalam taraf pertama operasi. Dugaan Belanda meleset karena penerbang-penerbang RI cukup mahir dan berani menembus tabir radar pihak Belanda di tengah malam buta.
Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan [[New York]] pada tanggal [[15 Agustus]] 1962. Pemerintah [[Australia]] yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.<ref>{{cite web
|url = http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/frus/summaries/950306_FRUS_XXIII_1961-63.html
Bahkan pasukan RI, payung RI tidak hanya diterjunkan di malam hari gelap, di hutan lebat, dan daerah rawa-rawa, melaikan juga mampu melawan keganasan alam dengan semangat tempur yang tinggi. Akhirnya kota Teminabuan dapat direbut oleh pasukan RI, sehingga Belanda menyadari perlawanan mereka sia-sia dan mau menandatangani Persetujuan New York.
|title = 95/03/06 Foreign Relations, 1961-63, Vol XXIII, Southeast Asia
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = United States Department of State
|language = Inggris
}}</ref><ref>{{cite web
|url = ftp://ftp.halcyon.com/pub/FWDP/Oceania/jfkpapua.txt
|title = Surat John F. Kennedy
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = John F. Kennedy
|language = Inggris
|archiveurl = http://web.archive.org/web/20060926135903/http://www.cwis.org/fwdp/Oceania/jfkpapua.txt
|archivedate = 22 September 2007
}}</ref>
=== Persetujuan New York ===
Konflik Indonesia - Belanda mengenai pembebasan Irian Barat adalah salah satu konflik yang menyita pandangan dunia. Hingga akhirnya Amerika turun tangan dan mengusulkan suatu perjanjian yang disebut Persetujuan New York. Persetujuan New York adalah bantuan dari Amerika untuk mendesak Belanda melepaskan Irian Barat kepada Indonesia. Persetujuan ini ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 oleh Menteri Luar Negeri Subandrio mewakili RI dan Van Royen, Schuumann mewakili Belanda. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Ellsworth Bunker, di markas PBB.
Pada tanggal [[15 Agustus]] 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar [[PBB]] di [[New York]]. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh [[Soebandrio]], dan Belanda diwakili oleh [[Jan Herman van Roijen]] dan [[C.W.A. Schurmann]]. Isi dari Persetujuan [[New York]] adalah:
* Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority ([[UNTEA]]), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
====== Isi Persetujuan New York sebagai berikut. ======
* Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
* Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
# Penghentian permusuhan Indonesia-Belanda.
* UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.
# Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962. Penguasa/Pemerintah Sementara PBB United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak itu bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera PBB.
* Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Irian Barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui
# UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat keamanan, bersama-sama dengan alat keamanan putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
*# musyawarah dengan perwakilan penduduk Irian Barat
# Pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi berstatus di bawah kekuasaan UNTEA.
*# penetapan tanggal penentuan pendapat
# Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan bagi pasukan yang belum pulang ditempatkan di bawah pengawasan PBB dan tidak boleh dipakai untuk operasi-opersai militer.
*# perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk
# Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas
*#* tetap bergabung dengan Indonesia; atau
# bebas.
*#* memisahkan diri dari Indonesia
# Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
*# hak semua penduduk [[dewasa]], [[laki-laki]] dan [[perempuan]], untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional
# Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda harus selesai sebelum tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya hari itu juga Pemerintah RI resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA.
* Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun [[1969]].
# Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Raykat (PEPERA).
Pada tanggal [[1 Mei]] [[1963]], UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Ibu kota [[Hollandia]] dinamai [[Kota Baru]], dan pada [[5 September]] 1963, Irian Barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan [[OPM|Organisasi Papua Merdeka (OPM)]] pada [[1965]]. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pengeboman udara. Menurut [[Amnesty International]], lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.
=== Penentuan Pendapat Rakyat ===
Berdasarkan isi dari Persetujuan New York pada tahun 1962 antara Indonesia-Belanda mengenai penyerahan kekuasaaan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia maka diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain :
Pada tahun 1969, diselenggarakan [[Penentuan Pendapat Rakyat]] (Pepera) yang diatur oleh Jenderal [[Sarwo Edhi Wibowo]]. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.<ref>{{cite web
|url = http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB128/
# Tahap Pertama, dimulai tanggal 24 Maret 1969 yang berupa konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura yang dahulunya Sukarnopura, tentang bagaimana tata cara penyelenggaraaan PEPERA.
|title = Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice"
# Tahap Kedua, pemilihan anggota Dewan Musyawarah PEPERA yang berakhir pada bulan Juni tahun 1969 dengan dipilihnya anggota berjumlah 1.026 dari 8 kabupaten yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.
|accessdaymonth= 20 September
# Tahap Ketiga, PEPERA dilakukan di tiap-tiap kabupaten mulai dari 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasilnya adalah Dewan Musyawarah PEPERA dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
|accessyear= 2007
|author = The National Security Archive
Dalam pelaksanaan PEPERA pada tiap tahapnya disaksikan oleh utusan Sekjern PBB Ortis Sanz. Sidang Dewa Musyawarah PEPERA dihadiri pula oleh beberapa duta besar asing di Jakarta antara lain Duta Besar Belanda dan Australia. Setelah PEPERA selesai, hasilnya dibawa ke New York oleh Ortis Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa ke 24 bulan November tahun 1969. Dalam sidang tersebut PBB menyetujui resolusi Belanda, Malaysia, Muanthai, Belgia, Luxemburg serta Indonesia. Sidang Umum PBB menerima hasil PEPERA maka Irian Barat menjadi wilayah RI sebagai propinsi ke-26.
|language = Inggris
}}</ref><ref>{{cite web
|url = http://www.freewestpapua.org/docs/saltford.htm
|title = UNTEA and UNRWI: United Nations Involvement in West New Guinea During the 1960’s
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = Saltford, John Francis
|language = Inggris
|quote = Indonesia's final preparation for the assembly meetings have been described by several people, including assembly members. They allege that members were isolated beforehand in camps for several weeks. Forbidden to contact friends and relatives and often under armed guard, they were then subjected to a series of threats and bribes by the authorities to do exactly as they were told.
}}</ref><br />
Pepera ini disaksikan oleh dua utusan [[PBB]], tetapi mereka meninggalkan [[Papua]] setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.<ref>{{cite web
|url = http://tapol.gn.apc.org/reports/droogleverengsum.htm
|title = Act of Free Choice: The Papuans of Western New Guinea and the limitations of the right to self determination
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = The Indonesia Human Rights Campaign
|language = Inggris
}}</ref> Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, tetapi keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis [[Uni Soviet]], mendukung hasil ini, dan Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama [[Irian Jaya]].
=== Setelah penggabungan ===
[[Berkas:Irian Barat Statue.JPG|jmpl|ka|200px|Patung di [[Jakarta]] untuk merayakan "pembebasan" Papua barat.]]
Setelah Irian Barat digabungkankembali denganke Indonesiapangkuan sebagaiIbu Pertiwi maka namanya diganti menjadi Irian Jaya, Indonesiaselanjutnya mengambilpemerintah melakukan usaha memajukan kesejahteraan rakyat Irian, posisiantara sebagailain berikut:
# Irian Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak [[17 Agustus]] [[1945]] namun masih dipegang oleh Belanda
# Dalam bidang pendidikan, dengan mengirimkan guru-guru.
# Belanda berjanji menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dalam [[Konferensi Meja Bundar]]
# Dalam bidang sosial, mengakhiri cara hidup rakyat Irian Barat yang terlalu sederhana dengan menyelenggarakan operasi busana.
# penggabungan Irian Barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
# Mendirikan Universitas/IKIP Cendrawasih di Jayapura.
# penggabungan Irian Barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.
# Membangun industri dan pertambangan, Pertamina dan pertambangan tembaga (Tembagapura).
Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.<ref name="Sibero" /><ref name="Pusjarah" /><br />
Setelah Jenderal Soeharto menjadi Presiden Indonesia, [[Freeport Sulphur]] adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun [[1981]] (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun [[1972]]), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun [[1991]] sampai tahun 2041. Setelah pembukaan [[tambang Grasberg]] pada tahun [[1988]], tambang ini menjadi tambang [[emas]] terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan [[Organisasi Papua Merdeka]] memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran [[Hak Asasi Manusia]] yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari [[Eropa]] dan Indonesia pada tahun [[1996]]. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.<br />
Pada tahun [[1980-an]], Indonesia memulai gerakan [[transmigrasi]], di mana puluhan ribu orang dari pulau [[Jawa]] dan [[Sumatra]] dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat.<ref>{{cite web
|url = http://www.newint.org/issue305/control.html
|title = Golden Promises: Indonesian migrants find themselves pawns in a war for control of West Papua
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = Andrew Kilvert
|language = Inggris
}}</ref><ref>{{cite web
|url = http://dte.gn.apc.org/ctrans.htm
|title = Indonesia's Transmigration Programme - An Update
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = M.Adriana Sri Adhiati & Armin Bobsien (ed.)
|language = Inggris
}}</ref><ref>{{cite web
|url = http://wbln0018.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/4e0750259652bf5885256808006a000d/4b8b0e01445d8351852567f5005d87b8?
|title = Transmigration in Indonesia
|accessdaymonth= 20 September
|accessyear= 2007
|author = The World Bank
|language = Inggris
}}</ref>
Pada tahun [[2000]], presiden [[Abdurrahman Wahid]] memberi [[otonomi]] khusus kepada provinsi [[Papua]] untuk meredam usaha [[separatis]]. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: [[Papua]] dan [[Irian Jaya Barat]] (sekarang [[Papua Barat]]) melalui instruksi Presiden [[Megawati Soekarnoputri]] pada tahun [[2001]].
== Lihat juga ==
[[Kategori:Indonesia dalam tahun 1962]]
[[Kategori:Operasi Militer]]
__INDEKS__
__PRANALABAGIANBARU__
| 