Organisasi Perdagangan Dunia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 186:
Upaya untuk meliberalisasi perdagangan dapat bertabrakan dengan kepentingan masyarakat, contohnya adalah pelestarian lingkungan hidup atau kepentingan ekonomi lainnya. Maka dari itu, hukum WTO memiliki pasal-pasal "pengecualian" yang membenarkan penyimpangan dari aturan-aturan dasar WTO dalam keadaan tertentu demi kepentingan masyarakat. Pengecualian secara umum terkandung dalam Pasal XX GATT dan XIV GATS, contohnya adalah perlindungan moral masyarakat atau perlindungan kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Kepentingan untuk melindungi keamanan nasional juga dapat ditemui dalam Pasal XXI GATT dan Pasal XIV ''bis'' GATS. Sementara itu, Pasal XII dan XIX GATT serta Pasal X dan XII GATS mencantumkan kepentingan-kepentingan ekonomi, misalnya perlindungan industri dalam negeri dari kerugian serius yang diakibatkan oleh peningkatan impor secara tajam dan tak terduga.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=42}}
 
Sehubungan dengan pengecualian umum yang terkandung dalam GATT dan GATS, anggota WTO biasanya dapat melewati langkah pertama untuk membenarkan kebijakan tersebut, yaitu pembuktian bahwa kebijakan tersebut benar-benar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terkait. Sebagai contoh, sehubungan dengan Pasal XIV GATS, Panel dalam perkara ''US–Gambling'' menerima argumen dari Amerika Serikat bahwa kebijakan yang membatasi [[judi]] dapat dibenarkan untuk melindungi moral masyarakat, dan "moral masyarakat" sendiri didefinisikan oleh Panel sebagai "standar tindakan benar dan salah yang dipelihara oleh atau atas perantara suatu komunitas atau bangsa." Badan Banding sepakat dengan keputusan ini.{{sfn|Joseph|2011|pp=108}}{{sfn|Gaines & Olsen|2012|pp=216-217}} Namun, upaya untuk memakai Pasal XX GATT dan Pasal XIV GATS acap kali kandas akibat keberadaan ''chapeau'' (mukadimah) dalam kedua pasal tersebut. ''Chapeau'' ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota WTO untuk melindungi kepentingan tertentu tidak diperbolehkan apabila tindakan tersebut tergolong sebagai diskriminasi yang sembarangan atau tidak dapat dibenarkan, atau jika tindakan tersebut merupakan kedok untuk membatasi perdagangan internasional. Fungsi dari ''chapeau'' ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan, tetapi kenyataannya ''chapeau'' ini malah menggagalkan banyak upaya untuk membenarkan tindakan perlindungan.{{sfn|Joseph|2011|pp=115}}{{sfn|De Schutter|2015|pp=55, 76}} Contohnya, dalam perkara ''US–Gambling'', pada akhirnya Amerika Serikat dinilai telah melanggar hukum WTO karena mereka mengizinkan jasa [[taruhan olahraga|taruhan balap kuda]] yang disediakan oleh beberapa perusahaan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat dianggap telah berlaku diskriminatif. Sementara itu, dalam perkara ''US–Shrimp'', tindakan yangperlindungan ingin melindungiterhadap [[penyu]] sebagai sumber daya alam yang dapat habis (sesuai dengan Pasal XX(g) GATT){{efn|Sebelumnya, Amerika Serikat mencoba mengajukan argumen bahwa "sumber daya alam yang dapat habis" hanya mengacu kepada sumber daya yang tidak hidup seperti [[emas]] atau [[perak]]. Namun, Badan Banding menyatakan bahwa sumber daya hidup juga bisa habis atau bahkan punah, dan menurut mereka gagasan modern dan "evolusioner" mengenai pelestarian lingkungan dapat mengilhami upaya penafsiran terhadap GATT yang dilakukan pada tahun 1998. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat {{harvnb|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=573-578}}.}} juga ditolak karena dinilai bersifat diskriminatif.{{sfn|Joseph|2011|pp=115}}
 
Hukum WTO juga menyediakan pengecualian dalam bentuk perjanjian dagang regional, yaitu perjanjian yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu untuk semakin memperkuat upaya integrasi ekonomi. Contohnya adalah [[Kawasan Perdagangan Bebas Perbara]], [[Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa Tengah]], ataudan [[Mercosur]] di [[Amerika Selatan]]. Dalam ranah WTO, "perjanjian dagang regional" juga dapat bersifat bilateral, contohnya adalah [[Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat-Kolombia]] atau [[Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Korea Selatan]].{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=671-673}} Pada dasarnya perjanjian-perjanjian semacam ini menjadi pengecualian bagi asas MFN, karena negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ini memberikan keuntungan tertentu kepada mitra dagangnya, tetapi tidak kepada anggota WTO yang lain.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=507}} Pasal XXIV GATT dan Pasal V GATS sama-sama mengizinkan penetapan perjanjian dagang regional yang mendirikan [[serikat pabean]] atau [[kawasan perdagangan bebas]].{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=674, 679, 688}} Selain itu, pada tanggal 28 November 1979, negara-negara anggota GATT mengeluarkan sebuah keputusan mengenai ''[[Enabling Clause]]'' yang mengizinkan Perlakuan Khusus dan Berbeda (''Special and Differential Treatment'') untuk negara-negara berkembang. ''Enabling Clause'' ini kini menjadi bagian dari GATT 1994.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=687-688}} Salah satu contohnya adalah perlakuan yang lebih menguntungkan bagi negara berkembang walaupun hal ini menyimpang dari asas MFN, pemberian landasan hukum kepada negara berkembang untuk membentuk "perjanjian dagang preferensial" sendiri, serta pemberian preferensi dagang tambahan kepada [[negara terbelakang]].{{efn|Dalam hukum WTO, tidak terdapat definisi "negara berkembang" atau "negara maju". Pada praktiknya, negara bebas untuk menyatakan diri sebagai negara "maju" atau "berkembang", tetapi anggota lain dapat menentang upaya anggota untuk menggunakan pasal-pasal yang hanya berlaku untuk negara berkembang. Sementara itu, untuk konsep "negara terbelakang", WTO menggunakan daftar yang dikeluarkan oleh [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Untuk keterangan selengkapnya, lihat {{harvnb|WTO, Least-developed Countries}} dan {{harvnb|WTO, Who are the Developing Countries in the WTO?}}.}}{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=701}} Dalam kenyataannya, saat ini terdapat sangat banyak perjanjian dagang di tingkat regional, sampai-sampai [[Laporan Sutherland]] pada tahun 2004 mengatakan:
 
{{cquote2|[H]ampir lima dasawarsa setelah pendirian GATT, MFN tidak lagi menjadi aturan, tetapi hampir menjadi pengecualian. Tentu saja sebagian besar perdagangan antara ekonomi-ekonomi besar saat ini masih dilakukan berdasarkan MFN. Namun, [keberadaan] suatu hal yang telah disebut "[[Efek mangkuk spageti|mangkuk spageti]]" [yang terdiri] dari serikat pabean, pasar bersama, kawasan perdagangan regional dan bilateral, preferensi, dan sekumpulan kesepakatan dagang lain-lain yang tiada hentinya ini telah hampir mencapai titik ketika perlakuan MFN merupakan pengecualian.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=308}}}}