Upah minimum di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
OrophinBot (bicara | kontrib)
LaninBot (bicara | kontrib)
k Perubahan kosmetik tanda baca
Baris 1:
'''Upah Minimum Provinsi '''(disingkat '''UMP)''' adalah [[upah minimum]] yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.<ref name=":0">[http://apindo.or.id/userfiles/regulasi/pdf/PERMENAKER_NO_7_TAHUN_2013_UPAH_MINIMUM_2014.pdf Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimun]</ref> Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I.<ref>[http://www.portalhr.com/wp-content/uploads/data/pdfs/pdf_peraturan/1204259803.pdf Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum]</ref> Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.<ref name=":0" /> UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi [[Dewan Pengupahan Provinsi]].
 
Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari [[birokrat]], [[akademisi]], [[buruh]] dan [[pengusaha]] mengadakan [[rapat]], membentuk [[tim]] [[survei]] dan turun ke lapangan mencari tahu [[harga]] sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka [[Kebutuhan Hidup Layak]] (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum '''berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).'''
Baris 270:
|}
 
(*)keterangan : untuk tahun 2011 , 2012 dan 2013 dianggap US $1 = Rp 9000,-
 
== Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2013 (dalam rupiah) ==
main article : [[Penetapan Upah Minimum tahun 2013]]
 
Pada akhir tahun 2012 terjadi demontrasi buruh besar besaran diseluruh Indonesia menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja.[http://news.detik.com/read/2012/11/22/115012/2098109/10/buruh-mulai-bergerak-menuju-istana-jl-mh-thamrin-jadi-lautan-manusia?9922022] Kemudian disepakati upah buruh naik cukup tinggi diberbagai tempat diindonesia, tetapi hal ini memicu protes dari kalangan pengusaha dan mereka mengancam untuk memindahkan bisnisnya keluar dari Indonesia atau menutup usahanya.[http://finance.detik.com/read/2012/11/19/144403/2094490/4/sofjan-wanandi-ukm-tak-mampu-bayar-pegawai-sesuai-ump-rp-22-juta-bulan?][http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/27/08082311/SBY.Turun.Tangan.Membereskan.Upah][http://finance.detik.com/read/2012/11/20/164410/2096019/4/upah-minimum-dki-rp-22-juta-industri-kecil-terancam-mati?]. Akhirnya disepakati bahwa upah buruh tetap naik, tetapi bagi pengusaha yang keberatan akan diberi tenggang waktu 6 bulan untuk mematuhi Upah Minimum tahun 2013.
 
Daftar Upah Minimum Provinsi tahun 2013, di antaranya adalah :[http://finance.detik.com/read/2012/11/21/123811/2096877/4/ini-dia-daftar-upah-minimum-2013-di-15-provinsi?f9911023]
* NAD UMP 2013 sebesar 1.550.000,
* Sumut UMP 2013 sebesar 1.305.000,
Baris 393:
 
== Sanksi bagi pelanggar ==
Sesuai dengan [[Undang-Undang No. 13 tahun 2003]] tentang Ketenagakerjaan ,pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya
upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.<ref>http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/11/28/ump-dki-rp1-529-150bulan</ref>