Buka menu utama

Perubahan

2 bita dihapus, 4 bulan yang lalu
k
Pada tanggal 15 Nopember 1946, Letnan Asli Zuchri dan Letnan Muda M.Mursid anggota ALRI Divisi IV yang berada di Mojokerto, menghubungi Hassan Basry untuk menyampaikan tugas yaitu mendirikan satu batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia Hassan Basry berhasil membentuk batalyon ALRI tersebut. Ia menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya ia berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di [[Kalimantan Selatan]] ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu.<ref name="pahnas"/>
 
Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di [[Jawa]] menyebabkan posisi Hasan Basry dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan [[Perjanjian Linggarjati]] ([[25 Maret]] [[1947]]), Belanda hanya mengakui kekuasaan ''de facto'' RI atas Jawa, [[Pulau Madura|Madura]] dan [[SumateraSumatra]]. Berarti [[Kalimantan]] merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan [[Belanda]]. Akan tetapi, Hasan Basry tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan [[Belanda]]. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap [[Perjanjian Renville]] ([[17 Januari]] [[1948]]). Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke [[Jawa]].<ref name="pahnas"/>
[[Berkas:ALRI Divisi IV Hasan Basry.jpg|kiri|jmpl|Tanda pengenal Hasan Basry sebagai panglima [[Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV (A)|ALRI Divisi IV (A)]]]]
Perjuangan Hassan Basry di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu dengan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949 atau [[Proklamasi Kalimantan]].
Sekembalinya ke tanah air, pada tahun 1956, Hassan Basry di lantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21/Komandan Territorial VI Kalsel. Dan pada tahun 1959, ditunjuk sebagai Panglima Daerah Militer X Lambung Mangkurat.
 
Pada saat suasana politik memanas karena kegiatan PKI dan ormasnya, Hassan Basry mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Sukarno, namun Hassan Basry sebagai kepala Penguasa Perang Daerah Kalsel tidak mentaati teguran presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan SumateraSumatra Selatan, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan.
 
Pada tahun 1961 – 1963, dia menjabat Deputi Wilayah Komando antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada tanggal 17 Mei 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hassan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Kesepakatan ini diikuti oleh ketetapan DPRGR Tingkat II Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962, yaitu ketetapan Hassan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan.
229.399

suntingan