Adalah Abdul Hakim Harahap tokoh yang dimaksud. Dia putra Sumut yang pernah menjadi Residen Tapanoeli. Meski basic-nya ekonom, Abdul Hakim bisa disebut sebagai politikus jempolan di Indonesia. Buktinya, dia dipercaya sebagai penasihat republik ke Konfrensi Meja Bundar yang dipimpin oleh M Hatta. Sejatinya, usai konfrensi yang berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda itu, Abdul Hakim yang menguasai bahasa Inggris, Belanda, dan Perancis akan pulang kampung ke Sumatera Utara. Namun, panggilan ibu pertiwi lebih kuat. Dia berangkat ke Jogjakarta karena diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri Kabinet Halim yang merupakan kabinet terakhir di Jogjakarta. Pengangkatan itu terjadi pada 1950.
{{reflist}}
Barulah kemudian, tepatnya setahun kemudian (1951) Abdul Hakim pulang kampung dan menjadi Gubsu. Tidak ada yang bisa menentangnya. Pasalnya, dia adalah pemilik portofolio tertinggi, republiken sejati. Selain wakil perdana menteri, pada era Belanda Abdul Hakim Harahap adalah pejabat ekonomi tertinggi di Indonesia Timur (Makassar). Pada era Jepang direkrut militer Jepang untuk bekerja membentuk Dewan Tapanoeli. Apalagi, Gubsu keempat yang menjabat sejak 1951 hingga 1953 ini juga tidak asing dengan Kota Medan. Pada 1927-1937 dia menjadi anggota dewan kota (gemeeteraad) Medan yang mengusulkan dibangunnya rumah sakit dan pasar sentral Medan.
