|
Hack by Mr.rius
Hack by Mr.rius
== Pemerintahan dan politik ==
{{Main|Pemerintah Singapura}} {{See also|Hukum Singapura}}
[[Berkas:Parliament House Singapore.jpg|jmpl|250px|ka|[[Parliament House, Singapore|Parliament House]], Singapura.]]
Singapura adalah sebuah [[republik parlementer]] dengan sistem pemerintahan parlementer [[Unikameralisme|unikameral]] [[Sistem Westminster|Westminster]] yang mewakili berbagai [[konstituensi di Singapura|konstituensi]]. [[Konstitusi Singapura]] menetapkan [[demokrasi perwakilan]] sebagai sistem politik negara ini.<ref>{{cite web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html |title=CIA – The World Factbook – Singapore |publisher=U.S. Central Intelligence Agency |accessdate=22 April 2010}}</ref> [[Partai Aksi Rakyat]] (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas [[Parlemen Singapura|Parlemen]] di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959.<ref>{{cite web |url=http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&country=7269&year=2007 |title=Country Report: Singapore |publisher=Freedom House |accessdate=22 April 2010}}</ref> [[Freedom House]] menyebut Singapura sebagai "sebagian bebas" dalam [[Freedom in the World (laporan)|"laporan Freedom in the World"]] dan ''[[The Economist]]'' menempatkan Singapura pada tingkat "rezim hibrida", ketiga dari empat peringkat dalam "[[Indeks Demokrasi]]".
Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh [[Kabinet Singapura|kabinet]] yang dipimpin oleh perdana menteri. [[Presiden Singapura]], secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen.<ref>{{cite web|url=http://www.parliament.gov.sg/home/main.htm |title=Parliament of Singapore website |publisher=Parliament.gov.sg |date= |accessdate=23 August 2010}}</ref>
[[Pemilihan parlemen di Singapura]] memiliki [[sistem pengambilan suara pluralitas|dasar pluralitas]] untuk [[konstituensi perwakilan kelompok]] sejak [[Undang-Undang Pemilihan Parlemen]] diubah tahun 1991.<ref>{{Singapore Statute |title=Parliamentary Elections Act |cap= 218 |ed= 2001}}</ref>
Anggota parlemen (MP) terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati-pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konsituensi Perwakilan Kelompok (GRC).<ref name="parliament.gov.sg">{{cite web|url=http://www.parliament.gov.sg/AboutUs/Org-MP.htm |title=Members of Parliament |publisher=Parliament.gov.sg |date= |accessdate=23 August 2010}}</ref>
Singapura beberapa kali masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh [[Transparency International]].<ref>{{cite web |url=http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi |title=Transparency International – Corruption Perceptions Index 2006 |accessdate=22 April 2010}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table |title=Corruption Perceptions Index 2009 |publisher=[[Transparency International]] |year=2009 |accessdate=1 June 2010}}</ref>
Meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan [[India Britania]], dan meliputi banyak elemen [[hukum umum Inggris]], dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan.
Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi [[hukuman korporal yudisial]] dalam bentuk [[Pencambukan di Singapura|pencambukan]] untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi.<ref>{{cite web | url=http://www.corpun.com/singfeat.htm |title=Judicial caning in Singapore, Malaysia and Brunei |publisher=World Corporal Punishment Research |year=2008}}</ref><ref>{{cite news|author=Kuntz, Tom|title=Ideas & Trends; Beyond Singapore: Corporal Punishment, A to Z|url=http://www.nytimes.com/1994/06/26/weekinreview/ideas-trends-beyond-singapore-corporal-punishment-a-to-z.html?scp=29&sq=?pagewanted=1|date=26 June 1994|newspaper=The New York Times}}</ref> Singapura juga memiliki [[hukuman mati di Singapura|hukuman mati]] wajib untuk [[pembunuhan tingkat pertama]], penyelundupan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran senjata api.<ref>{{cite web | url=http://www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1017.html#crime |title=Singapore country specific information |publisher=Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State |date=19 March 2010}}</ref> [[Amnesty International]] mengatakan bahwa "serangkaian klausa dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang dan Undang-Undang Pelanggaran Senjata Api berisi dugaan bersalah yang bertentangan dengan hak dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah dan mengikis hak pengadilan yang adil", dan memperkirakan bahwa Singapura memiliki "kemungkinan tingkat eksekusi tertinggi di dunia bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya".<ref name="amnesty">{{cite web | url=http://www.amnestyusa.org/document.php?id=14C1E722FEE4F90E80256DFE0068898C&lang=e |title=Singapore: The death penalty: A hidden toll of executions |publisher=Amnesty International USA }}</ref> Pemerintah menyatakan bahwa Singapura memiliki [[hak berdaulat]] untuk menentukan [[sistem yudisial]]nya dan memaksakan sesuatu yang dianggap sebagai hukuman yang pantas.<ref name=response>{{cite press release |title=The Singapore Government's Response To Amnesty International's Report "Singapore – The Death Penalty: A Hidden Toll Of Executions" |publisher=Ministry of Home Affairs, Singapore |url=http://www.mha.gov.sg/basic_content.aspx?pageid=74 |date=30 January 2004 |accessdate=22 April 2010}}</ref> Pemerintah memiliki sengketa dalam beberapa poin laporan Amnesty. Mereka berkata bahwa dalam lima tahun sampai 2004, 101 warga Singapura dan 37 warga asing telah dieksekusi, semuanya kecuali 28 orang disebabkan oleh pelanggaran obat-obatan terlarang.<ref name=response/> Amnesty menyebutkan 408 eksekusi antara 1991 dan 2003 dari pemerintah dan sumber lain dari jumlah penduduk sebanyak empat juta jiwa.<ref name="amnesty"/>
Sebuah survei oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) mengenai eksekutif bisnis ekspatriat bulan September 2008 menemukan bahwa orang-orang yang disurvei menganggap Hong Kong dan Singapura memiliki sistem yudisial terbaik di Asia, dengan [[Indonesia]] dan [[Vietnam]] yang terburuk: sistem yudisial Hong Kong diberi skor 1.45 dalam skala (0 untuk terbaik dan 10 untuk terburuk); Singapura dengan skor 1.92, diikuti Jepang (3.50), Korea Selatan (4.62), [[Taiwan]] (4.93), [[Filipina]] (6.10), [[Malaysia]] (6.47), India (6.50), [[Thailand]] (7.00), China (7.25), Vietnam (8.10) dan Indonesia (8.26).<ref>{{cite web|author=(AFP) – 14 Sep 2008 |url=http://afp.google.com/article/ALeqM5gIkKvk-YnNQ1HVb2n_HUUMhncDLA |title=afp.google.com/article, Hong Kong has best judicial system in Asia: business survey |publisher=Afp.google.com |date=14 September 2008 |accessdate=23 August 2010|archiveurl=http://web.archive.org/web/20081009144227/http://afp.google.com/article/ALeqM5gIkKvk-YnNQ1HVb2n_HUUMhncDLA|archivedate=9 October 2008}}</ref><ref>{{cite web|author=Agence France-Presse |url=http://www.abs-cbnnews.com/world/09/15/08/hong-kong-has-best-judicial-system-asia-business-survey |title=Hong Kong has best judicial system in Asia: business survey |publisher=Abs-cbnnews.com |date=15 September 2008 |accessdate=23 August 2010}}</ref>
PERC memberi komentar bahwa karena survei ini melibatkan eksekutif bisnis ekspatriat daripada aktivis politik, kriteria seperti kontrak dan perlindungan IPR lebih ditekankan: "persepsi umum ekspatriat adalah bahwa politik setempat tidak memenuhi cara hukum perdagangan dan kriminal dilaksanakan". PERC mencatat bahwa nilai teratas Singapura dalam survei tersebut tidak termasuk aktivis politik yang mengkritik Partai Aksi Rakyat (PAP) karena menggunakan pengadilan untuk membungkam kritikus.
Pada November 2010, sebuah pengadilan Singapura memberi hukuman penjara enam minggu kepada penulis Britania, Alan Sheldrake atas penghinaan terhadap pengadilan dalam bukunya, "''Once A Jolly Hangman: Singapore Justice In The Dock''", berdasarkan wawancara dengan bekas eksekutor pengadilan dan kritik terhadap hukuman mati di negara ini<ref>[http://www.abc.net.au/news/stories/2010/11/16/3067860.htm?section=justin British Author Jailed in Singapore, ABC News Australia]</ref>.
== Geografi ==
| 