Lembaga penyiaran asing: Perbedaan antara revisi

Untuk mendukung kegiatan [[jurnalistik]] lembaga penyiaran asing di Indonesia, maka pemerintah mengizinkan lembaga penyiaran asing mendirikan kantor penyiaran asing untuk mendukung korespondensi dan melalukakan kegiatan administratif.<ref name="permen sembilan"/><ref name="Kompas Nasional"/><ref name="uu">Undang-undang Penyiaaran nomor 32 tahun 2002 Bagian keenam bab 3 pasal 27</ref> Ketentuan wajib yang harus dipenuhi antara lain:<ref name="permen sembilan"/> Pertama, kantor penyiaran asing bukan merupakan stasiun penyiaran.<ref name="permen sembilan"/> Kedua, kantor penyiaran asing harus berlokasi di ibukotaibu kota negara ([[Jakarta]]) dan berada pada wilayah [[yurisdiksi]] Negara Republik Indonesia.<ref name="permen sembilan"/> Kantor penyiaran asing yang didirikan oleh lembaga penyiaran asing di Indonesia diberikan izin operasi selama lima tahun.<ref name="permen sembilan"/> Izin operasi tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan tiga bulan sebelum izin berakhir.<ref name="permen sembilan"/>