Pengecualian hukum di Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
Penambahan subbab, sub-subbab mengenai negara dan jenis pengecualian |
||
Baris 1:
'''Pengecualian hukum di Uni Eropa''' adalah pilihan suatu negara untuk menolak berpartisipasi dalam peraturan atau suatu bagian dari peraturan yang dibuat oleh [[Uni Eropa
in the European Union:
Voluntary or Involuntary Defection?|url=https://www.iwm.at/wp-content/uploads/jc-16-07.pdf|journal=IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences|volume=XVI|issue=7|pages=|doi=}}</ref>. [[Uni Eropa]] sebagai suatu organisasi antar negara-negara di Eropa mengeluarkan beberapa aturan menyangkut keuangan, diplomasi, dan pertahanan negara. Pengecualian hukum dapat terjadi apabila beberapa anggota bersepakat untuk membentuk atau mengembangkan aturan atau traktat tertentu, namun terdapat penolakan dari anggota lain. Penolakan ini dapat diajukan pada saat kongres antarpemerintahan. Penolakan dapat terjadi akibat anggota keberatan terhadap perubahan yang menyangkut kepentingan anggota, baik sebagai negara maupun sebagai bagian dari Uni Eropa. Pengecualian berdasarkan alasannya terbagi menjadi tiga, yakni: alasan politis, alasan institusional, dan alasan hukum. Hal ini berlangsung selama traktat atau aturan tersebut berlaku dan dapat dibatalkan pada waktu yang tidak ditentukan. Terdapat empat dari duapuluh delapan negara yang menjalankan hal ini, yakni: Irlandia, Denmark, dan Polandia
== Negara dan Pengecualian Hukum ==
{{sedang ditulis}}▼
=== Britania Raya ===
[[Britania Raya]] masuk sebagai anggota Uni Eropa sebagai anggota ketujuh setelah pembentukan organisasi tersebut dan menjadi negara pertama yang melakukan pengecualian hukum<ref name=":0">{{Cite news|title=Why has Britain opted out of the European Union?|url=https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/why-has-britain-opted-out-of-the-european-union/articleshow/52896048.cms|newspaper=The Economic Times|date=2016-06-24|access-date=2020-01-20|first=Aashika|last=Jain}}</ref> (hingga pengambilan keputusan tanggal 31 Januari 2020). Setidaknya terdapat lima hukum yang tidak mengikutsertakan Britania Raya, yakni: [[Perjanjian Schengen]], [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa]], [[Piagam Hak Asasi Uni Eropa]], dan ''Social Chapter''. Pengecualian pada [[Perjanjian Schengen]] terjadi akibat negara ini memilih untuk tidak ikut menandatangani perjanjian. Negara ini memilih untuk tetap menjaga batas negaranya, berkebalikan dengan isi perjanjian yang secara umum menghapus batas-batas negara anggota organisasi dengan dihilangkannya pengecekan berkas<ref>{{Cite news|title=Schengen: EU free movement deal explained|url=https://www.bbc.com/news/world-europe-13194723|date=2016-04-24|access-date=2020-01-20|language=en-GB}}</ref>. Britania Raya mengkritik perjanjian ini dengan anggapan bahwa penghapusan ini akan mempermudah pergerakan kriminal antarnegara<ref>{{Cite web|url=https://ukandeu.ac.uk/the-uk-and-the-schengen-system/|title=The UK and the Schengen system|date=2015-12-03|website=UK in a changing Europe|language=en-GB|access-date=2020-01-20}}</ref>. Pilihan untuk tidak menandatangi juga dilakukan oleh Irlandia. Pada perjanjian ini, terdapat beberapa pengecualian yang dapat mengikutsertakan Britania Raya, seperti: ''Schengen information System''<ref name=":0" />.
Pada [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa]], Britania Raya menyatakan untuk tetap menggunakan mata uang mereka sendiri dan tidak bergabung dalam persatuan tersebut. Sebelum menyatakan untuk tidak bergabung, negara ini memberikan lima capaian uji ekonomi, antara lain: penyatuan bisnis antara Britania Raya dan Uni Eropa, fleksibilitas, investasi, industri finansial, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi<ref>{{Cite web|url=http://publications.europa.eu/resource/cellar/b2878f0a-ec3b-451d-a90c-1345c0089462.0002.02/DOC_2|title=United Kingdom: EMU opt-out clause|website=publications.europa.eu|access-date=2020-01-20}}</ref>. Berdasarkan kelima capaian tersebut, Menteri Keuangan [[Gordon Brown]] yang menjabat pada masa itu menyatakan bahwa penyatuan bisnis yang terjadi tidak menunjukkan keberlanjutan yang berarti dan fleksibilitas yang ada cukup untuk menahan organisasi dalam masa sulit<ref>{{Cite web|url=https://www.irishtimes.com/business/chancellor-to-issue-statement-on-emu-1.119511|title=Chancellor to issue statement on EMU|website=The Irish Times|language=en|access-date=2020-01-20}}</ref>. Selain itu, negara ini menyatakan bahwa penggantian mata uang bukan prioritas utama negara pada saat perjanjian ini dibicarakan. Hal ini membuat Britania Raya gagal mencapai persetujuan bersama [[Uni Eropa]] dalam persatuan tersebut.
[[Piagam Hak Asasi Uni Eropa]] memiliki kekuatan yang mengatur seluruh hukum yang berhubungan dengan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi suatu negara yang menandatanganinya. Nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar antara lain: martabat ''(dignity)'', kebebasan ''(freedom)'', persamaan ''(equality)'', solidaritas ''(solidarity)'', masyakarat ''(citizen)'', hak ''(rights)'', keadilan (''justice)'', dan ketetapan umum (''general provisions''). Oleh karena itu, nilai-nilai yang terdapat dalam piagam harus diterjemahkan dan diadaptasikan pada aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Piagam ini bersifat mengikat dan diawasi oleh ''European Parliament's Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs of the European Parliament''. [[Britania Raya]] menyatakan bahwa hal ini berarti terdapat aturan yang dibuat oleh negara yang dapat dibatalkan atas alasan tidak memenuhi piagam<ref name=":1">{{Cite web|url=https://brexitcentral.com/eus-charter-fundamental-rights-must-not-transposed-uk-law/|title=Why the EU’s Charter of Fundamental Rights must not be transposed into UK law|date=2017-11-19|website=BrexitCentral|language=en-GB|access-date=2020-01-20}}</ref>. Atas dasar ini negara tersebut menyatakan untuk tidak mendukung piagam tersebut dan melakukan pengecualian hukum dengan dasar ''Protocol 30'' dalam [[Perjanjian Lisboa (2007)]]<ref name=":0" /><ref name=":1" />.
▲<br /> {{sedang ditulis}}
== Referensi ==
| |||