Buka menu utama

Perubahan

3.944 bita ditambahkan ,  9 bulan yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
}}
 
'''H. Djuwarto''' ({{lahirmati|[[Yogyakarta]]|28|10|1952}}) adalah anggota [[DPR RI]] periode [[2009]]-[[2014]] dari [[PDI Perjuangan]] mewakili [[Yogyakarta]]. Djuwarto ditempatkan di [[Komisi Dewan Perwakilan Rakyat|Komisi IV]] yang menangani [[Pertanian]], [[Perkebunan]], [[Kehutanan]], [[Laut|Kelautan]], [[Perikanan]], dan [[Pangan]].<ref Djuwartoname=":0">{{Cite dikenalweb|url=https://www.merdeka.com/djuwarto/profil/|title=Profil sebagai- pendukungDjuwarto|website=merdeka.com|language=en|access-date=2019-02-10}}</ref> statusSebelum daerahmenjadi keistimewaanAnggota Yogyakarta.DPR DjuwartoRI, tidakia menyelesaikanmerupakan kuliahKetua di[[Dewan FakultasPerwakilan FilsafatRakyat [[UniversitasDaerah GadjahDaerah MadaIstimewa Yogyakarta|DPRD DIY]] periode 2004-2009.
 
== Riwayat Hidup ==
Sebagai politisi dari Yogyakarta ia sempat menuturkan pendapatnya mengenai penetapan [[Sultan Yogyakarta|Sultan]] sebagai [[Daftar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta|Gubernur DIY]]. Menurutnya, penetapan Sultan sebagai Gubernur adalah salah satu bukti keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan DIY yang lainnya antara lain meliputi sejarah, budaya, dan pengelolaan tanah (''sultan ground'').
 
=== Ketua DPRD DIY (2004-2009) ===
 
==== Pasca Gempa Yogyakarta 2006 ====
Setelah [[Gempa bumi Yogyakarta 2006|Gempa Yogyakarta tahun 2006]] Djuwarto bersama para anggota dewan di Gedung [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta|DPRD Propinsi Yogyakarta]] bertemu dalam dialog dengan para aktivis FKKJ (Forum Kebangkitan dan Kemandirian Jogja). Dalam dialog ini para aktivis SKKJ mengungkapkan keprihatinannya atas kurang terlibatnya lembaga legislatif di Yogyakarta dalam penanganan bencana.
 
Salah satu kebijakan pemerintah lokal yang dinilai kurang mewakili aspirasi rakyat adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23/2006 yang memutuskan agar bantuan pembangunan rumah untuk korban gempa dibagikan berdasarkan prioritas dan tidak dibagi rata. Padahal sebagian besar masyarakat menginginkan agar bantuan tersebut dibagi rata. Djuwarto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Propinsi Yogyakarta, berjanji akan meminta fraksi-fraksi DPRD untuk ikut mengawasi penanganan bencana. Ia juga berjanji akan memanggil pihak eksekutif untuk memaparkan kebijakannya dalam menangani bencana alam.<ref name=":0" />
 
=== Anggota DPR RI (2009-2014) ===
 
==== Beras Raskin ====
Atas banyaknya kasus Raskin yang terjadi di berbagai daerah, anggota F-PDIP lainnya, Djuwarto mengatakan temuan-temuan ini harus ditindaklanjuti karena dalam temuan ini sudah ada indikasi pelanggaran hukum seperti pelanggaran Inpres yang ada di Bulog. Selama ini, kata Djuwarto, pelanggaran ini tidak ''difollow up'' sehingga si pelanggar seolah-olah bebas melakukan perbuatannya. Semestinya, katanya, pelanggar hukum ini harus diputuskan secara hukum, karena harus ada ''shock therapy'' agar ada kejeraan ke depan.<ref>{{Cite web|url=http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/1653|title=BULOG DIMINTA PERHATIKAN KUALITAS RASKIN|last=RI|first=Setjen DPR|website=www.dpr.go.id|language=id|access-date=2019-02-10}}</ref>  
 
==== Penerapan Pancasila Sebagai Pilar Negara ====
Djuwarto mengatakan munculnya terorisme, bom bunuh diri dan munculnya [[Negara Islam Indonesia]] (NII) merupakan dampak dari carut marutnya bangsa ini. Banyak pemuda yang tidak memiliki moral yang sejalan dengan roda pemerintahan. Hal ini terjadi lantaran pendidikan moral [[pancasila]] yang kian luntur. ”Kasus itu menjadi contoh berkurangnya pemahamam moral pancasila di kalangan remaja,” jelasnya pada sarasehan bertajuk Sosisalisasi [[Empat Pilar Kebangsaan]] yang digelar oleh [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)]] di Gedung Pertemuan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY), pada 2 Mei 2011.<ref name=":1">{{Cite web|url=https://kulonprogonews.wordpress.com/2011/05/03/pendidikan-pancasila-perlu-dikembangkan-lagi/|title=Pendidikan Pancasila, Perlu Dikembangkan Lagi|last=kulonprogonews|date=2011-05-03|website=Kulonprogonews's|language=id-ID|access-date=2019-02-10}}</ref>
 
Menurut Djuwarto, empat pilar bangsa yaitu [[Pancasila]], [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|UUD 1945]], [[Indonesia|NKRI]] dan [[Bhinneka Tunggal Ika]] harus dijunjung tinggi. Remaja perlu kembali mendapatkan pelajaran yang berkaitan dengan semangan nasionalisme dan kebangsaan. Itu merupakan salah satu upaya membenahi mentaldan moral bangsa ini. ”Empat pilar ini harus disosialisasikan lagi kepada masyarakat,” tuturnya.<ref name=":1" />
 
== Catatan kaki ==