Bambang Kusriyanto: Perbedaan revisi

189 bita ditambahkan ,  3 bulan yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
Ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang (2004-2009), ia menyatakan menolak hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang pada 31 Juli 2005. Mereka berdalih, KPUD Kabupaten Semarang telah melanggar hukum. Menurutnya bersama pimpinan DPRD lainnya, KPUD Kabupaten Semarang telah berpihak pada pasangan Bambang Guritno-Siti Ambar Fathonah yang dicalonkan oleh [[Partai Kebangkitan Bangsa]] dan [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia]]. Indikasinya, KPUD meloloskan Siti Ambar Fathonah meski keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh Pesantren Pabelan, Magelang dipertanyakan. KPUD juga disebutkan mengundur jadwal tahapan pemilihan seperti penetapan pasangan calon yang lolos administrasi yang seharusnya 30 Juni 2005 menjadi 1 Juli 2005 serta pengambilan nomor urut pasangan calon dari semula 1 Juli 2005 menjadi 4 Juli 2005.<ref>{{Cite web|url=https://nasional.tempo.co/read/64878/anggota-dprd-semarang-tolak-hasil-pemilihan-bupati|title=Anggota DPRD Semarang Tolak Hasil Pemilihan Bupati|date=2005-08-05|website=Tempo|language=en|access-date=2019-10-02}}</ref>
 
==== Ketua DPRD Kabupaten Semarang (2009-2019) ====
Ketika terpilih kembali pada periode 2009-2014, ia sempat mengembalikan mobil dinas DPRD Kabupaten Semarang sebelum menerima kembali dari DPRD Kabupaten Semarang dengan alasan ia terpilih kembali sebagai anggota dewan sekaligus pimpinan sementara.<ref>{{Cite web|url=https://www.antaranews.com/berita/151567/baru-5-dari-17-mobil-dinas-anggota-dprd-dikembalikan|title=Baru 5 dari 17 Mobil Dinas Anggota DPRD Dikembalikan|last=antaranews.com|date=2009-08-20|website=Antara News|access-date=2019-10-02}}</ref>
 
==== KetuaPeriode DPRD Kabupaten Semarang (20092014-2019) ====
Ia pernah menghadiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dugaan pelanggaran kampanye PDIP pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014|Pemilihan umum Legislatif tahun 2014]].<ref name=":2">{{Cite web|url=https://antikorupsijateng.wordpress.com/2014/04/05/dugaan-pelanggaran-kampanye-pdip-bambang-kribo-diperiksa-sebagai-saksi/|title=Dugaan Pelanggaran Kampanye PDIP: Bambang Kribo Diperiksa Sebagai Saksi|date=2014-04-05|website=KP2KKN JAWA TENGAH|language=id-ID|access-date=2019-10-02}}</ref> Pelanggaran kampanye tersebut berupa dugaan kegiatan ''money politics''.<ref name=":2" />
 
 
===== Rekomendasi di Kabupaten Semarang =====
Ia pernah memberikan lima rekomendasi yang berkaitan dengan efektifitas penggunaan sejumlah kantor OPD dan persiapan rekrutmen dan verifikasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diantaranya penggunakanpenggunaan kantor OPD dan meminta agar Kantor Dinas Lingkungan Hidup tidak dipindah tempatkan karena ada bangunan spesifik seperti [[Instalasi pengolahan air limbah|IPAL]] dan laboratorium di dalam gedung tersebut. Ia beralasanjuga menambahkan argumen bahwa “Alternatif yang bisa dilakukan adalah membuat garasi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah yang saat ini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup,”<ref>{{Cite web|url=https://jatengpos.co.id/anggaran-gaji-dewan-kabupaten-semarang-naik-jadi-rp-22-miliar/|title=Anggaran Gaji Dewan Kabupaten Semarang Naik Jadi Rp 22 Miliar|last=Wijaya|first=Rendra|date=2017-11-28|website=Jateng Pos|language=id-ID|access-date=2019-10-02}}</ref>
 
===== Penanganan Konflik Kampung Rawa Ambarawa =====
Selain itu, pada tahun 2018, ia pernah menerima paguyuban nelayan dan petani Wisata Kampung Rawa Ambarawa yang meminta supaya tempat wisata tersebut dibuka kembali. Terkait hal ini, ia berpendapat bahwa kejadian yang dialami pekerja Kampung Rawa Ambarawa merupakan kesalahan yang terjadi sejak dahulu ketika lahan tersebut dijadikan tempat wisata yang permanen. Seharusnya diperbolehkan jika bangunan yang didirikan mengapung. “Sekarang sudah terlanjur melanggar Perda dan Undang-undang. Tidak ada pilihan selain harus ditutup. Saya tidak bisa mengizinkan buka, karena ini sudah menjadi keputusan Pansus DPRD jadi sudah menjadi kesepakatan anggota dewan".<ref name=":3">{{Cite web|url=https://jatengpos.co.id/paguyuban-nelayan-dan-petani-kampung-rawa-geruduk-dprd/|title=Paguyuban Nelayan dan Petani Kampung Rawa Geruduk DPRD|last=lekik|date=2018-04-23|website=Jateng Pos|language=id-ID|access-date=2019-10-02}}</ref>
 
Solusi sementara untuk menyelesaikan status Kampung Rawa ini adalah mengundang seluruh pihak terkait untuk mendiskusikan jalan keluar. Instansi pemerintahan terkait antara lain Dinas Perizinan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pariwisata, Bapermasdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Selain itu, DPRD juga meminta penyandang dana pada awal pendirian Kampung Rawa agar hadir antara lain Koperasi Intidana, [[Bank Negara Indonesia|BNI 46]] dan BPR Artha Prima. “Silahkan nanti pekerja mengirim perwakilannya untuk mengikuti rapat bersama. Kami juga meminta Managemen Kampung Rawa dan [[Bejalen, Ambarawa, Semarang|Kepala Desa Bejalen]] harus hadir agar permasalahan ini segera ada jalan keluar". Menurutnya, rencana pertemuan rencanaselanjutnya akan diadakan pada tanggal 2 Mei 2018 saat rapat pembahasan dengan Komisi B dan Komisi A. Untuk itu, ia juga meminta agar pekerja menyiapkan perwakilan yang nanti dapat menyampaikan keinginan bersama.<ref name=":3" />
 
===== Kejanggalan Pembangunan RSUD Ungaran =====
Ia juga pernah menyurati [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)]] untuk mengecek kelayakan kondisi RSUD Ungaran yang menurutnya banyak ditemukan kejanggalan padahal pembangunan RSUD Ungaran tahap I telah menelan dana hingga Rp 44,4 miliar. Menurutnya, beserta anggota DPRD lainnya, kejanggalan yang ditemukan antara lain banyak [[Beton|cor beton]] yang tidak lurus, masih bolong-bolong, retak, dan ada adendum dua kali untuk membangun talud yang dianggap tidak penting.<ref name=":4">{{Cite web|url=https://regional.kompas.com/read/2018/01/15/15312641/konstruksi-rsud-ungaran-jelek-dprd-semarang-surati-bpk|title=Konstruksi RSUD Ungaran Jelek, DPRD Semarang Surati BPK|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2019-10-02}}</ref> Ia juga menambahkan bahwa konstruksi struktur bangunan 7 lantai tersebut baru selesai Desember 2017. Audit BPK sangat penting sebelum pembangunan tahap II dilaksanakan dan hasil audit BPK tersebut akan diketahui apakah harus diperbaiki, dikurangi biayanya, atau ada temuan lainnya. "Banggar DPRD meminta agar PT DMI di-''blacklist'' mengingat kualitas pekerjaannya jelek".<ref name=":4" />
 
==== Kegiatan Lainnya ====
Setelah tidak terpilih lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024, ia bersama jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang periode 2014-2019 yang lain langsung mengembalikan fasilitas berupa mobil dinas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang.<ref>{{Cite web|url=https://republika.co.id/share/pw6bs6399|title=Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang Kembalikan Mobdin|date=2019-08-13|website=Republika Online|access-date=2019-10-02}}</ref>
Ia juga pernah menghadiri hearing dengan pedagang di Pasar [[Suruh, Semarang|Suruh]] terkait pembangunan Pasar Suruh Kabupaten Semarang.<ref>{{Cite web|url=https://metrotimes.news/breaking-news/audensi-pedagang-pasar-suruh-dengan-dprd-kabupaten-semarang/|title=Audensi Pedagang Pasar Suruh Dengan DPRD Kabupaten Semarang|last=Jateng|first=Daniel Metro Times|date=2017-09-12|website=Metro Times News|language=id-ID|access-date=2019-10-02}}</ref> Ketika ia dan rombongan birokrasi Kabupaten Semarang melakukan kunjungan ke [[Kabupaten Belitung Timur]] untuk mempelajari kiat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menggenjot [[Pendapatan Asli Daerah|Pendapatan Asli Daerah (PAD)]] khususnya dari Sektorsektor Pariwisatapariwisata dan Pertambanganpertambangan serta pelaksanaan pembagian Dana Desa bersama dengan Wakil Bupati Semarang, [[Ngesti Nugraha]], ia sepakat bahwa mereka ingin belajar dari Kabupaten Belitung Timur terkait dengan perbandingan rata-rata APBD dengan jumlah penduduk yang terlihat sangat jauh mencolok.<ref name=":5">{{Cite web|url=http://www.rri.co.id/samarinda/post/berita/298275/daerah/wabup_dan_ketua_dprd_semarang_minder_dengan_apbd_beltim.html|title=Wabup dan Ketua DPRD Semarang Minder dengan APBD Beltim|website=www.rri.co.id|language=Indonesia|access-date=2019-10-02}}</ref> Dalam kunjungan itu, Ia membawa serta 19 orang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Semarang untuk mendengarkan dan sinkronisasi pengelolaan APBD Kabupaten BeltimBelitung Timur dan APBD Kabupaten Semarang.<ref name=":5" />
 
Ia juga pernah menyatakan segera memanggil eksekutif untuk mempertanggungjawabkan peristiwa penjiplakan pidato Bupati Semarang yang berasal dari [[Kota Magelang]]. Menurut dia, dalam APBD Kabupaten Semarang ada 12 Raperda yang masuk Prolegda (Program Legislatif Daerah). Karena sudah masuk prolegda (program legislasi daerah), otomatis ada anggaran untuk penyusunan ''draft'' naskah akademik. "Itu kan sudah dianggarkan untuk riset, input data keluarga miskin dan lain-lain, lha kok cuma ''copy paste''".<ref>{{Cite web|url=https://www.liputan6.com/regional/read/2864294/draf-raperda-jiplakan-bikin-bupati-semarang-nangis-saat-paripurna|title=Draf Raperda Jiplakan Bikin Bupati Semarang Nangis Saat Paripurna|last=Liputan6.com|date=2017-02-22|website=liputan6.com|language=id|access-date=2019-10-02}}</ref>
Ia juga pernah menghadiri hearing dengan pedagang di Pasar [[Suruh, Semarang|Suruh]] terkait pembangunan Pasar Suruh Kabupaten Semarang.<ref>{{Cite web|url=https://metrotimes.news/breaking-news/audensi-pedagang-pasar-suruh-dengan-dprd-kabupaten-semarang/|title=Audensi Pedagang Pasar Suruh Dengan DPRD Kabupaten Semarang|last=Jateng|first=Daniel Metro Times|date=2017-09-12|website=Metro Times News|language=id-ID|access-date=2019-10-02}}</ref> Ketika ia dan rombongan birokrasi Kabupaten Semarang melakukan kunjungan ke [[Kabupaten Belitung Timur]] untuk mempelajari kiat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menggenjot [[Pendapatan Asli Daerah|Pendapatan Asli Daerah (PAD)]] khususnya dari Sektor Pariwisata dan Pertambangan serta pelaksanaan pembagian Dana Desa bersama dengan Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, ia sepakat bahwa mereka ingin belajar dari Kabupaten Belitung Timur terkait dengan perbandingan rata-rata APBD dengan jumlah penduduk yang terlihat sangat jauh mencolok.<ref name=":5">{{Cite web|url=http://www.rri.co.id/samarinda/post/berita/298275/daerah/wabup_dan_ketua_dprd_semarang_minder_dengan_apbd_beltim.html|title=Wabup dan Ketua DPRD Semarang Minder dengan APBD Beltim|website=www.rri.co.id|language=Indonesia|access-date=2019-10-02}}</ref> Dalam kunjungan itu, Ia membawa serta 19 orang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Semarang untuk mendengarkan dan sinkronisasi pengelolaan APBD Kabupaten Beltim dan APBD Kabupaten Semarang.<ref name=":5" />
 
Ia juga pernah menyatakan segera memanggil eksekutif untuk mempertanggungjawabkan peristiwa penjiplakan pidato Bupati Semarang yang berasal dari [[Kota Magelang]]. Menurut dia, dalam APBD Kabupaten Semarang ada 12 Raperda yang masuk Prolegda (Program Legislatif Daerah). Karena sudah masuk prolegda, otomatis ada anggaran untuk penyusunan draft naskah akademik. "Itu kan sudah dianggarkan untuk riset, input data keluarga miskin dan lain-lain, lha kok cuma ''copy paste''".<ref>{{Cite web|url=https://www.liputan6.com/regional/read/2864294/draf-raperda-jiplakan-bikin-bupati-semarang-nangis-saat-paripurna|title=Draf Raperda Jiplakan Bikin Bupati Semarang Nangis Saat Paripurna|last=Liputan6.com|date=2017-02-22|website=liputan6.com|language=id|access-date=2019-10-02}}</ref>
 
Selain itu, ia mengapresiasi kegiatan panutan yang dilaksanakan Kantor Dinas [[Direktorat Jenderal Pajak|Dirjen Pajak]] Salatiga yang menggelar Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan [[Pajak penghasilan|Pajak Penghasilan Orang Pribadi]] Tahun 2017.<ref>{{Cite web|url=https://www.pajak.go.id/id/berita/pekan-panutan-penyampaian-spt-tahunan-dprd-kab-semarang|title=Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan DPRD Kab. Semarang {{!}} Direktorat Jenderal Pajak|website=www.pajak.go.id|access-date=2019-10-02}}</ref> Selain itu, ia pernah kagum dan mengapresiasi paduan suara [[SMA Negeri 1 Ungaran]] yang membawakan lagu "Sayang" milik [[Via Vallen]] dalam gelaran Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tahun 2018 bahkan dirinya berjanji pada peringatan HUT Kabupaten Semarang tahun berikutnya, akan digelar lomba paduan suara dengan hadiah dan piala dari DPRD Kabupaten Semarang.<ref>{{Cite web|url=https://regional.kompas.com/read/2018/03/15/15271491/ketika-lagu-sayang-via-vallen-mengalun-di-sidang-istimewa-dprd-semarang|title=Ketika Lagu "Sayang" Via Vallen Mengalun di Sidang Istimewa DPRD Semarang Halaman all|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2019-10-02}}</ref>
 
=== Ketua DPRD Jawa Tengah (2019-2024) ===
Setelah tidak terpilih lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024, ia bersama jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang periode 2014-2019 yang lain langsung mengembalikan fasilitas berupa mobil dinas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang.<ref>{{Cite web|url=https://republika.co.id/share/pw6bs6399|title=Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang Kembalikan Mobdin|date=2019-08-13|website=Republika Online|access-date=2019-10-02}}</ref>
Ketika menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah, ia menyatakan bahwa dirinya akan tetap memberikan kritik yang konstruktif (kritik yang ada solusinya) kepada jalannya [[Daftar Gubernur Jawa Tengah|pemerintahan eksekutif di Jawa Tengah]].<ref>{{Cite web|url=https://joss.co.id/2019/09/bambang-kusriyanto-tekankan-kritis-terhadap-pemerintah-dan-disiplinkan-dewan/|title=Bambang Kusriyanto Tekankan Kritis Terhadap Pemerintah dan Disiplinkan Dewan|date=2019-09-05|website=JoSS.co.id|language=id-ID|access-date=2019-10-02}}</ref> Ia juga berpesan bahwa seluruh Anggota DPRD Jawa Tengah wajib aktif berbicara menyuarakan aspirasi rakyat dan tidak hanya datang menghadiri rapat hanya diam saja. Ia juga menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD Jateng harus memiliki gaya baru dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat untuk mewujudkan [[parlemen]] modern yang menjadi cita-cita seluruh parlemen di dunia. Perwujudan sebagai parlemen modern dalam bentuk peningkatan transparansi dan penggunaan teknologi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia juga menyatakan DPRD Jawa Tengah memiliki tiga pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan yakni pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Tengah tahun anggaran 2020, Perda tentang Perhubungan dan Perda tentang Pembentukan PT Sarana Migas.<ref>{{Cite web|url=https://www.gatra.com/detail/news/448096/politik/ketua-dprd-jateng-semua-anggota-dewan-harus-bicara-|title=Ketua DPRD Jateng: Semua Anggota Dewan Harus Bicara {{!}} Politik|last=Nusantara|first=Solusi Sistem|website=www.gatra.com|language=en-US|access-date=2019-10-02}}</ref>
 
Ketika menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah, ia menyatakan bahwa dirinya akan tetap memberikan kritik yang konstruktif (kritik yang ada solusinya) kepada jalannya [[Daftar Gubernur Jawa Tengah|pemerintahan eksekutif di Jawa Tengah]].<ref>{{Cite web|url=https://joss.co.id/2019/09/bambang-kusriyanto-tekankan-kritis-terhadap-pemerintah-dan-disiplinkan-dewan/|title=Bambang Kusriyanto Tekankan Kritis Terhadap Pemerintah dan Disiplinkan Dewan|date=2019-09-05|website=JoSS.co.id|language=id-ID|access-date=2019-10-02}}</ref> Ia juga berpesan bahwa seluruh Anggota DPRD Jawa Tengah wajib aktif berbicara menyuarakan aspirasi rakyat dan tidak hanya datang menghadiri rapat hanya diam saja. Ia juga menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD Jateng harus memiliki gaya baru dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat untuk mewujudkan [[parlemen]] modern yang menjadi cita-cita seluruh parlemen di dunia. Perwujudan sebagai parlemen modern dalam bentuk peningkatan [[Transparansi (politik)|transparansi]] dan penggunaan teknologi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia juga menyatakan DPRD Jawa Tengah memiliki tiga pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan yakni pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Tengah tahun anggaran 2020, Perda tentang Perhubungan dan Perda tentang Pembentukan PT. Sarana Migas.<ref>{{Cite web|url=https://www.gatra.com/detail/news/448096/politik/ketua-dprd-jateng-semua-anggota-dewan-harus-bicara-|title=Ketua DPRD Jateng: Semua Anggota Dewan Harus Bicara {{!}} Politik|last=Nusantara|first=Solusi Sistem|website=www.gatra.com|language=en-US|access-date=2019-10-02}}</ref>
 
Ia juga mengusulkan untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada anggota dewan yang tercatat membolos sidang sebanyak enam kali.<ref>{{Cite web|url=https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang-raya/semarang/2019/09/19/enam-kali-bolos-paripurna-langsung-paw/|title=Enam Kali Bolos Paripurna, Langsung PAW|last=Koran|first=Edisi|date=2019-09-19|website=RADARSEMARANG.ID|language=id-ID|access-date=2019-10-02}}</ref>