Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia): Perbedaan antara revisi

 

Perppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perppu harus diajukan ke [[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]] dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan '''RUU tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang'''. Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat ''menerima'' atau ''menolak'' Perppu.