Setelah kekalahan total Jerman dan menyerah tanpa syarat pada akhir Perang Dunia Kedua, koalisi [[Blok Sekutu (Perang Dunia II)|Sekutu]] yang terdiri dari pemerintah [[Amerika Serikat|Amerika Serika]]<nowiki/>t, [[Inggris]], [[Uni Soviet]], dan Pemerintah Sementara Republik [[PerancisPrancis]] yang tergabung dalam Dewan Pengendali Sekutu mengambil alih kontrol pemerintahan seluruh wilayah Jerman. Dalam [[Protokol London 1944]], pemerintah AS, Inggris, dan Uni Soviet memutuskan membagi Jerman dibagi menjadi tiga zona pendudukan, yang masing-masing dibawah kendali tiga pasukan Sekutu tersebut. Sedangkan [[Berlin]] berada di bawah satu kendali gabungan dari ketiga kekuatan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 April 1949, semua pendudukan zona barat digabungkan menjadi satu. Pada tanggal 25 Juli 1948, sebelas perdana menteri negara-negara Jerman di pendudukan zona barat mendirikan "Dewan Pakar Masalah Konstitusional." Dewan melakukan pertemuan di [[Herrenchiemsee]], [[Bavaria]], dari 10 Agustus sampai 23 Agustus 1948, dimana dewan tersebut ditugaskan oleh pasukan Sekutu untuk menyusun rancangan undang-undang untuk [[Jerman Barat]]. Pada bulan September, rancangan tersebut diteruskan ke Dewan Parlemen yang baru diadakan di [[Bonn]] untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh enam puluh lima perwakilan Dewan Perwakilan Jerman. Pada tanggal 8 Mei 1949, Dewan Parlemen mengadopsi Undang-Undang Dasar ([[Grundgesetz]]) dengan suara voting 53 lawan 12. Undang-undang Dasar, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1949, diproklamirkan untuk seluruh Jerman, baik di wilayah zona bagian Timur dan bagian Barat, dan pasal 23 Undang-undang Dasar secara terbuka memasukkan penyatuan seluruh Jerman sebagai amanat utama. Undang-undang Dasar yang sudah disahkan tersebut menetapkan hak-hak dasar, stuktur dan administrasi Republik Federal Jerman, dan kerangka hukum dari tiga cabang pemerintahan. Salah satunya menghasilkan [[Bundestag]] (Parlemen) sebagai representasi badan legislatif. Belajar dari pengalaman pada saat Republik Weimar tahun 1919-1933 menyerah pada ekstremisme sayap kanan pimpinan Adolf Hitler dan untuk melindungi demokrasi dari kekalahan melawan totalitarianisme seperti Nazi.<ref name=":0" /> Pada saat itu tidak adanya legitimasi antara sektor-sektor penting masyarakat Jerman, dimana perwakilan proporsional yang dipilih, menjamin perwakilan parlemen sampai kelompok politik terkecil sekalipun, pada akhirnya menghasilkan badan [[legislatif]] yang sangat terfragmentasi sehingga sangat sulit untuk membentuk koalisi yang stabil.<ref name=":0">[http://www.dw.com/en/a-history-of-germanys-postwar-elections/a-1659820 A history of Germany's postwar elections]</ref> Pada Undang-Undang yang dibentuk ini didasarkan pada prinsip perwakilan yang proporsional, mengharuskan partai politik untuk memperoleh suara setidaknya lima persen dari satu ''Länder'' ( istilah negara bagian dalam Republik Federal Jerman). Pemilihan umum Federal Jerman Barat untuk Bundestag kemudian diadakan pertama kali pada tanggal 14 Agustus 1949, dan pertemuan parlemen perdananya berlangsung pada tanggal 7 September 1949.
