[[File:Minnesota anti-war protesters in Washington DC.jpg|thumb|Demonstran tanpa kekerasan di [[Washington, D.C.]], pada tahun 2010, memprotes [[Perang Irak]]]]
[[File:Faroe stamp 131 amnesty international.jpg|thumb|upright|left|Amnesty International melindungi para narapidana hati nurani. Perangko dari Kepulauan Faroe, 1986.]]
[[John Rawls]], dalam ''[[Teori Keadilan]]'', menggambarkan seorang [[pelawan berdasarkan hati nurani]] sebagai seorang individu yang siap melakukan tindakan [[ketidakpatuhanpembangkangan sipil]] di muka umum (dan biasanya di depanhadapan perlawanan besar-besaran), untuk melawan sebuahsuatu aturan legal yang dijustifikasi dengan cara melawanmelanggar kebajikan sosial dasar (seperti misalnya keadilan, kebebasan, atau kesetaraan), serta prinsip moralitas dan hukum yang diambil darinya.<ref name="John Rawls 1971. pp. 368–70">John Rawls. A Theory of Justice. Oxford University Press. London 1971. pp. 368–70</ref> Rawls berpikir bahwa ketidakpatuhanpembangkangan sipil harus dipandang sebagai semacam upaya naik banding atau peringatan terhadap suatu aturan hukum yang melawan kebajikan fundamental masyarakat, yaitu keadilan. KetidakpatuhanPembangkangan sipil tetap menunjukkan penghormatan dan kesetiaan kepada ''[[rule of law]]'' yang ditunjukkan dengan metodenya yang tanpa kekerasan dan transparan.<ref name="John Rawls 1971. pp. 368–70"/> TermasukDi dalamsisi lain, teori Rawls adalahtidak ketidakmampuannyamampu mengakomodasi perlawanan berdasarkan hati nurani padauntuk penilaian dasar masyarakat terkait dengan [[keadilan]] atau dengan prinsip moral atau etis yang baru saja timbul (seperti misalnya penghormatan untuk hak [[lingkungan hidup]]) dan belum menjadi bagian dari penilaian masyarakat tersebut. Selain itu, amat sulit bagi masyarakat untuk memprediksi dan menentukan secara konsisten bahwa sebuah keputusan mayoritas bersifat adil atau tidak adil.<ref>Peter Singer. ''Democracy and Disobedience''. Clarendon Press. Oxford. 1973. pp. 86–91</ref> ''Perlawanan berdasarkan hati nurani'', yakni ketika seseorang menolak taat hukum, seharusnya tidak muncul secara tidak dipikirkan atau dari "hati nurani tradisional" yang naif; hal tersebut hanya akan memudahkan sikap yang tidak mau menyetarakan hukum dengan norma moral atau HAM serta menjauhkannya dari ketidakhormatan terhadap institusi demokratis.<ref>Peter Singer. ''Democracy and Disobedience''. Clarendon Press. Oxford. 1973 pp. 94–99.</ref> Perlawanan tersebut harus didasarkan pada "hati nurani kritis", yaitu kepercayaan moral atau religius yang benar-benar dalam dan matang secara konseptual, yang dianggap berlawanan secara fundamental (bukan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan atau impuls egois) misalnya dengan semua hukum [[wajib militer]] atau kewajiban legal untuk membantu perang Negara secara finansial.<ref>{{cite journal | last1 = Spitz | first1 = D. | year = 1954 | title = Democracy and the problem of 'civil disobedience' | url = | journal = American Political Science Review | volume = 48 | issue = 2| pages = 386–403 | doi = 10.2307/1951202 }}</ref> Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika [[Henry David Thoreau]], penulis [[Walden]], mau dipenjara karena ia menolak membayar pajak setelah berselisih dengan sebuah kebijakan pemerintah, dan amat frustrasi dengan korupsi dan ketidakadilan mesin demokrasi negara.<ref>Henry David Thoreau. ''Civil Disobedience''. 1848. reprinted Signet Classic, New York. 1960 pp. 228, 229, 236.</ref> Di Amerika Serikat, kasus terbaru adalah [[Kimberly Rivera]], seorang serdadu [[Tentara Amerika Serikat]] dan ibu empat anak yang setelah berjuang 3 bulan di [[Perang Irak]], mengatakan bahwa perang tersebut immoral dan mencari suaka di Kanada di tahun 2012. Ia kemudian dideportasi dan ditahan di AS.<ref>Luis Martinez. Army deserter arrested at Border" opposed Iraq war. ABC News 12 Sep 2012 http://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/09/army-deserter-arrested-at-border-opposed-iraq-war/ (accessed 29 Dec 2012)</ref>
