Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia: Perbedaan revisi

Dikembalikan ke revisi 13112638 oleh 36.83.95.52 (bicara): Meh (Twinkle (つ◕౪◕)つ━☆゚.*・。゚✨)
k (Menghilangkan spasi sebelum tanda koma dan tanda titik dua)
(Dikembalikan ke revisi 13112638 oleh 36.83.95.52 (bicara): Meh (Twinkle (つ◕౪◕)つ━☆゚.*・。゚✨))
Tag: Pembatalan
}}
 
'''Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia''' disingkat '''BRTI''' adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dan berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. BRTI dibentuk melalui UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. BRTI terdiri dari [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]] sebagai unsur pemerintah dan Komite Regulasi Telekomunikasi sebagai unsur masyarakat. Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo sekaligus menjabat sebagai Ketua BRTI.
 
== Latar Belakang ==
Sesuai KM. 31/2003
A. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
# Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
# Standar kinerja operasi;
# Biaya interkoneksi;
# Standar alat dan perangkat telekomunikasi.
B. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
# Kinerja operasi;
# Persaingan usaha;
# Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.
C. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
# Penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
# Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi;
# [[Hery Nugroho]]
 
Berdasar Kepmen Kominfo No. 433/KPE/M. Kominfo/2007 tertanggal 8 Oktober 2007, Anggota BRTI mewakili pemerintah Prof. Dr. Ahmad Ramli yang saat ini menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai staf Ahli Bidang Hukum Menkominfo, digantikan Prof Abdullah Alkaff , M. Sc., Ph.D. Saat ini Prof. Alkaff menjabat sebagai staf Khusus Menkominfo.
 
=== Periode 2009-2011 ===
 
=== Periode 2015-2018 ===
Anggota BRTI periode 2015-2018 unsur KRT dilantik oleh [[Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Menkominfo]] [[Rudiantara]] tanggal 22 Mei 2015<ref>[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5036/Menkominfo+Lantik+9+Anggota+KRT-BRTI+2015+-+2018/0/berita_satker "Menkominfo lantik 9 Anggota KRT-BRTI 2015-2018"]</ref>, sedangkan seiring terjadinya pergantian pejabat Eselon I dan pelantikan tanggal 7 Oktober 2016<ref>[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8114/menteri-kominfo-lantik-tujuh-pejabat-eselon-i/0/berita_satker "Menteri Kominfo lantik 7 pejabat Eselon I"]</ref>, BRTI Unsur Pemerintah berganti.
# '''Prof DR Ahmad M Ramli,''' Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika (PPI), (Sebelumnya Kalamullah Ramli)
# '''Dr. Ir. Ismail, MT,''' Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), (Sebelumnya Muhamad Budi Setiawan)
# Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, Staf Khusus Menkominfo,
# Dr. Agung Harsoyo, Dosen ITB (Bidang teknologi),
# I Ketut Pribadi Kresna SH, LLM, praktisi hukum dan regulasi Telekomunikasi (bidang Hukum),