Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
OrophinBot (bicara | kontrib) |
||
Baris 95:
=== KPK di bawah Antasari Azhar (2007-2009) ===
{{sect-stub}}
Kontroversi Antasari Azhar saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2000-2007) yang gagal mengeksekusi [[Tommy Soeharto]] tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK setelah berhasil mengungguli calon lainnya yaitu [[Chandra M. Hamzah]] dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan [[Komisi III DPR]]. Kiprahnya sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa [[Urip Tri Gunawan]] dan [[Artalyta Suryani]] dalam kaitan penyuapan kasus [[BLBI]] [[Syamsul Nursalim]]. Kemudian juga penangkapan [[Al Amin Nur Nasution]] dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan [[Hutan lindung]] Tanjung Pantai Air Telang, [[
=== KPK di bawah Tumpak Hatorangan Panggabean (Pelaksana Tugas) (2009-2010) ===
Baris 112:
Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI yang diketuai oleh Azis Syamsuddin, menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK terpilih periode 2015-2019 setelah sebelumnya melakukan dua kali voting. Rahardjo berhasil mendapatkan 53 suara. Sedangkan calon pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan mendapatkan 51 suara, Alexander Marwata 46 suara, Saut Situmorang 37 suara, dan Laode Muhammad Syarif 37 suara.
Kasus per September 2016 didominasi kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu OTT Ketua [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah RI]] [[Irman Gusman]] (kasus suap impor gula), berbagai penangkapan OTT Panitera, Pengacara, Hakim Tinggi, dan Pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris MA Rohadi terkait suap dagang perkara (termasuk salah satunya yaitu pengacara kondang [[O.C. Kaligis]]), kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi V DPR ([[Damayanti Wisnu Putranti]], dan sebagian besar anggota lainnya), kasus korupsi izin tambang Gubernur Sulawesi Tenggara [[Nur Alam]], kasus bansos dan suap oleh Gubernur
== Kontroversi ==
|