Hindia Belanda: Perbedaan antara revisi

Belanda menaklukkan wilayah [[Orang Minangkabau|Minangkabau]] di Sumatra dalam [[Perang Padri]] (1821–1938),<ref>Ricklefs (1991), hlm. 142</ref> dan [[Perang Jawa]] (1825–19301825–1830) juga mengakhiri perlawanan masyarakat Jawa yang signifikan.<ref name="Friend p21"/> [[Perang Banjarmasin]] (1859–1863) di tenggara pulau Kalimantan berakhir dengan kekalahan Sultan.<ref>Ricklefs (1991), hlmn. 138-139</ref> Setelah ekspedisi yang gagal untuk menaklukkan Bali pada tahun [[Perang Bali I|1846]] dan [[Perang Bali II|1848]], [[Intervensi Belanda di Bali (1849)|peperangan tahun 1849]] membawa wilayah Bali bagian utara berada di bawah kendali Belanda. Ekspedisi militer yang paling berkepanjangan adalah [[Perang Aceh]], di mana invasi Belanda pada tahun 1873 dihadapi dengan perlawanan gerilya kaum pribumi dan berakhir dengan menyerahnya Aceh pada tahun 1912.<ref name="Friend p21">Friend (2003), hlm. 21</ref> Gangguan terus terjadi di Pulau Jawa dan Sumatra selama sisa abad ke-19.<ref name="LP_23-25"/> Namun, [[Pulau Lombok]] [[Intervensi Belanda di Lombok dan Karangasem|berada di bawah kendali Belanda]] pada tahun 1894,<ref>Vickers (2005), hlm. 13</ref> dan perlawanan suku Batak di Sumatra Utara [[Perang Batak|ditaklukan]] pada tahun 1895.<ref name="Friend p21"/> Menjelang akhir abad ke-19, keseimbangan kekuatan militer bergeser ke arah negara Belanda dengan industri yang sedang berkembang melawan [[:en:wikt:polity|negara]] pribumi Indonesia dengan pra-industrinya, dan kesenjangan teknologi semakin melebar.<ref name="Rickelfs131"/> Para pemimpin militer dan politikus Belanda percaya bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk membebaskan penduduk asli Indonesia dari para penguasa pribumi yang dianggap menindas, terbelakang, atau tidak menghormati hukum internasional.<ref name="Vickers 2005, hlm. 14">Vickers (2005), hlm. 14</ref>