Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Penggantian teks otomatis (- + ) |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 31:
Dalam penyelenggaraan BDF, para peserta dapat membicarakan demokrasi secara konstruktif terlepas dari ''political taboo'' dan standardisasi yang restriktif. Tingginya tingkat akseptabilitas dan animo partisipan merupakan sambutan positif terhadap prinsip BDF yang inklusif yaitu menempatkan setiap negara dalam posisi ‘unik’ dan mengedepankan ''sharing experience'' dan ''best practices'' dalam menggali prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan kondisi negara masing-masing.
Hingga saat ini, BDF telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis untuk Asia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan dan politik yang seimbang, menciptakan perdamaian dan stabilitas, serta dapat memajukan kualitas penikmatan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di kawasan yang notabene merupakan tiga pilar penyangga konsep perserikatan bangsa-bangsa.
Beberapa kearifan Nusantara turut mewarnai pertukaran tentang demokrasi, yaitu: (1) Bahwa demokrasi harus tumbuh dan berkembang atas inisiatif internal (''home-grown''); (2) Demokrasi menjunjung nilai-nilai pluralisme dan keberagaman; dan (3) Demokrasi bersifat inklusif.
'''Bilateral Inter-Media Dialogue (BIMD)'''
Baris 77:
BSBI merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan ''people-to-people contact'' melalui pemanfaatan seni dan budaya sebagai aset ''soft-power diplomacy'' Indonesia. Selain itu, program BSBI juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggan masyarakat Indonesia terhadap warisan seni dan budaya para leluhur yang wajib dilestarikan.
Pada awal pelaksanaannya, BSBI diberikan kepada 12 peserta yang berasal dari negara-negara anggota ''Southwest Pacific Dialogue (SwPD)'' yaitu Australia,
Pada tahun 2016, Program BSBI akan kembali pada kitahnya untuk meningkatkan keikutsertaan peserta BSBI asal negara pasifik juga memastikan keterwakilan Indonesia timur, khususnya 5 (lima) provinsi yang mewakili etnis Melanesia yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT di program tersebut.
Baris 85:
'''Dialog Lintas Agama'''
Sebagai bentuk upaya pro-aktif Pemri dalam mengedepankan sikap toleransi, saling memahami dan menghargai antar sesama umat beragama dan antar peradaban demi terciptanya “''harmony among civilizations''”, Indonesia telah mengembangkan kegiatan dialog lintas agama (DLA).
Forum DLA diharapkan tidak semata-mata menjadi ajang dialog, tetapi hasil-hasilnya juga dapat diimplementasikan ke seluruh tingkatan di kalangan akar rumput. Forum DLA dilaksanakan melalui dialog, ''public lecture'', diskusi di lingkup ''intrafaith, interfaith'' dan ''intermedia'' dengan melibatkan para pemuka/tokoh agama, wakil masyarakat madani, akademisi, dan media.
Baris 115:
'''Pembuatan dan Pencetakan Buku'''
Media cetak berupa buku merupakan salah satu sarana yang efektif dan relevan dalam memperkenalkan aset-aset diplomasi publik Indonesia kepada masyarakat yang luas. Buku-buku terkait aset diplomasi Indonesia seperti demokrasi, pluralisme, dan keberagaman kebudayaan dipublikasikan oleh Direktorat Diplomasi Publik dan dibagikan secara gratis kepada ''stakeholders'' yang bersangkutan.
'''Pameran Foto'''
Gambar dan foto merupakan salah satau media penyampaian pesan yang menarik, interaktif, dan popular saat ini.
Dengan menyelenggarakan kegiatan pameran foto yang efektif dan relevan terkait isu-isu aktual dan strategis, Direktorat Diplomasi Publik diharapkan dapat menampilkan potret pelaksanaan diplomasi serta politik luar negeri Indonesia yang dikemas secara menarik dan ekspresif.
'''Public Lecture dan Sosialisasi'''
Kegiatan ''Public Lecture'' terlaksana atas kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia yang diselenggarakan dalam bentuk seminar, lokakarya, maupun ''talkshow'' dengan tema isu-isu internasional.
Pelaksanaan sosialisasi yang membahas isu-isu internasional ini bermaksud untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang dijalankan Kementerian Luar negeri sebagai wujud pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam berbagai hal. Beberapa isu yang telah diangkat antara lain:
Baris 147:
'''Diplomatic Gathering'''
''Diplomatic Gathering'' menjadi satu sarana untuk berdialog secara
''Forum diplomatic gathering'' ini memungkinkan setiap undangan untuk menyampaikan pandangan-pandangan personalnya secara lebih informal dan akrab.
| |||