Ratna Sarumpaet: Perbedaan antara revisi

Pada tahun 1976, Sarumpaet, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan teater dan memasuki industri film. Setelah perceraiannya, yang memakan waktu beberapa tahun dan membutuhkan rekam tulang rusuknya yang patah untuk memenuhi keperluan di pengadilan agama, ia kembali ke teater pada tahun 1989 dengan pertunjukan ''[[Othello]]'' karya Shakespeare.{{sfn|Winet|2007|p=1190}}{{sfn|Hatley 1998, Ratna accused, and defiant}} Sarumpaet mulai bekerja sebagai sutradara pada tahun 1991, dengan serial televisi ''Rumah Untuk Mama'', yang disiarkan di stasiun televisi milik pemerintah [[TVRI]].{{sfn|Dursin and Alia 2007, Ratna Sarumpaet: The agony}} Pada tahun yang sama, ia mengadaptasi ''Antigone'', suatu tragedi oleh penulis PerancisPrancis [[Jean Anouilh]], dalam latar Batak.{{sfn|Jakarta Globe 2006, Putting Politics Center}}

Awal Desember 1998, ARTE, sebuah stasiun televisi [[PerancisPrancis]] dan [[Amnesty International]] mengabadikan perjalanan Ratna sebagai pejuang HAM dalam sebuah [[film dokumenter]] (52 menit) berjudul "''The Last Prisoner of Soeharto''". Pada peringatan 50 tahun Hari HAM sedunia, film ini ditayangkan secara nasional di [[PerancisPrancis]] dan [[Jerman]]. Pada saat yang sama, Ratna hadir di Paris di tengah kongres para pejuang HAM yang berlangsung di sana. Di tengah pertemuan bergengsi ini hati Ratna miris mendengar bagaimana dunia mengecam Indonesia sebagai salah satu Negara pelanggar HAM terburuk. Ia mendengar secara lebih lengkap berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru seperti di [[Timor Timur]] dan [[Aceh]]. Ia mendengar nama mantan presidennya dan nama sejumlah tokoh militer RI disebut-sebut sebagai dalang berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Namun ketika pada acara puncak, [[10 Desember]] [[1998]], Ratna menyampaikan pidato (di samping tokoh dunia lainnya seperti [[Dalai Lama]] dan [[Jose Ramos Horta]]), tanpa maksud membela pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru, Ratna mengkritik keras negara-negara besar seperti [[Amerika Serikat]], [[Jerman]] dan [[Inggris]]. Sebagai pensuplai senjata, pendidikan tentara dan peralatan perang, Ratna menuding mereka ikut bertanggungjawab atas berbagai pelanggaran HAM di Indonesia.