Revisi per 15 April 2019 09.18 sunting Myifn (bicara \| kontrib) Peninjau, Pengembali revisi 5.838 suntingan k ←Suntingan 114.124.242.79 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Rahmatdenas Tag: Pengembalian ← Revisi sebelumnya		Revisi per 5 Juni 2019 21.50 sunting balikkan LaninBot (bicara \| kontrib) Bot 268.871 suntingan k ibukota → ibu kota Tag: PAWS [1.2] Revisi selanjutnya →
Baris 4: == Sejarah == Tidak lama setelah ~~ibukota~~ibu kota RI di [[Yogyakarta]] dikuasai [[Belanda]] dalam [[Agresi Militer Belanda II]], mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti [[Soekarno]], [[Hatta]] dan [[Syahrir]] sudah menyerah dan ditahan. Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ~~ibukota~~ibu kota [[Yogyakarta]] dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, [[Syafruddin Prawiranegara\|Mr. Syafruddin Prawiranegara]] bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, mengunjungi Mr. [[Teuku Mohammad Hasan]], Gubernur [[Sumatra]]/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan [[Bukittinggi]] menuju [[Halaban]], daerah perkebunan teh, 15 Km di selatan kota [[Payakumbuh]]. Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatra Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada [[22 Desember]] [[1948]] mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, [[Sutan Mohammad Rasjid\|Mr. Sutan Mohammad Rasjid]], Kolonel Hidayat, Mr. [[Lukman Hakim]], Ir. [[Indracahya]], Ir. [[Mananti Sitompul]], [[Maryono Danubroto]], Direktur [[BNI]] [[A. Karim\|Mr. A. Karim]], [[Rusli Rahim]] dan [[Latif\|Mr. Latif]]. Walaupun secara resmi kawat Presiden [[Soekarno]] belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi