Partai politik: Perbedaan antara revisi

Sebuah '''partai politik''' adalah organisasi [[politik]] yang menjalani [[ideologi]] tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara [[Konstitusional|konstitusionil]] - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<ref>Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159.</ref><ref>[http://www.kemenkumham.go.id/sites/default/files/document/downloads/UU%20RI%20Nomor%202%20Tahun%202011.pdf UU No.2 tentang Partai Politik tahun 2011]</ref>

 

[[Berkas:Ki hajar dewantara2.jpg|200px|jmpl|[[Ki Hadjar Dewantara]] tokoh [[Tiga Serangkai]] dan [[Indische Partij]].]]

[[Berkas:Bung Tomo.jpg|200px|jmpl|Bung Tomo atau Sutomo, tokoh 10 November 1945, pernah menjadi anggota [[Sarekat Islam]]]]

Tinggal partai politik menginetgrasikannya dalam sistem dan metode kaderisasi mereka. Jelas hal ini tergantung pada kemampuan partai politik mentransformasikan ke dalam kader melalui penjenjangan kader dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga mereka. Karena sekali lagi dikemukakan bahwa persoalan metode kaderisasi yang hendak diterapkan oleh partai politik, otoritas penuh berada di tangan partai politik. Undang-undang Partai Politik hanya memberikan kewajiban kepada partai politik agar melakukan kaderisasi untuk perekrutan anggota partai politik.

 

Fenomena ketidakpercayaan publik terhadap partai politik menjadi sebuah diskursus dan kajian yang menarik untuk ditelaah secara mendalam, hal ini tentu saja akan menjadi sebuah otokritik terhadap eksistensi parpol di Indonesia agar segera berbenah jika ingin tetap eksis sebagai ruang aspiratif.

 

Jika hal ini terus terjadi maka, bisa dipastikan peran dan eksistensi parpol dimasa yang akan datang akan digantikan oleh sesuatu yang lain. Parpol seyogyanya mesti segera juga melakukan reformasi kepartaian, reideologisasi paradigma para kadernya, melakukan metamorfosa laju gerak partai agar tetap eksis sebagai partai yang terus melakukan pembaharuan dan memodernisasi dirinya jika ingin tetap mendapat tempat dihati rakyat.

 

 

Sesuai dengan isi pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi partai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negar kepulaaan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat,golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primodial) tadi dalam saru wadah saja.

 

Di sisi lain partai politik juga sebagai bahan perbincangan dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sisi ini politik sebagai wahana perantara anatara pemerintah dengan warga negara. Dimana wahana ini berfungsi sebagai pendengar bagi pemerinytah dan sebagai pengeras suara bagi masyarakat.

Partai politik memiliki peranan yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu poltik, Sosialisasi Politik diartikan sebagai proses melalaui mana seseorang memperoleh sikap dan orientsi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari mssa kanak-kanak sampai dewasa.

 

Dalam hal ini partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum, dan partai harus mendapat dukungan secara seluas-luasnya.

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya dengan melalui kotak pribadi, persuasi dan lain-lain. Dan partai politik juga, berfungsi juga dalam mendidik kader-kader muda untuk menggantikan kader yang lama.

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya.

 

Jadi fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

 

Di bawah ini adalah beberapa penjabaran apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan, kelompok elit, kelompok birokrasi dan massa.

 

Kelompok kepentingan (interest group) adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan “kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.

 

Contohnya kelompok-kelompok

 

Kelompok elit adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional

 

Contohnya yaitu elit politik yang di dalamnya terdapat kader-kader yang nantinya akan dipilih melalui pemilihan ketua umum partai. Pemilihan ini diikuti oleh anggota-anggota yang terdaftar di dalam partai tersebut.

 

Suatu kelompok yang memiliki peranan dalam prroses terciptanya suatu kebijakan umum yang diambil dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang keputusan itu sangat bermanfaat.

 

 

=== Massa ===

 

Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalambeberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain :

* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Contoh lain, penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik.

 

Partai politik merupakan salah satu wadah di mana wanita bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan.