Buka menu utama

Perubahan

→‎Sistem Kamar: Perbaikan kesalahan pengetikan
 
== Sistem Kamar ==
Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar.<ref>{{Cite web|url=https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-llm|title=Mahkamah Agung Republik Indonesia|last=RI|first=Team Mahkamah Agung|website=www.mahkamahagung.go.id|language=id|access-date=2018-07-04}}</ref> Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.<ref>{{Cite news|url=http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aae7e17b362/mengenal-sistem-kamar-di-ma|title=Mengenal ‘Sistem Kamar’ di MA|newspaper=hukumonline.com|language=en|access-date=2018-07-04}}</ref>
 
Penerapan sistem kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan data sisa tunggakan perkara sejak enam tahun terakhir, tercatat terus mengalami penurunan. Terlebih jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 yang mencapai 10.112 perkara sehingga dalam kurun waktu enam tahun Mahkamah Agung telah mengurangi lebih dari 86 persen sisa perkara. Bahkan sisa perkara pada 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yakni sebanyak 1.388 perkara.<ref>{{Cite news|url=https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/01/p4wlx5428-ma-klaim-produktivitas-pemutusan-perkara-2017-tertinggi|title=MA Klaim Produktivitas Pemutusan Perkara 2017 Tertinggi {{!}} Republika Online|newspaper=Republika Online|access-date=2018-07-04}}</ref>