Pegawai negeri sipil di Indonesia: Perbedaan antara revisi

| average_salary =

}}

 

== Pegawai negeri di Indonesia ==

* [[Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara|Jabatan Pimpinan Tinggi]].

 

[[Berkas:Prajabatan Kepahiang.png|jmpl|450px|[[Calon Pegawai Negeri Sipil]] yang mengikuti [[diklat prajabatan]] di [[Kabupaten Kepahiang]] pada tahun 2010.]]

Pada masa [[Orde Baru]], Pegawai Negeri Sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap [[Golkar]], yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih [[Golkar]] dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan [[Golkar]]. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada [[Golkar]].

* Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

 

Dalam era Reformasi ini, larangan PNS Berpolitik dipertegas dalam pasal 255 [[Peraturan Pemerintah]] Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS:

 

* [[Kepala desa]]

 

{| class="wikitable"

|-