Majelis Nasional Pakistan: Perbedaan antara revisi

'''Majelis Nasional Pakistan''' ({{Lang-ur|{{Nastaliq|قومی اسمبلئ پاکستان}}}}— {{Transl|ur|''Qaumī Asimbli'e Pākistān''}}); adalah [[Majelis Rendah|majelis rendah]]  dari  [[Parlemen Pakistan]], yang juga terdiri dari [[Daftar Presiden Pakistan|Presiden Pakistan]] dan [[Senat Pakistan|Senat]] ([[Majelis Tinggi|majelis tinggi]]). Majelis Nasional dan Senat sama-sama bersidang di gedung Parlemen,  [[Islamabad]]. Majelis Nasional merupakan lembaga yang terpilih secara demokratis yang beranggotakan 342 orang.  Partai politik harus memperoleh 172 kursi untuk dapat membentuk pemerintahan.<ref name="maj172"><cite class="citation news">[http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12105507 "Pakistan PM loses vital coalition partner as MQM quits"]. </cite></ref>

Anggota Majelis dipilih melalui sistem  [[pemenang undi terbanyak]] dengan  [[hak pilih universal]], yang mewakili daerah pemilihan. Berdasarkan  [[Konstitusi Pakistan|konstitusi]], 70 kursi diperuntukkan bagi perempuan dan minoritas agama yang dialokasikan untuk partai politik sesuai dengan perwakilan proporsional.

Pemilu ke-13 Majelis Nasional diadakan pada tanggal 18 Februari 2008. Pada 17 Maret 2013, Majelis Nasional ke-13 dibubarkan setelah menyelesaikan masa jabatan sesuai dengan Pasal 52 [[Konstitusi]].<ref name="dissTNI"><cite class="citation news">[https://web.archive.org/web/20130606033120/http://www.thenews.com.pk/article-92561-National-Assembly-stands-dissolved "National Assembly Stands Dissolved"]. </cite></ref><ref name="dissTET"><cite class="citation news">Gishkori, Zahid (16 March 2013). </cite></ref> [[Pemilihan umum Pakistan 2013|Pemilihan umum Pakistan, 2013]] (untuk Majelis Nasional ke-14) diselenggarakan pada 11 Mei   2013. Anggota Majelis Nasional ke-14  mengambil sumpah pada tanggal 1 Juni 2013.<ref name="oathTNI"><cite class="citation news">[https://web.archive.org/web/20130605172427/http://www.thenews.com.pk/article-103372-Historic-Transition:-Newly-elected-MNAs-take-oath "Newly elected Members of National Assembly take oath"]. </cite></ref>

Dalam [[Konstitusi Pakistan|Konstitusi]] yang disahkan Majelis Nasional pada April 1973, dijelaskan mengenai negara Pakistan yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan federal parlementer, dengan [[Daftar Presiden Pakistan|Presiden]] sebagai Kepala Negara yang bersifat seremonial dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih. Berdasarkan Pasal 50 dari [[Konstitusi Pakistan|Konstitusi]],  lembaga legislatif merupakan Majlis-e-Shoora (Parlemen), yang terdiri dari [[Daftar Presiden Pakistan|Presiden]], Majelis Nasional, dan [[Senat Pakistan|Senat]]. Majelis Nasional membuat undang-undang federal. Dan melalui debat, mosi, jam bertanya, dan Komite Tetap, Majelis Nasional dapat mengawasi  [[Pemerintah Pakistan|pemerintah]]. Hal ini memastikan bahwa kinerja  [[Pemerintah Pakistan|pemerintah]] tetap berada dalam parameter yang ditetapkan dalam Konstitusi, dan tidak melanggar hak-hak dasar warga. Parlemen dapat mengevaluasi anggaran negara dan mengendalikan pengeluaran  [[Pemerintah Pakistan|pemerintah]].  [[Senat Pakistan|Senat]], majelis tinggi dari Parlemen, beranggotakan perwakilan dari provinsi dengan jumlah yang sama sehingga dapat menyeimbangkan ketimpangan antar[[Unit administratif di Pakistan|provinsi]]  di Majelis Nasional, yang jumlah anggota didasarkan pada jumlah penduduk di provinsi. Senat berperan untuk menjaga persatuan dan harmoni nasional dan bekerja sebagai faktor stabilisasi federasi. Senat beranggotakan  104 orang dengan masa jabatan enam tahun dengan pemilihan untuk senator diadakan setiap tiga tahun. Majelis Nasional terdiri dari 342 anggota. Konstitusi memberikan wewenang pada  [[Daftar Presiden Pakistan|Presiden]] untuk membubarkan Majelis Nasional, tetapi [[Senat Pakistan|Senat]] tidak dapat dibubarkan. Hanya Parlemen yang dapat mengubah [[Konstitusi Pakistan|Konstitusi]], dengan dua pertiga suara mayoritas di masing-masing majelis.

Konstitusi juga memberikan rincian untuk anggota dapat dikeluarkan dalam Pasal 63, yang mencakup [[gangguan mental]], [[pailit]], kasus kriminal, dan menerima [[kewarganegaraan ganda]]  atau melepaskan kewarganegaraan Pakistan. Selain itu, seorang individu akan dikeluarkan dari Majelis Nasional jika ia terbukti telah menentang ideologi Pakistan atau merusak persatuan negara, sejak negara ini didirikan pada tahun 1947.

Majelis Nasional dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Masa jabatan Anggota Majelis Nasional sesuai dengan masa jabatan pada umumnya, atau lebih cepat, jika Anggota Majelis meninggal dunia atau mengundurkan diri. Masa jabatan Majelis Nasional juga berakhir jika dibubarkan atas saran dari Perdana Menteri atau Presiden sesuai dengan Konstitusi. Berdasarkan  Konstitusi 1973, anggota Parlemen tidak boleh memegang jabatan Perdana Menteri selama lebih dari dua periode. Pada tahun 1990-an, [[Benazir Bhutto]] dan [[Nawaz Sharif|Nawaz Syarif]] mengusulkan RUU untuk mengubah konstitusi tahun 1973 yang memungkinkan Anggota Majelis untuk menjabat pada periode ketiga sebagai Perdana Menteri.

[[Ketua]] Majelis Nasional  dibantu oleh [[Wakil Ketua Majelis Nasional Pakistan|Wakil Ketua]]. Kedua posisi itu dipilih dari dalam jajaran Majelis Nasional dan biasanya berasal dari partai mayoritas. Pemilihan dua pejabat tersebut adalah hal pertama yang dibahas pada Majelis Nasional. Selain mengatur jalannya perdebatan di Majelis Nasional, Ketua juga dapat menjadi  [[Daftar Presiden Pakistan|Penjabat Presiden]], jika terjadi kekosongan kekuasaan (dalam hal Presiden dan juga sebagai Ketua Senat tidak mampu).

Terdapat beberapa masa sidang di Majelis Nasional. Mereka harus mengadakan rapat  selama 130 hari sebelum akhirnya terdapat Amendemen Pertama yang disahkan pada 8 Mei 1974. Menurut Amendemen ini, durasi maksimum rapat dikurangi menjadi 90 hari, dan harus ada setidaknya tiga masa sidang dalam setahun. Sidang Majelis Nasional diselenggarakan atas permintaan dari Presiden Pakistan sesuai dengan Pasal 54(1) Konstitusi. Presiden memberikan tanggal, waktu, dan tempat (yang biasanya di gedung Parlemen) sidang Majelis Nasional. Tanggal dan waktu untuk sidang Majelis Nasional segera diumumkan melalui Radio dan Televisi. Umumnya, salinan panggilan sidang juga dikirim ke Anggota di alamat rumah mereka. Majelis Nasional juga dapat diminta bersidang oleh Ketua Majelis Nasional dengan seperempat dari total anggota Majelis Nasional yang meninginkan sidang. 

Jika RUU tersebut dikirim kepada Presiden untuk persetujuan, ia harus menyetujui RUU tidak lebih dari sepuluh hari.  Jika bukan mengenai anggaran negara, Presiden dapat mengembalikan RUU tersebut ke Parlemen dengan pesan yang meminta agar RUU tersebut dipertimbangkan kembali dengan penjelasan bagian yang perlu diamendemen. Parlemen akan mempertimbangkan RUU pada pembahasan bersama.  Jika RUU ini disahkan lagi, dengan atau tanpa perubahan, oleh suara mayoritas dari anggota yang hadir, maka akan disampaikan kepada Presiden dan Presiden harus memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari; jika tidak merespons dalam waktu sepuluh hari maka dianggap telah disetujui.

Majelis Nasional dapat dibubarkan atas saran dari Perdana Menteri. Jika dibubarkan, pemilu baru dilakukan untuk pemilihan Majelis. Pasal 58 [[Konstitusi Pakistan]]  menjelaskan pembubaran Majelis: