Pengecualian hukum di Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Penambahan subbab, sub-subbab mengenai negara dan jenis pengecualian (Irlandia) |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
'''Pengecualian hukum di Uni Eropa''' adalah pilihan suatu negara untuk menolak berpartisipasi dalam peraturan atau suatu bagian dari peraturan yang dibuat oleh [[Uni Eropa]]<ref>{{Cite journal|last=Sion|first=Maya|year=2004|title= The Politics of Opt-Out in the European Union: Voluntary or Involuntary Defection?|url=https://www.iwm.at/wp-content/uploads/jc-16-07.pdf|journal=IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences|volume=XVI|issue=7|pages=|doi=}}</ref>. [[Uni Eropa]] sebagai suatu organisasi antar negara-negara di Eropa mengeluarkan beberapa aturan menyangkut keuangan, diplomasi, dan pertahanan negara. Pengecualian hukum dapat terjadi apabila beberapa anggota bersepakat untuk membentuk atau mengembangkan aturan atau traktat tertentu, namun terdapat penolakan dari anggota lain. Penolakan ini dapat diajukan pada saat kongres antarpemerintahan. Penolakan dapat terjadi akibat anggota keberatan terhadap perubahan yang menyangkut kepentingan anggota, baik sebagai negara maupun sebagai bagian dari Uni Eropa. Pengecualian berdasarkan alasannya terbagi menjadi tiga, yakni: alasan politis, alasan institusional, dan alasan hukum. Hal ini berlangsung selama traktat atau aturan tersebut berlaku dan dapat dibatalkan pada waktu yang tidak ditentukan. Terdapat empat dari duapuluh delapan negara yang menjalankan hal ini, yakni: Irlandia, Denmark, dan Polandia▼
▲Voluntary or Involuntary Defection?|url=https://www.iwm.at/wp-content/uploads/jc-16-07.pdf|journal=IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences|volume=XVI|issue=7|pages=|doi=}}</ref>. [[Uni Eropa]] sebagai suatu organisasi antar negara-negara di Eropa mengeluarkan beberapa aturan menyangkut keuangan, diplomasi, dan pertahanan negara. Pengecualian hukum dapat terjadi apabila beberapa anggota bersepakat untuk membentuk atau mengembangkan aturan atau traktat tertentu, namun terdapat penolakan dari anggota lain. Penolakan ini dapat diajukan pada saat kongres antarpemerintahan. Penolakan dapat terjadi akibat anggota keberatan terhadap perubahan yang menyangkut kepentingan anggota, baik sebagai negara maupun sebagai bagian dari Uni Eropa. Pengecualian berdasarkan alasannya terbagi menjadi tiga, yakni: alasan politis, alasan institusional, dan alasan hukum. Hal ini berlangsung selama traktat atau aturan tersebut berlaku dan dapat dibatalkan pada waktu yang tidak ditentukan. Terdapat empat dari duapuluh delapan negara yang menjalankan hal ini, yakni: Irlandia, Denmark, dan Polandia
== Negara dan Pengecualian Hukum ==
Baris 18 ⟶ 16:
=== Denmark ===
Negara ini memiliki dua pengecualian hukum, yakni [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa]] dan ''Common Security and Defense Policy.'' Kedua perjanjian ini tidak mengikut sertakan Denmark akibat adanya Perjanjian Edinburgh yang menyatakan bahwa terdapat empat pengecualian yang diterima Denmark sebagai anggota Uni Eropa terhadap [[Perjanjian Maastricht]]<ref>{{Cite web|url=http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/text-of-the-edinburgh-agreement-8212225.html|title=Text of the 'Edinburgh Agreement'|date=2012-10-15|website=The Independent|language=en|access-date=2020-01-22}}</ref>.
=== Polandia ===
Negara ini melakukan pengecualian pertamanya untuk [[Piagam Hak Asasi Uni Eropa]] bersama dengan [[Britania Raya]]. Pengecualian tidak sepenuhnya berlaku, seperti yang dilakukan juga oleh negara pengaju pertama tersebut. Negara ini memilih untuk tidak mendukung sepenuhnya piagam ini akibat liberalisme yang dijunjung untuk isu-isu moral yang tidak selaras dengan nilai-nilai di negara tersebut<ref>{{Cite web|url=https://euobserver.com/institutional/24723|title=Poland to join UK in EU rights charter opt-out|website=EUobserver|language=en|access-date=2020-01-22}}</ref>.
== Referensi ==
| |||