Konstitusi Korea Selatan: Perbedaan antara revisi

Namun, hak individu dikualifikasikan oleh ketentuan konstitusional lainnya dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, termasuk UU Keamanan Nasional, yang membatasi hak proses hukum.

 

Netralitas politik adalah konvensi konstitusional yang menetapkan bahwa pegawai negeri harus menghindari kegiatan yang cenderung merusak atau tampaknya merusak ketidakberpihakan politik mereka atau ketidakberpihakan politik dari pelayanan publik.<ref>{{Cite journal|last=Sossin|first=Lorne|date=2006-02-01|title=Defining Boundaries: The Constitutional Argument for Bureaucratic Independence and its Implication for the Accountability of the Public Service|url=https://papers.ssrn.com/abstract=1911245|location=Rochester, NY}}</ref> Netralitas politik di dalam Konstitusi Korea Selatan terjamin di bidang militer, administrasi, dan pendidikan. Dalam bentuk jaminan 'netralitas politik', konstitusi menyediakan sistem hukum obyektif untuk menjamin netralitas politik sebagai elemen penting dari sistem, tidak seperti bentuk jaminan hak-hak dasar.<ref>{{Cite journal|last=류|first=시조|date=February 2015|title=한국 헌법상의 정치적 중립성에 관한 연구|journal=공법학연구 제 16권 제 1호|pages=49-70}}</ref>