Pegawai negeri sipil: Perbedaan revisi

896 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
* Jabatan Pimpinan Tinggi
 
== Pegawai Negeri Sipil dan partaiPolitik politikPraktis ==
[[Berkas:Prajabatan Kepahiang.png|jmpl|450px|[[Calon Pegawai Negeri Sipil]] yang mengikuti [[diklat prajabatan]] di [[Kabupaten Kepahiang]] pada tahun 2010.]]
Pada masa [[Orde Baru]], Pegawai Negeri Sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap [[Golkar]], yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih [[Golkar]] dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan [[Golkar]]. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada [[Golkar]].
 
Setelah adanya [[Sejarah Indonesia (1998-sekarang)|Reformasi 1998]], terjadi perubahan paradigma kepemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari [[partai politik]] (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak [[Diskriminasi|diskriminatif]] dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam [[Pemilu]], sedangkan anggota [[TNI]] maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu.
 
Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik jo PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut adalah:
* Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
* Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).
 
=== OrganisasiPenegasan PegawaiLarangan NegeriPNS SipilBerpolitik ===
Dalam era Reformasi ini, larangan PNS Berpolitik dipertegas dalam pasal 255 [[Peraturan Pemerintah]] Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS:
 
# PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
# PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
# PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
# PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
# PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 
== Organisasi Pegawai Negeri Sipil ==
Pegawai Negeri Sipil berkumpul di dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil atau Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Tujuan organisasi ini adalah memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian Pegawai Negeri Sipil.<ref>www.korpri.or.id.</ref> Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.