Penghapusan bertahap kantong plastik ringan: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Seiring dengan kesuksesan percobaan program ini, banyak yang mendorong untuk melakukan penguatan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik melalui peraturan menteri terkait.<ref>{{Cite web|url=https://mediaindonesia.com/read/detail/115027-aturan-plastik-berbayar-mendesak|title=Aturan Plastik Berbayar Mendesak|last=developer|first=mediaindonesia com|date=2017-07-28|website=mediaindonesia.com|language=id|access-date=2019-12-10}}</ref>
 
Program tersebut dimulai dengan berakhirnya masa gratis penggunaanpercobaan kantong belanja plastik sebagai bungkus barang belanja konsumenberbayar terutama di [[Supermarket|pasar swalayan]] modern perpada tahun 2016 (dari 21 Februari 2016 hingga 5 Juni 2016). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dihasilkan dari kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan [[Badan Perlindungan Konsumen Nasional]] (BPKN), [[Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia]] (YLKI), dan [[Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia]] (APRINDO). Harga Minimum untuk satu kantong plastik adalah Rp 200,00. Kebijakan ini juga disertai himbauan kepada kasir pasar swalayan modern untuk menawarkan kepada konsumen apakah akan memakai kantong plastik atau tidak.<ref>{{Cite web|url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4448841/kantong-plastik-berbayar-toko-ritel-wajib-infokan-ke-konsumen|title=Kantong Plastik Berbayar, Toko Ritel Wajib Infokan ke Konsumen|last=Hikam|first=Herdi Alif Al|website=detikfinance|access-date=2019-12-10}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/antara-program-kantong-plastik-berbayar-dan-pengenaan-cukai-kemasan-plastik/|title=Antara Program Kantong Plastik Berbayar dan Pengenaan Cukai Kemasan Plastik|last=Solikin|first=Akhmad|date=30/06/2016|website=Antara Program Kantong Plastik Berbayar dan Pengenaan Cukai Kemasan Plastik|access-date=10/12/2019}}</ref><ref name=":8">{{Cite web|url=https://economy.okezone.com/read/2016/02/24/320/1320212/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-kontraproduktif|title=Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Kontraproduktif : Okezone Economy|last=Okezone|date=2016-02-24|website=https://economy.okezone.com/|language=id-ID|access-date=2019-12-11}}</ref>
 
Selain itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mulai melakukan masa kantong plastik berbayar per tanggal 1 Maret 2019 meskipun kebijakan ini pernah dimulai pada tahun 2016.<ref>{{Cite web|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190228/12/894803/ini-alasan-aprindo-terapkan-kantong-plastik-berbayar|title=Ini Alasan Aprindo Terapkan Kantong Plastik Berbayar {{!}} Ekonomi|website=Bisnis.com|access-date=2019-12-10}}</ref>
Kebijakan yang secara efektif berlaku sejak 2016 ini dikritik oleh Kementerian Perindustrian karena secara prinsip ekonomi hal ini akan merugikan produsen plastik. Hal ini disebabkan oleh berlakunya [[Penawaran dan permintaan|hukum mekanisme pasar penawaran dan permintaan (''demand and supply'')]].<ref name=":2">{{Cite web|url=https://finance.detik.com/industri/d-4453071/kantong-plastik-kini-berbayar-kemenperin-sangat-disayangkan|title=Kantong Plastik Kini Berbayar, Kemenperin: Sangat Disayangkan|last=Hikam|first=Herdi Alif Al|website=detikfinance|access-date=2019-12-10}}</ref> Selain itu, kebijakan tersebut dikritik karena mengaburkan batasan wewenang penanganan sampah yang menjadi kebijakan [[Pemerintahan daerah|pemerintah daerah]] dan kementerian di mana kebijakan terkait produsen kantong plastik seharusnya berada di tangan kementerian (dalam hal ini [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]). <ref name=":2" />
 
Selain itu, terdapat otokritik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan kebijakan ini melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan [[Siti Nurbaya Bakar]].<ref name=":1" /> Menurutnya, pihak kementerian telah merencanakan program pengurangan dan daur ulang sampah plastik yang juga bekerja sama dengan pihak [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)]] melalui program [[Aspal|aspal plastik]]. Selain itu, dari sisi konsumen sebenarnya masih diperbolehkan memakai plastik kemasan ringan selama konsumen membayar plastik tersebut sehingga kebijakan plastik berbayar untuk mengurangi konsumsi plastik sangat rancu bahkan dianggap membebani konsumen.<ref name=":1" />
 
Selain itu, kritik serupa juga pernah diungkapkan oleh [[Wahana Lingkungan Hidup Indonesia|Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)]] Provinsi [[Nusa Tenggara Timur]] pada tahun 2016. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini sangat kontraproduktif sebab konsumen (pelanggan) masih akan tetap membeli plastik sebagai sarana untuk membawa belanjaan sementara apabila pabrik tetap memproduksi kantong belanja plastik. Mereka juga mencurigai adanya kerjasama terselubung antar pihak terkait atas nama kelestarian lingkungan.<ref name=":8" />
 
== Referensi ==