Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
;Catatan
*Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode [[Kabinet Pembangunan III]] sampai dengan [[Kabinet Pembangunan VII]] adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan<ref>{{cite book|last=Halawa|first=Ohiao|date=1999|title=Profil 48 Ketua Umum Parpol RI|trans-title=Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia|language=Indonesian|location=Jakarta|publisher=NIAS and Kreasi Karya Wiguna|page=54|isbn=|quote=Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.}}</ref>
 
== Referensi ==
{{reflist}}
* [[Daftar kabinet Indonesia]]
* [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia]]
* [[Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia]]
 
{{Kementerian Hukum dan HAM}}
331

suntingan