Aceh: Perbedaan antara revisi

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya [[penyebaran Islam di Indonesia]] dan memainkan peran penting dalam [[penyebaran Islam di Asia Tenggara]]. Pada awal abad ke-17, [[Kesultanan Aceh]] adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan [[Selat Malaka]]. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah [[Belanda]] dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat [[konservatisme|konservatif]] (menjunjung tinggi nilai agama).<ref name="time2007">[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1590162,00.html ''How An Escape Artist Became Aceh's Governor''], [[Time Magazine]], Feb. 15, 2007</ref> Persentase penduduk [[Islam di Aceh|Muslimnya]] adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai [[syariah]] [[Islam]].<ref>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Countries_with_Sharia_rule.png</ref> Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan [[Sejarah Aceh#Masa Republik Indonesia|sejarah]].<ref>[http://www.depdagri.go.id/media/documents/2006/08/01/UU_No.11_Th.2006.doc Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]</ref>

Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah (618 M). Satu pandangan yang menurut penulis buku [[Tasawuf|Tasawuf Aceh]] merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut; ada kevakuman antara wahyu pertama (610 M) dengan wahyu kedua kepada [[Muhammad]] selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan.<ref>Shadiqin, Sehat Ihsan (2009)</ref>

Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, [[Kesultanan Peureulak|Kerajaan Perlak]] yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyyah.<ref>Ibid</ref>

[[Berkas:Generaal_Kohler_sneuvelt_in_de_MesigitGeneraal Kohler sneuvelt in de Mesigit.jpg|jmpl|kiri|200px|[[Johan Harmen Rudolf Köhler|Mayor Jenderal J.H.R. Kohler]] tewas ditembak di bawah pohon kelumpang di depan [[Masjid Raya Baiturrahman]] dalam Perang Aceh I]]

[[Muhammad Daud Syah dari Aceh|Sultan M. Dawud]] akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun [[1903]] setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun [[1904]]. Saat itu, Ibu kota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh [[Panglima]]-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya [[jepang]] masuk dan menggantikan peran belanda.

Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerja sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat ''Volksraad'' (parlemen) dibentuk, [[Teuku Nyak Arif]] terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. ([[Teuku Nyak Arif|Nyak Arif]] lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur [[Sumatra]] pertama, [[Teuku Mohammad Hasan|Mr. Teuku Muhammad Hasan]]).

Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di [[Finlandia]], dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, [[Martti Ahtisaari|Martti Ahtisaari.]]

Saat ini satuan pemerintahan daerah yang berstatus [[Daerah istimewa|Daerah Istimewa]] di Indonesia hanya dua provinsi yaitu [[Provinsi Aceh|Aceh]] (UU Nomor 44 Tahun 1999) dan [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta]] (UU 13 Tahun 2012).

Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan.<ref>[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1999/pp44-1999.pdf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999]</ref>[[Berkas:Aceh Regencies.png|jmpl|ka|Kabupaten dan Kota di Aceh|385x385px]]Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi:

Dalam praktik ketatanegaraan di <span class="pg"></span>Indonesia hingga saat ini hanya empat satuan daerah yang dinyatakan berstatus sebagai [[Daerah khusus|Daerah Khusus]] yaitu [[Provinsi Aceh|Aceh]], [[Daerah khusus|Daerah Khusus Ibukota]] [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|(DKI) Jakarta]], dan [[Provinsi Papua]] serta [[Papua Barat]].

Kekhususan Aceh telah diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang [[Pemerintahan aceh|Pemerintahan Aceh]] pada hakikatnya manifestasi dari UUD Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/read/2019/01/31/134345/4408691/10/milikiBerdasarkan [[Undang-26-kewenangan-khusus-aceh-diminta-bekerja-maksimal|title=MilikiUndang 26 Kewenangan Khusus,Pemerintahan Aceh Diminta Bekerja Maksimal|last=detikcom|first=Tim|website=detiknews|access-date=2019-02-01}}</ref> Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh]] (UU-PA), Sebagai daerah Khusus, saat ini sudah memiliki 26 Kewenangan Khusus. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus provinsi daerah istimewa Aceh.<ref>https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/2086/2050</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/read/2019/01/31/134345/4408691/10/miliki-26-kewenangan-khusus-aceh-diminta-bekerja-maksimal|title=Miliki 26 Kewenangan Khusus, Aceh Diminta Bekerja Maksimal|last=detikcom|first=Tim|website=detiknews|access-date=2019-02-01}}</ref>

Nama ([[nomenklatur]]) yang digunakan menurut Pasal 1 angka 2 UU 11/2006 adalah '''Aceh'''; tanpa ada kata "provinsi" maupun frasa "daerah istimewa", Aceh merupakan daerah khusus (dan juga daerah istimewa) karena Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang bersifat istimewa dan diberi otonomi khusus; "Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang ''bersifat istimewa'' dan ''diberi kewenangan khusus'' untuk ...." Pasal 1 angka 2 UU 11/2006<ref>[https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202006.pdf PasalUndang-undang 1Pemerintahan angkaAceh] 2 UU 11</2006]ref>

Berdasarkan Pemilihan umum 2019, Provinsi Aceh mengirim 13 wakil ke [[DPR]] RI dari dua daerah pemilihan dan empat wakil ke [[DPD]]. <ref>{{Cite web|url=https://rencongpost.com/ini-daftar-lengkap-caleg-dpr-ri-dapil-aceh-yang-lolos-ke-senayan/|title=Ini Daftar Lengkap Caleg DPR RI Dapil Aceh yang Lolos ke Senayan|date=2019-05-13|website=Rencongpost.com|language=id-ID|access-date=2019-10-08}}</ref>

Pada tingkat provinsi, berikut perolehan jumlah kursi di [[Pemerintahan Aceh#DPRA dan DPRK|DPRA]] hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 tersusun dari 15 partai, dengan perincian sebagai berikut:

| [[Berkas:Logo GOLKAR.jpg|25px]] [[Partai Golkar]]

| [[Berkas:Gerindra.jpg|25px]] [[Partai Gerindra]]

| [[Berkas:PAN.jpg|25px]] [[PAN]]

| [[Berkas:PPP.gif|25px]] [[PPP]]

| [[Berkas:Pkb.jpg|25px]] [[PKB]]

| [[Berkas:Partai NasDem.svg|25px]] [[Partai NasDem]]

| [[Berkas:Pda-aceh.jpg|25px]] [[Partai Damai Aceh|PDA]]

! '''Total'''

Mayoritas penduduk Aceh menganut agama [[Islam]] dan Syariah Islam menjadi hukum positif di daerah istimewa Aceh. Agama lain yang dianut oleh penduduk Aceh adalah agama [[Kristen]] yang dianut oleh pendatang beretnis [[Batak]] dan sebagian warga keturunan [[Tionghoa]] yang kebanyakan beretnis [[suku Hakka|Hakka]]. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama [[Agama Konghucu|Konghucu]].

Selain itu Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di Aceh [[Syariat Islam]] diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam, berdasar UU No.18/2001. Kalangan intelektual Aceh sendiri masih memperdebatkan apakah yang diberlakukan di Aceh sudah benar-benar syariat atau itu cuma karena alasan politis saja.<ref>Ramli, Affan: Merajam Dalil Syariat, Bandar Publishing, Cet-1, 2010</ref> Alasan yang juga kemudian disebutkan adalah kondisi konkret ketika itu berkenaan dengan politik, polemik di kalangan jumhur ulama soal bisa tidaknya hukum Islam diproduksi pasca kenabian selain persoalan dualisme aliran dalam Islam, dua aliran besar dalam tradisi tafsir hukum Islam.<ref>ibid</ref>

[[Berkas:Rumoh_Aceh_2Rumoh Aceh 2.JPG|jmpl|''[[Rumoh Aceh]]'', merupakan rumah adat [[suku Aceh]] di [[Museum Negeri Aceh]].|219x219px]]

[[Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Sedatidans_te_Samalanga_TMnr_10004857COLLECTIE TROPENMUSEUM Sedatidans te Samalanga TMnr 10004857.jpg|jmpl|Tari Seudati di [[Samalanga, Bireuen|Sama Langa]] tahun 1907]]

[[Berkas:US_Navy_050102US Navy 050102-N-9593M-040_A_village_near_the_coast_of_Sumatra_lays_in_ruin_after_the_Tsunami_that_struck_South_East_Asia040 A village near the coast of Sumatra lays in ruin after the Tsunami that struck South East Asia.jpg|jmpl|ka|250px|Kerusakan akibat tsunami di Banda Aceh]]

[[Berkas:PLTD_Apong_Ie_BeunaPLTD Apong Ie Beuna.JPG|jmpl|kiri|250px|Kapal [[PLTD Apung]] yang dibawa oleh tsunami sampai ke darat]]