'''Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M.''' ({{lahirmati|[[Tanjung, Tabalong]], [[Kalimantan Selatan]]|8|6|1970}}) adalah wakil ketua [[Dewan Perwakilan Daerah|DPD]]. Sebelumnya ia menjabat wakil ketua [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|MPR]] periode 2014-2019, pernah menjabat sebagai [[daftar Bupati Kutai Timur|Bupati Kutai Timur]] ke-2 pada periode tahun [[2003]] hingga [[2006]]. Di tahun 2009-2014 ia menjabat sebagai anggota komisi VII [[Dewan Perwakilan Rakyat]] pada periode [[2009]]–[[2014]] dari [[Partai Golkar]].
Mahyudin memiliki darah [[Bugis]] dari ayahnya, H.Mansur Mante dan darah [[Banjar]] dari ibunya, Hj.Mardiah. Ia disebut-sebut sebagai pandawa lima dalam internal DPP Partai Golkar. Sebagai kader yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat, Mahyudin sejauh ini ingin fokus bekerja di parlemen. Ia belum berminat melirik kursi gubernur atau wakil gubernur Kalimantan Timur pada Pilgub Kaltim 2013. Mahyudin menyebutkan, pada prinsipnya dirinya hingga kini belum pernah mengajukan diri sebagai cagub atau cawagub dari Partai Golkar walaupun sejumlah tokoh dan kader di DPD Partai Golkar Kaltim sempat memintanya maju dalam bursa calon cagub atau cawagub.
Mahyudin menegaskan, persoalannya sekarang bukanlah tertarik atau tidak duduk di kursi gubernur, melainkan Partai Golkar ingin juga kadernya menjadi orang nomor satu di Kaltim, dan tentu dalam penentuan ini tak bisa memilih sembarangan kandidat.
Sebagai wakil rakyat dia menilai kesejahteraan rakyat adalah niat mulia fraksi kami sehingga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur pro rakyat. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan dan sekolah, jauh lebih baik daripada program bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak mendidik rakyat.
Legislator dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyatakan, pemerintah harus meningkatkan ketersediaan infrastruktur masyarakat. Saat ini, tutur dia, ketersediaan infrastruktur di daerah masih sangat minim. Karena itu, untuk pemerataan pembangunan perlu dialokasikan anggaran infrastruktur yang pro rakyat. Menurut dia, dengan percepatan belanja negara untuk infrastruktur maka dapat meningkatkan penyerapan APBN. Hal ini melihat dari rendahnya penyerapan belanja pada tahun anggaran lalu.
