Organisasi Perdagangan Dunia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
HaEr48 (bicara | kontrib)
artikel pilihan disetujui
persingkat dikit utk mempertahankan proporsi balance
Baris 24:
WTO bermarkas di [[Jenewa]], [[Swiss]]. Pada tahun 2016, organisasi ini beranggotakan 164 negara dan [[wilayah kepabeanan]] yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan dunia. Seluruh anggota WTO diharuskan mengikuti aturan-aturan dasar yang ditetapkan melalui Persetujuan Marrakesh. Salah satu aturan tersebut adalah "[[perlakuan yang sama untuk semua anggota]]", yang berarti bahwa keistimewaan yang diberikan oleh suatu anggota WTO kepada anggota WTO lainnya juga harus diberikan kepada seluruh anggota WTO. Selain itu, berdasarkan aturan "perlakuan nasional", anggota WTO harus memperlakukan produk asing yang telah memasuki pasar domestiknya sebagaimana [[barang sejenis|produk "sejenis"]] diperlakukan di negaranya. Sementara itu, dua badan pengambilan keputusan utama di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum. Para anggota WTO mengambil keputusan berdasarkan konsensus, tetapi jika konsensus tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Organisasi Perdagangan Dunia juga memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum. Perkara dagang antar anggota pertama-tama akan dibawa ke Panel yang dibentuk khusus untuk perkara tersebut. Pihak yang tidak puas dengan keputusan Panel dapat membawanya ke [[Badan Banding]].
 
Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun, organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya, seperti [[hak asasi manusia]], [[hak buruh]], dan [[pelestarian lingkungan hidup]]. Organisasi ini juga dicap tidak demokratis, terutama akibat kurangnya keterlibatan [[lembaga swadaya masyarakat]] dan ketimpangan kekuatan antara negara maju dengan negara berkembang. Selain itu, janji bahwa perdagangan bebas akan memajukan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan telah dipertanyakan, dan pendekatan ekonomi ini malah dianggap memperparah ketimpangan ekonomi dan merugikan negara-negara berkembang.
 
== Sejarah ==