Sekularisme: Perbedaan revisi

23 bita ditambahkan ,  2 tahun yang lalu
Membalikkan revisi 15447012 oleh NawanPangestu95 (bicara)
(Membalikkan revisi 15447014 oleh NawanPangestu95 (bicara))
Tag: Pembatalan
(Membalikkan revisi 15447012 oleh NawanPangestu95 (bicara))
Tag: Pembatalan
Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan [[agama negara]], menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.
 
Sekularisme, seringkali dikaitkan dengan [[Era Pencerahan]] di Eropa, dan memainkan peranan utama dalam [[perdaban barat|peradaban barat]]. Prinsip utama [[Pemisahan gereja dan negara]] di Amerika Serikat, dan [[Laisisme]] di [[Prancis]], didasarkan dari sekularisme.
 
Kebanyakan agama menerima hukum-hukum utama dari masyarakat yang demokratis namun mungkin masih akan mencoba untuk memengaruhi keputusan politik, meraih sebuah keistimewaan khusus atau. Aliran agama yang lebih fundamentalis menentang sekularisme. Penentangan yang paling kentara muncul dari Kristen Fundamentalis dan juga Islam Fundamentalis. Pada saat yang sama dukungan akan sekularisme datang dari minoritas keagamaan yang memandang sekularisme politik dalam pemerintahan sebagai hal yang penting untuk menjaga persamaan hak.
== Alasan-alasan pendukungan dan penentangan sekularisme ==
 
Pendukung sekularisme menyatakan bahwa meningkatnya pengaruh sekularisme dan menurunnya pengaruh agama di dalam negara tersekularisasi adalah hasil yang tak terelakkan dari [[Pencerahan]] yang karenanya orang-orang mulai beralih kepada [[ilmu pengetahuan]] dan [[rasionalisme]] dan menjauhi [[takhayul]]. Namun hal tersebut juga menjaga persamaan hak-hak sipil dalam kebebasan memeluk suatu kepercayaan dan berkeyakinan baik individu ataupun kelompok, dengan kata lain sekularisme justru menjadi ideologi yang mendukung kebebasan beragama tanpa ada agama superior yang dapat mefonismemvonis kepercayaan lain adalah salah dan sesat dan mendaatmendapat konsekwensikonsekuensi hukum.
 
Penentang sekularisme melihat pandangan di atas sebagai arogan, mereka membantah bahwa pemerintaanpemerintahan sekuler menciptakan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya, dan bahwa pemerintahan dengan etos keagamaan adalah lebih baik. Penentang dari golongan Kristiani juga menunjukkan bahwa negara Kristen dapat memberi lebih banyak kebebasan beragama daripada yang sekuler. Seperti contohnya, mereka menukil [[Norwegia]], [[Islandia]], [[Finlandia]], dan [[Denmark]], yang kesemuanya mempunyai hubungan konstitusional antara gereja dengan negara namun mereka juga dikenal lebih progresif dan liberal dibandingkan negara tanpa hubungan seperti itu. Seperti contohnya, Islandia adalah termasuk dari negara-negara pertama yang melegal kanmelegalkan aborsi, dan pemerintahan Finlandia menyediakan dana untuk pembangunan masjid.
 
Namun pendukung dari sekularisme juga menunjukkan bahwa negara-negara [[Skandinavia]] di atas terlepas dari hubungan pemerintahannya dengan agama, secara sosial adalah termasuk negara yang palngpaling sekuler di dunia, ditunjukkan dengan rendahnya persentase mereka yang menjunjung kepercayaan beragama.
 
Komentator modern mengkritik sekularisme dengan mengacaukannya sebagai sebuah ideologi antiagamaanti agama, ateis, atau bahkan satanis. Kata Sekularisme itu sendiri biasanya dimengerti secara peyoratif oleh kalangan konservatif. Walaupun tujuan utama dari negara sekuler adalah untuk mencapai kenetralan di dalam agama.
 
Beberapa filsafat politik seperti [[Marxisme]], biasanya mendukung bahwasanya pengaruh agama di dalam negara dan masyarakat adalah hal yang negatif. Di dalam negara yang mempunyai kepercayaan seperti itu (seperti negara Blok Komunis), institusi keagamaan menjadi subjek di bawah negara sekuler. Kebebasan untuk beribadah dihalang-halangi dan dibatasi, dan ajaran gereja juga diawasi agar selalu sejalan dengan hukum sekuler atau bahkan filsafat umum yang resmi. Dalam demokrasi barat, diakui bahwa kebijakan seperti ini melanggar kebebasan beragama.
 
Beberapa sekularis menginginkan negara mendorong majunya agama (seperti pembebasan dari pajak, atau menyediakan dana untuk pendidikan dan pendermaan) tetapi bersikeras agar negara tidak menetapkan sebuah agama sebagai [[agama negara]], mewajibkan ketaatan beragama atau melegislasikanmelegalisasikan [[akaid]]. Pada masalah pajak [[Liberalisme klasik]] menyatakan bahwa negara tidak dapat "membebaskan" institusi beragama dari pajak karena pada dasarnya negara tidak mempunyai kewenangan untuk memajak atau mengatumengatur agama. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kewenangan duniawi dan kewenangan beragama bekerja pada ranahnya sendiri-sendiri dan ketkaketika mereka tumpang tindih seperti dalam isu nilai moral, kedua- duanya tidak boleh mengambil kewenangan namun hendaknya menawarkan sebuah kerangka yang dengannya masyarakat dapat bekerja tanpa menundukkan agama di bawah negara atau sebaliknya.
 
== Pranala luar ==
11.142

suntingan