Burhanuddin Harahap: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
OrophinBot (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 29:
<!--|religion = [[Islam]]-->
}}
'''Burhanuddin Harahap''' (ejaan lama: '''Boerhanoeddin Harahap'''; {{lahirmati|[[Kota Medan|Medan]], [[Sumatra Utara]]|27|12|1917|[[Jakarta]]|14|6|1987}}) adalah [[Perdana Menteri Indonesia]] ke-9 yang bersama [[Kabinet Burhanuddin Harahap]] memerintah antara [[12 Agustus]] [[1955]] sampai [[24 Maret]] [[1956]]. Burhanuddin Harahap merupakan keturunan Sultan Aru Barumun yaitu Aminuddin Harahap gelar Baginda Pamenang, di wilayah [[Pasir Pengaraian, Rambah, Rokan Hulu|Pasir Pangaraian, Rokan Hulu]]. Ayahnya merupakan seorang jaksa di Medan, Sumatra Utara, bernama Junus Harahap.
 
Pada masa jabatannya menjadi Perdana Menteri tahun 1955, dilaksanakan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang pertama kali sejak masa kemerdekaan dan pertama kali di Indonesia]]. Pemilu ini juga merupakan satu-satunya Pemilu yang pernah dilaksanakan pada masa [[Orde Lama|Pemerintahan Presiden Soekarno]]. Burhanuddin Harahap juga berperan besar dalam pelaksanan [[Konferensi Asia–Afrika|Konferensi Asia-Afrika]]. Burhan mengundang semua perwakilan negara Asia Afrika walaupun terlaksana pada era [[Ali Sastroamidjojo]].
 
Burhanuddin Harahap juga membubarkan Uni Indonesia Belanda yang disetujui [[Syarif Hamid II dari Pontianak|Sultan Syarif Hamid II]] sebagai Ketua [[Republik Indonesia Serikat]] dan Burhanuddin pun tidak mau membayar sisa hutang Belanda. Burhanuddin juga menghidupkan pemberantasan korupsi sehingga puluhan pejabat yang tersandung korupsi pada masanya banyak di tangkap oleh polisi militer meskipun pemberantasan korupsi dihapuskan oleh [[Soekarno|Sukarno]] karena banyak tokoh [[Partai Nasional Indonesia|PNI]] yang terlibat korupsi seperti [[Iskak Tjokroadisurjo|Iskak Tjokrohadisurjo]]. Burhanuddin juga berperan dalam perdamaian dengan DI Aceh. Dia mengabulkan tuntutan [[Aceh]] jadi Provinsi yang terpisah dari Sumatra bagian Utara. Dibawah pimpinannya, ia mendirikan USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan.
 
Kepemimpinan Burhanuddin Harahap yang bagus, tetapi digantikan Sukarno dengan [[Kabinet Ali Sastroamidjojo II|Kabinet Ali]] mengakibatkan perselisihan di Kubu [[Mohammad Hatta|Hatta]] yang mendukung penuh Burhanuddin Harahap. Perselisihan itu mengakibatkan M. Hatta mundur dari wakil presiden karena tak dihargai Sukarno.
 
Burhanuddin menyelesaikan studinya di [[Fakultas Hukum]] [[Universitas Gadjah Mada]] [[Yogyakarta]]. Dia bergabung dengan Partai [[Masyumi]] pada tahun [[1946]] dan kemudian diangkat menjadi Ketua Fraksi [[Partai Masyumi|Masyumi]] di DPRS RI.